Kumpulan Produk Hukum Berdasarkan TEMA

      1. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi
      2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tunjangan Kinerja Pegawai
      3. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Barang Milik Negara
      4. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
      5. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
      6. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Badan Layanan Umum
      7. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Honorarium Penelitan di Perguruan Tinggi
      8. Produk Hukum yang Berkaitan dengan PDDikti
      9. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
      10. Produk Hukum dan Booklet tentang PPh, PPN dan KUP
      11. Kewajiban Pergunakan LPSE dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
      12. Produk Hukum tentang Kearsipan, Penyusutan dan Jadwal Retensi Arsip
      13. Petunjuk dan Aplikasi Laporan Keuangan
      14. Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran
      15. Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK
      16. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran
      17. Produk Hukum Terkait Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan
      18. Produk Hukum Kemenkeu dan Kemendagri
      19. Produk Hukum BKN dan Kemenpan & RB
      20. Produk Hukum Berkaitan dengan Konstruksi, Bangunan dan Jalan
      21. Produk Hukum tentang Sumber Daya Air
      22. Produk Hukum Berkaitan dengan Pengembangan Hortikultura di Indonesia
      23. Produk Hukum Berkaitan dengan Ketenagakerjaan
      24. Kurikulum Tahun 2013
      25. Kumpulan Produk Hukum tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
      26. Produk Hukum Berkaitan dengan Guru
      27. Kumpulan Informasi untuk Dosen PTAI binaan Kemenag
      28. Kumpulan Informasi Penting untuk Dosen
      29. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar
      30. Beban Kerja Dosen
      31. NIDN dan NUPN
      32. SIPKD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen)
      33. Cara Menetapkan SKS BKD Maksimal untuk Kegiatan A-D Tridharma PT
      34. Kenaikan Jabatan Akademik/Kepangkatan Dosen
      35. Sertifikasi Dosen
      36. Produk Hukum, Update Materi dan Pelatihan Terkait PDPT
      37. Produk Hukum berkaitan dengan Buku Teks
      38. All About Journal agar KUM Publikasi Bisa Diakui Dikti
      39. Daftar Jurnal Terakreditasi Dikti update sampai Periode I 2014
      40. Daftar Jurnal Indonesia yang terindeks Scopus  Per 30 September 2014
      41. Daftar Klaster Penelitian Perguruan Tinggi (Hasil Penilaian Kinerja Penelitian PT)
      42. Tata Cara Mengacu Kepustakaan dan Produk Hukum tentang Plagiarisma
      43. Peraturan Perundangan tentang Plagiarisme
      44. Produk Hukum, Panduan Penyusunan dan Penyelengaraan Program Pendidikan Jarak Jauh
      45. Seputar Statuta Perguruan Tinggi di Indonesia
      46. Produk Hukum tentang Statuta PTN
      47. Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi Mengacu pada KKNI
      48. Kurikulum PT dan KKNI
      49. KKNI oleh Mega Santoso, 2013
      50. Tentang Semester Antara (Semester Pendek)
      51. Panduan Penyusunan Rencana Strategis PT oleh Mega Santoso, 2013
      52. Penataan Nomenklatur, Kode dan Gelar Prodi, Sept 2013
      53. Edaran Belmawa tentang Penataan Nomenklatur Tahun 2014
      54. Daftar Perubahan Nomenklatur Prodi yang Mengacu kepada Rumpun Ilmu dan KKNI
      55. Yang Berkaitan Dengan Ijazah, STTB dan Transkrip Akademik
      56. Pengganti/Ralat Ijazah/STTB yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan
      57. Penulisan dan Penggunaan Gelar Perguruan Tinggi
      58. Produk Hukum tentang Yayasan dan Alur Pengesahan Akta Yayasan
      59. Kewajiban Yayasan Perguruan Tinggi
      60. Mekanisme Pembukaan PT/Prodi dan Perubahan Bentuk PT
      61. Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Prodi
      62. Prodi Sesuai Standar PT
      63. Sistem Nasional Penelitian
      64. Persyaratan Kerja Sama Perguruan Tinggi Indonesia dgn Perguruan Tinggi/Lembaga di Dalam/Luar Negeri
      65. Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing
      66. Tata Cara Pengangkatan Dosen tetap dari Tenaga Kerja Asing
      67. Panduan untuk Calon Mahasiswa Asing yang Akan Studi di Indonesia
      68. Pokok-Pokok Undang-Undang ASN
      69. Peraturan Perundangan tentang Kepegawaian
      70. Peraturan Perundangan-undangan tentang PNS
      71. Pedoman CPNS/PNS
      72. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
      73. Alih Profesi dan Mutasi PNS
      74. Mutasi PNS Antar Unit Kerja di Lingkungan Kemdikbud
      75. PNS Alih Jabatan jadi Dosen: Satu Instansi tak perlu Surat BKN
      76. Disiplin PNS
      77. Perkawinan PNS
      78. Kenaikan Pangkat PNS
      79. Jabatan Politik dan Jabatan Karir
      80. Daftar Batas Usia Pensiun PNS
      81. Keterbukaan Informasi Publik
      82. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I – II
      83. Kabinet Kerja 2014-2019
      84. Daftar Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu)
      85. Daftar Tunjangan Jabatan Fungsional PNS dan Perpres Terkait
      86. Prioritas Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai
      87. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau di SINI
      88. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Produk Hukum tentang Pendidikan Tinggi

Agar memudahkan para pemakai, saya bagi jadi 11  Subtopik sebagai berikut:

Subtopik Produk Hukum tentang Pendidikan Tinggi

      1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
      2. Undang-Undang
      3. Peraturan Pemerintah
      4. Peraturan Pemerinah tentang Penetapan 7 Universitas sebagai BHMN
      5. Keputusan Presiden Republik Indonesia
      6. Peraturan Presiden Republik Indonesia
      7. Instruksi Presiden Republik Indonesia
      8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
      9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
      10. Keputusan Dirjen Dikti
      11. Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

4 Comments

  1. Abdullah M says:

    Assalamulaikum, mohon pencerahannya mbak Fitri, Saya sangat terkejut membaca judul surat edaran dikti tentang larangan kuliah Saptu Minggu, saya baru tahu informasi seperti ini, apa benar ketentuan itu masih berlaku mbak, lalu apa gunanya akreditasi yang digembor-gemborkan?
    Saya teringat kisah saya waktu kuliah S2 dulu mbak, jadwal kuliah saya waktu kuliah dahulu semester 1 nya adalah Jumat-Saptu, lalu pada semester 2, dan 3 nya berubah menjadi saptu minggu, apakah dengan perubahan jadwal saya seperti ini dengan mudahnya saja ijazah saya dikatakan tidak syah oleh dikti?? Ya Allah saya sangat kaget mbak, saya sebenarnya tidak menyukai kuliah weekend, apalagi waktu kuliah dahulu saya dari fresh graduate, tetapi karena tidak ada pilihan jadwal lain terpaksa saya ngikut aturan kampus saja. padahal kampus saya adalah salah satu PTN ternama di Indonesia mbak, akreditasi institusi dan prodinya juga A. Apakah benar ijazah saya tidak syah hanya karena ini, saya paling takut dengan hal yang seperti ini mbak, saya berharap bisa menggunakan ijazah saya untuk menjadi PNS, tetapi kenapa ada peraturan seperti ini, padahal saya kuliah juga sebagai mestinya kelas yg reguler. Kalaupun saya bisa membohongi dikti dengan menggunakan ijazah ini, tetapi Allah melihat saya. Ini yang paling saya takuti mbak, saya takut pekerjaan yg saya dapat dgn menggunakan ijazah tersebut berimbas pada hukum gaji saya secara syariat. Bagaimana lagi solusinya mbak apakah BKN juga tidak menganggap ijazah saya tidak syah?apalagi saat ini saya juga melamar CPNS dosen yang dikelola Kemendikbud, apakah dengan sendirinya kemendikbud akan menolak ijazah saya kalau saya beritahu. Kalau saya cermati mungkin sangat banyak PTN ternama di negeri ini yang tetap membuka kelas saptu-minggu, tetapi kenapa Dikti diam saja, se olah -olah dikti tidak tahu padahal dengan terang-terangan saja PTN tersebut mengumumkan jadwal kuliahnya di depan publik. Aneh memang bangsa ini sudah jelas peraturan tersebut akan sia-sia dan tidak jelas landasan nya kenapa harus di buat. Mohon pencerahannya mbak. Terima kasih

    • Fitri says:

      Walaikumsalam Wr. Wb. dik Abdullah M, sampai saat ini program kuliah sabtu minggu masih dilarang Dikti namun kondisi persis seperti yang adik lukiskan, justru PTN bereputasi dengan akreditasi A/B masih menyelenggarakan program sabtu minggu ini. Ijazah tak ada beda dik, baik yang lulus dari program regular maupun program kelas sabtu minggu tak ada beda tulisannya, tetap bisa dipergunakan sebagaimana biasa. Ancaman Dikti baru efektif apabila ketahuan atau ada yang mengadukan, itupun biasanya Dikti akan kirim surat teguran agar program tsb ditutup dan dipindahkan ke kelas regular, kalo sudah ditegur masih lanjut maka program tsb akan ditutup, kalo prodi sudah ditutup Dikti tentu ijazah dari prodi yang sudah ditutup adalah tidak sah dan tidak bisa dipergunakan. Untuk itu tenang aja dik, yang salah adalah institusi, bagi para lulusan yang tidak tahu apa-apa seandainya lulus pada saat prodi tak ditutup Dikti, ijazahnya persis sama dengan ijazah dari program regular, sah dan tetap bisa dipergunakan. Allah SWT Maha Tahu, para lulusan yang dari awal tak pernah berniat melanggar peraturan, hasil studi atau ijazah bukanlah buah kebohonggan atau dengan kata lain kalopun dipakai untuk melamar cpns sah dan hasil kerja halal dinikmati.

      Keluarga dekat kami S1 di Monash University Melbourne, S2 ingin ambil di tanah air, daftar di PTN bereputasi program regular, eh karena program regular S2 tersebut kurang mahasiswa, di semester 2 diubah jadi program sabtu-minggu. Persis seperti kasus adik. Dia lulus tahun 2012, ijazahnya tetap sah dan karirnya lumayan bagus. Anak tsb sudah 3 kali melaksanakan ibadah ke tahah suci, sehari-hari jujur dan taat ibadah. Dia tidak merasa bersalah karena dari awal yang dia daftar adalah program regular di PTN tsb, dan dia juga tidak tahu bahwa program Sabtu-Minggu dilarang, hasil usaha yang tidak mengandung unsur bohong adalah bersih, dik Abdullah, sehingga kalo kita pergunakan ijazah tsb untuk cari hidup, hasilnya halal dinikmati. Itu adalah pendapat saya dik. Jangan cemas dik, berdoa hanya pada Allah SWT, semoga diberi kemudahan dan kelancaran meraih cita-cita adik, sukses selalu, dik Abdullah M, amin YRA.

      Saya besok berangkat ke Penang untuk persiapan mengangkat ginjal kiri yang terkena kanker ganas, ukuran kanker (renal cell carcinoma) sekitar 7 cm. Mungkin mulai minggu depan selagi jalani operasi tidak bisa akses ke web ini (jadwal operasi 11 Feb 2014).

      Ok ya dik, hari ini masih perlu masuk kerja sebelum ambil cuti sakit. Salam kompak, Fitri.

  2. Abdullah M says:

    Terima kasih mbak Fitri atas pencerahannya, saya lega mendapatkan penjelasan dari mbak Fitri, semoga Allah memberkati mbak Fitri.
    Saya turut berempati dengan apa yang sedang mbak Fitri Alami, saya ikut bersedih, saya doa kan semoga Allah Subhanahu wa ta’ala menyembuhkan sakitnya mbak Fitri. Aamiin..

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.