Seputar Statuta Perguruan Tinggi

Pengertian Statuta 
Menurut PP no. 60 tahun 1999 Pasal 1 butir 7
Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sampai saat ini hampir semua Statuta PT kita masih merujuk pada PP no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang telah dibatalkan oleh PP no. 17 tahun 2010 dan perubahannya  PP 66 Tahun 2010 .  Hanya terdapat beberapa PTN sudah merevisi Statuta mereka sesuai ketentuan PP no. 17 dan  PP no. 66 tahun 2010. Di antarannya :

Peraturan Pemerintah, Permendikbud tentang Statuta PTN, Organisasi dan Tata kerja PTN yang Sudah Merujuk pada PP no. 17 tahun 2010 jo PP no.66 tahun 2010

B. Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah no. 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga di sini
  2. Peraturan Pemerintah no. 16 Tahun 2014: Statuta Universitas Sumatera Utara atau di sini
  3. Peraturan Pemerintah no. 15 Tahun 2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia atau di sini
  4. Peraturan Pemerintah no. 68 Tahun 2013: Statuta Universitas Indonesia atau sini
  5. Peraturan Pemerintah no. 67 Tahun 2013: Statuta Universitas Gadjah Mada atau sini
  6. Peraturan Pemerintah no. 66 Tahun 2013: Statuta Institut Pertanian Bogor atau sini
  7. Peraturan Pemerintah no. 65 Tahun 2013: Statuta Institut Teknologi Bandung atau sini

C. Permendikbud tentang Penetapan Statuta Perguruan Tinggi Indonesia

  1. 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/0/2005 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Kupang
  2. 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
  3. 37 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padang Panjang
  4. 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas  Samudera
  5. 22 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara
  6. 09 Tahun 2014: Statuta Universitas Pertahanan
  7. 75 Tahun 2013: Statuta Universitas Bengkulu. (offsite)
  8. 53 Tahun 2013: Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung. (offsite)
  9. 47 Tahun 2013: Statuta Universitas Andalas. (offsite)
  10. 02 Tahun 2013: Statuta Universitas Cenderawasih. (offsite)
  11. 71 tahun 2012: Statuta Universitas Negeri Malang
  12. 43 Tahun 2012: Statuta Universitas Haluoleo. (offsite)
  13. 61 Tahun 2011: Statuta Universitas Sam Ratulangi. (docxoffsite)

Contoh Statuta PTN baik yang sudah atau yang belum merujuk pada PP no.17 Tahun 2010 jo PP no. 66 Tahun 2010 bisa unduh di SINI

Peraturan Perundangan tentang  Statuta Perguruan Tinggi Indonesia

  1. UU no. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan, Pasal 14, 60, 66
  2. PP no. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 58 D, 58 E dan 58 F.
  3. Permendiknas 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (offsite: 01 02)
  4. Kepmendikbud no. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya, Pasal 4,19 dan 26
  5. Kemendikbud 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)

Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta terdapat di:

- UU no. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
Sivitas Akademika
Pasal 14
(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.
Pendirian Perguruan Tinggi
Pasal 60
(1) PTN didirikan oleh Pemerintah.
(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
(5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.
(6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Kepmendikbud no. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta

Statuta merupakan salah satu persyaratan dalam proses permohonan pendirian perguruan tinggi:
Kepmendikbud no. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
Pasal 4
Persyaratan pendirian/perubahan perguruan tinggi meliputi:
a. rencana induk pengembangan (RIP);
b. kurikulum;
c. tenaga kependidikan;
d. calon mahasiswa;
e. STATUTA;
f. kode etik sivitas akademika;
g. sumber pernbiayaan;
h. sarana dan prasarana;
i. penyelenggara perguruan tinggi.
Pasal 19
Tata cara pendirian perguruan tinggi meliputi :
1. Usul pendirian untuk dipertimbangkan;
2. Pemberian pertimbangan
3. Pengajuan usul persetujuan pendirian; .
4. Pemberian persetujuan;
5. Penetapan pendirian;
6. Penetapan statuta.
Pasal 26
Setelah statuta ditetapkan, perguruan tinggi yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya.

Yang berwenang menetapkan Statuta :
- UU no. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi
Pasal 66
(1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

- PP no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 100  ayat (2) menjelaskan:
Statuta untuk PTS
Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi (yayasan) atas usul senat perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam BAB VIII.
Statuta Untuk PTN:
Permendiknas no. 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta PT
Pasal 4
Statuta PTN ditetapkan Mendikbud

PP 60 tahun 1999 memang sudah dicabut, namun dengan pembatalan UU BHP secara mendadak sementara banyak ketentuan tentang Pendidikan Tinggi yang sudah sempat tercantum di UU BHP tidak terdapat di PP no 17 tahun 2010, maka banyak peraturan pelaksana dari PP no 60 tahun 1999 masih berlaku sampai saat ini, termasuk Permendiknas no 85 tahun 2008 tentang Pedoman Statuta PT yang merupakan turunan dari PP no. 60 tahun 1999. Semoga dengan pengesahan UU PT pada tgl 13 Juli 2012   akan segera ditetapkan peraturan pelaksana termasuk pedoman Statuta yang sesuai kondisi saat ini.

Materi Pelatihan Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Indonesia, Kupang 2013

  1. Arah Pengembangan Dikti (5MB)
  2. Tatakelola Perguruan Tinggi (1 MB)
  3. Penyusunan Statuta PTS Berdasarkan UU Dikti (1 MB)
  4. Lembar Kerja Penyusunan Statuta PTS (100 KB)
  5. Transformasi Sosial di Perguruan Tinggi (700 KB)
  6. Penyusunan Rencana Strategis Perguruan Tinggi (400 KB)
  7. Kerangka Hibah Renstra dan Tatakelola 2013 (400 KB)
  8. Lembar Kerja Renstra 2013 (100 KB)
  9. Panduan Hibah Peningkatan Tatakelola PTS 2013 (300 KB)
  10. Panduan Hibah Renstra PTS 2013 (300 KB)
  11. Rancangan Pedoman Statuta Perguruan Tinggi

Materi pelatihan di Makassar tahun 2014 bisa unduh di  SINI

Semoga bermanfaat,

Wassalam, Fitri.

>>>

Berita terkait Statuta Perguruan Tinggi:

Struktur Organisasi Fakultas, Sekolah, Jurusan, dan Departemen dalam Draft Statuta Universitas Gadjah Mada

Januari 2013
Dikusi terbuka forum kebijakan ini merupakan mandat dari Rektor UGM sebagai bentuk public hearing terhadap adanya rencana perubahan statuta UGM.
Pokok-pokok pikiran penyaji (Prof. dr. Laksono Trisnantoro M.Sc. Ph.D.):
Ada beberapa hal menarik dari draft statuta UGM yaitu:
Terminologi jurusan sudah tidak ada lagi. Fakultas dan sekolah menjadi satu level.
Sementara itu aturan yang lama khususnya pada bagian Keempat ART UGM, ada aturan tentang jurusan  dan bagian.
Dalam bagian ini ada Pasal 6, pembentukan dan pembubaran Jurusan/bagian

…dst

Diskusi Terbuka Forum Kebijakan tentang Draft Statuta UGM bisa juga disaksikan melalui Youtube Mar 18, 2013 - Uploaded by Latif Nuriyawan

Statuta UI Digodok 6 Kementerian
Sabtu, 18 Mei 2013 10:52 wib
DEPOK  – Universitas Indonesia (UI) hampir dua tahun terakhir belum memiliki rektor definitif. Sebab pemilihan rektor masih terkatung-katung menunggu statuta atau aturan pengelolaan universitas rampung disusun. Karena itu, UI memilih Wakil Rektor Bidang Pendidikan Muhammad Anis sebagai Pejabat Rektor menggantikan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor UI Djoko Santoso. Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI Said Aqil Siroj menyebutkan bahwa pemilihan Rektor UI akan dilakukan setelah statuta UI selesai. Statuta itu, kata dia, diyakini akan selesai sebelum September 2013. Sebab, Panitia Pemilihan Rektor UI hanya bekerja sampai 8 September 2013. “Saat ini statuta UI berputar di ke enam kementerian. Masih digodok di enam kementerian itu. Terakhir akan berada di presiden keputusannya. Saya juga sempat bertanya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kata Pak Presiden belum ada di mejanya. Tapi saya yakin statuta UI selesai dan UI punya rektor sebelum September 2013,” tegasnya, usai Upacara Serah Terima Jabatan Pejabat Rektor di Gedung Rektorat, Depok.

…dst

MWA IPB formulakan statuta perguruan tinggi
Jumat, 27 Juli 2012 21:42 WIB
Bogor (ANTARA News) – Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor formulakan statuta perguruan tinggi sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi. “Setelah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi ini disahkan, masing-masing perguruan tinggi harus menyiapkan statuta untuk menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPB,” kata Ketua Majelis Wali Amanat IPB, Prof. M.A. Chozin, Magr, saat ditemui usai rapat paripurna MWA di Kampus IPB Baranangsiang, Jumat. Chozin mengatakan bahwa MWA IPB menyambut baik disahkannya UU tersebut karena selama ini MWA telah berjuang agar UU Pendidikan Tinggi disahkan oleh pemerintah. Dalam rapat paripurna MWA memaparkan kepada seluruh anggota terkait keberadaan UU Pendidikan Tinggi. Salah satu poin yang dibahas bagian keempat tentang organisasi penyelenggaraan perguruan tinggi Pasal 16. Bagian keempat Pasal 16 ini mengatur tentang organisasi penyelenggara yang paling sendikit terdiri atas unsur, penyusuanan kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjamin mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan pelaksana administrasi atau tata usaha. Dalam UU itu status MWA akan berganti sesuai yang tertera dalam Pasal 16.

…dst

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.