Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Disampaikan oleh Kemenkeu dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan di bidang keuangan di Lingkungan Kemdikbud, 18Feb 2012
Kemendikbud sampai hari ini belum memiliki PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya memiliki PP no. 1 tahun 2002 yang mengatur Lembaga Sensor Film di Lingkungan Kemdikbud. Direktorat Jenderal Anggaran telah beberapa kali mengirimkan surat meminta Kementerian Pendidikan Nasional untuk segera mengusulkan draft PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, terakhir melalui surat No. S-18/AG/2012  tanggal 5 Januari 2012.  (Teguran ini ada tercantum di 05 di halaman 12).  Ini sungguh berbeda bila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang kebanyakan sudah memiliki PP yang mengatur PNBP yang berlaku di lingkungannya masing-masing

- Di halaman 13 butir 5
Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. (Pasal  4 UU No.  20 Tahun 1997)
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (Pasal 3 ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003)
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara tepat pada waktunya. (Pasal  16 ayat 2 UU No.  1 Tahun 2004)
- Di halaman 14
Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN. (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997)
Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. (Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004)
- Di halaman 16
Temuan BPK atas Laporan Keuangan KL TA 2010 pada Kemdikbud (BA 023):
Jenis temuan Jenis PNBP Nilai PNBP
PNBP Terlambat disetor Pendapatan Jasa Giro Rp.501.647.165,26
Penerimaan sewa, Kerjasama Rp.937.955.048
Denda keterlambatan Rp.5.192.153.821
PNBP digunakan langsung Rp.25.833.675.795
Opini BPK atas LKKL Kemdikbud
2008 2009 2010
WDP WDP TMP

Produk Hukum Terkait PNBP:

Undang-Undang
- UU no. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU no. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara
- UU no. 17 tahun 2003: Keuangan Negara
- UU no. 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah

- PP no. 71 Tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP no. 34 Tahun 2010: Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negera Bukan Pajak yang Terhutang
- PP no. 29 Tahun 2009: Tata Cara Penentuan, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang
- PP no. 22 Tahun 2005: Pemeriksaan PNBP
- PP no. 1 Tahun 2004: Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- PP no. 73 Tahun 1999: Tata Cara Penggunaan PNBP yang bersumber dari Kegiatan Tertentu
- PP no. 52 Tahun 1998: Perubahan PP no. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- PP no. 22 Tahun 1997: Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan

- Permenkeu No. 154/PMK.05/2014  tanggal 25 Juli 2014, tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- Permenkeu No. 152/PMK.02/2014  tanggal 24 Juli 2014, tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga.
- Permenkeu No. 87/PMK.02/2014  tanggal 12 Mei 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Permenkeu No. 3/PMK.02/2013  tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan
- Permenkeu No. 192/PMK.02/2012  tentang Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian/Lembaga.
- Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dlam Rangka Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Permenkeu No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Permenkeu no. 184/PMK.03/2007tentang Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pebayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuaran dan penundaan pembayaran pajak.
- Permenkeu no.154/PMK.03/2009 tentang Beasiswa yang dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan, mengubah 246/PMK.03/2008
- Permenkeu no. 83/PMK.05/2008: Penggunaan Anggaran yang Dananya dari Setoran PNBP atas Biaya Seleksi Nasional Masuk PTN Tahun 2008
- Permenkeu no. 41/PMK.02/2005: Tata Cara Penyetoran PNBP dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
- Kepmenkeu no. 109/KMK.06/2004: Tatacara Penyetoran PNBP yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan
- Kepmenkeu no. 115/KMK.06/2001: Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri
- Permenkeu No. S-465/MK.03/2000: Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
- Kepmenkeu no. 124/KMK.03/1998: Tata Cara Penggunaan PNBP di bidang pelayanan kesehatan
- Kepmenkeu no. 95/KMK.03/1998: Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri
- Kepmenkeu no. 129/KMK.017/1997: Pengelolaan dan Tata Cara Penggunaan PNBP dari dana hasil produksi batubara

Peraturan/Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan
- Perdirjen No. PER-85/PB/2011tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan no.SE-35/PB/2009  tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP
- PerDirjen no. PER-13/PB/2007: Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS
- Perdirjen 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Kementerian/Lembaga
- PP no. 65 tahun 2012: Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Penjelasan, Lampiran
- PP no. 48 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian
- PP no. 45 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perdagangan
- PP no. 11 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara
- PP no. 9 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- PP no. 4 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Lampiran
- PP no. 3 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial, Lampiran
- PP no. 47 tahun 2011: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian
- PP no. 39 tahun 2011: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara
- PP no. 29 tahun 2011: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
- PP no. 76 tahun 2010: Perubahan atas PP no. 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
- PP no. 50 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PP no. 48 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
- PP no. 47 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- PP no. 41 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- PP no. 13 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
- PP no. 74 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
- PP no. 73 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
- PP no. 71 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri
- PP no. 54 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pusat Statistik
- PP no. 53 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- PP no. 47 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi
- PP no. 39 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga
- PP no. 38 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
- PP no. 27 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- PP no. 13 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
- PP no. 7 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
- PP no. 6 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan
- PP no.53 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
- PP no.52 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- PP no.36 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- PP no. 2 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan
- PP no. 75 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- PP no. 62 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
- PP no. 57 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
- PP no. 4 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan
- PP no. 19 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP no. 62 tahun 2002 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- PP no. 42 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia
- PP no. 47 tahun 2004 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama
- PP no. 46 tahun 2004 tentang Pencabutan atas PP no. 18 tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Urusan Logistik
- PP no. 4 tahun 2004 tentang Perubahan ketiga atas PP no. 26 tahun 1999 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman
- PP no. 44 tahun 2003: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan
- PP no. 21 tahun 2003: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- PP no. 61 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah
- PP no. 58 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementeriaan Kelautan dan Perikanan di bidang jasa riset kelautan dan perikanan
- PP no. 33 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri
- PP no. 10 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di bidang pengendalian dampak lingkungna
- PP no. 1 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
- PP no. 42 tahun 2001: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
- PP no. 87 tahun 2000: Perubahan atas PP no. 26 tahun 1999 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman
- PP no. 13 tahun 2000 Perubahan atas PP no. 58 tahun 1998 tentang tafif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertambangan dan energi di bidang pertambangan umum
- PP no. 92 tahun 1999: Perubahan kedua atas PP no. 59 tahun 1998 tentang tari atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
- PP no. 74 tahun 1999: Perubahan atas PP no. 59 tahun 1998 tentang tari atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
- PP no. 26 tahun 1999: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman
- PP no. 16 tahun 1999: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman bidang pengadilan niaga
- PP no. 59 tahun 1998 tentang tari atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan

Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi yang Berstatus Badan Hukum
- Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Nasionl

Aplikasi TRPNBP

Aplikasi TRPNBP Tahun 2012 (Ver.3.1) dan Tahun 2013 (Versi 4) silakan unduh di sini

POS Pengelolaan PNBP di lingkungan Kemdikbud
Prosedur Operasi Standar (POS) Pengelolaan PNBP (Draft)
Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Kemdikbud dan Implementasi SIM Keuangan di Lingkungan Kemdikbud
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran atas Beban DIPA di Lingkungan Kemdiknas, 20 Juni 2011
RKAKL dan DIPA Kemdikbud 2010-2012
LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN Tahun 2012
Hasil audit BPK

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.