Peraturan Perundangan Terkait Barang Milik Negara

Undang-Undang (UU)
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP)

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP no. 6 tahun 2006 jo PP no.38 tahun 2008)
PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PP No. 2 Tahun 2001tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Keputusan Presiden (Keppres)
Keppres No.42 Tahun 2002 (pasal 9 mengatur barang milik negara) tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan Negara

Peraturan Presiden (Perpres)
- Perpres no. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Perpres no. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Perubahan pertama 67 Tahun 2010 , Perubahan kedua 92 tahun 2011 , Perubahan ketiga 38 Tahun 2013 , Perubahan keempat 56 Tahun 2013,
- Perpres no. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Perpres no.47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Negara, perubahan pertama Perpres no. 76 Tahun 2011, Kedua Perpres no. 77 Tahun 2011 dan ketiga Perpres no. 91 Tahun 2011, keempat 55 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

PMK no. 90/PMK.06/2014  tanggal 16 Mei 2014, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
PMK no. 78/PMK.06/2014  tanggal   30 April 2014,  tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
PMK no.50/PMK.06/2014  tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
PMK No. 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain
PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
PMK No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
PMK No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
PMK No. 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga.
PMK No. 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga
PMK No. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan.
PMK No. 226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara.
PMK No. 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara bersama 3 lampirann
PMK No. 102 Tahun 2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
PMK No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK no. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
PMK No. 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara dan Lampiran
PMK No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
PMK No. 13/PMK.04/2006tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
KMK No. 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengaman, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Surat Edaran Dirjen Anggaran No SE-76/A/2001
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No 55/KMK.03/2001

KMK No. 323/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Pada Departemen yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
KMK No. 235/KMK.05/1996tentang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kekayaan Negara (Perdirjen BN/KN)
Perdirjen KN No.07 Tahun 2009tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Keputusan Menteri Dalam Negeri
KMK No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan
KMK No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (dicabut oleh Permen No. 17 Tahun 2007)
KMK No. 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permen No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
Permen No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Instruksi Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud no. 1 tahun 2014: Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud No. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No.  9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
Permendikbud No. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK

  1. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  2. Hibah Barang Milik Negara/Daerah
  3. Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan
  4. Rumah Negara

Materi Sosialisassi Tahun 2012

Pengelolaan Barang Milik Negara di LIngkungan Kemdikbud, oleh Biro Umum Sekjen Kemdikbud

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.