Prioritas Nasional

- Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI, Prioritas Nasional I: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Produk Hukum Terkait Reformasi Birokrasi

Undang-Undang

    1. 39 Tahun 2008: Kementerian Negara
    2. 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
    3. 33 Tahun 2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    4. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah, diubah oleh UU no.12 tahun 2008
    5. 01 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara
    6. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara
    7. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no.43 tahun 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

  1. PP no. 100 tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, diubah oleh PP no.13 Tahun 2002
  2. PP no. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi, diubah oleh PP no.40 Tahun 2010
  3. PP no. 07 Tahun 1977:  Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2), tunjangan keluarga disinggung di PP no.51 Tahun 1992, sampai tahun 2012 PP 07 tahun 1977 sudah mengalami perubahan sebanyak 14 x, yang terakhir adalah PP no. 15 Tahun 2012 dan Lampiran

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. Keppres no. 23 tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
  2. Keppres no. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, perubahan ke6 oleh Perpres no. 64 tahun 2005
  3. Keppres no. 87 tahun 1999 : Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. Perpres no. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  2. Perpres no. 5 tahun 2010: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

  1. Portal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
    http://pmprb.menpan.go.id/
  2. Permenpan & RB no. 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online, Lampiran 01 dan Lampiran 02
  3. Permen PAN dan RB No.7 Tahun 2011: Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, lampiran: buku 1
  4. Permen PAN dan RB No.8 Tahun 2011: Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Dan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Lampiran: buku 2
  5. Permen PAN dan RB No.9 Tahun 2011: Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, Lampiran: buku 3
  6. Permen PAN dan RB No.10 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, Lampiran: buku 4
  7. Permen PAN dan RB No.11 Tahun 2011: Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, Lampiran: buku 5
  8. Permen PAN dan RB No.12 Tahun 2011: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process), Lampiran: buku 6
  9. Permen PAN dan RB No.13 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, buku 7
  10. Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Lampiran: buku 8
  11. Permen PAN dan RB No.15 Tahun 2011: Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga, Lampiran: buku 9
  12. Keseluruahan Buku 1-9  yang berisi Pedoman dari MenPAN dan RB bisa unduh di sini
  13. Permenpan No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  14. Permenpan No 20 Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

Keputusan Menteri Keuangan

  1. Kepmenkeu no. 185/KMK.01/2012 : Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014,  Lampirannya
  2. Kepmenkeu no.55/KMK.01/2012: Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan TA 2012

Materi Sosialisasi RB di Lingkungan Kemdikbud

  1. Materi Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kemdikbud tanggal 12-15 September 2012
  2. Kebijakan Reformasi dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kemdikbud
  3. Buku Dokumen Usulan RBI-Revisi 3 Tahun 2012
  4. Buku Roadmap Revisi III-2012
  5. Hasil Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdikbud Tahun 2010 ( A-X)

Buku Pintar Reformasi Birokrasi Terbitan Kementerian Riset dan Teknologi unduh di sini

Produk Hukum Terkait Tunjangan Kinerja Pegawai

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. Keppres no. 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. Perpres no. 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lampiran
  2. Perpres no. 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
  3. Perpres no. 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional
  4. Perpres no. 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  5. Perpres no. 99 Tahun 2013 tentang unjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional
  6. Perpres no. 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  7. Perpres no. 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
  8. Perpres no. 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
  9. Perpres no. 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut
  10. Perpres no. 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara
  11. Perpres no. 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  12. Perpres no. 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
  13. Perpres no. 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
  14. Perpres no. 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubuangan
  15. Perpres no. 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
  16. Perpres no. 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  17. Perpres no. 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  18. Perpres no. 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
  19. Perpres no. 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  20. Perpres no. 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
  21. Perpres no. 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
  22. Perpres no. 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  23. Perpres no. 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
  24. Perpres no. 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  25. Perpres no. 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
  26. Perpres no. 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  27. Perpres No. 120 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  28. Perpres No. 119 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  29. Perpres No. 118 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
  30. Perpres No. 117 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
  31. Perpres No. 116 tahun 2012:  Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara
  32. Perpres No. 115 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
  33. Perpres No. 114 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
  34. Perpres No. 113 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional
  35. Perpres No. 112 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
  36. Perpres No. 111 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
  37. Perpres No. 110 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik
  38. Perpres No. 109 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
  39. Perpres No. 108 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan
  40. Perpres No. 107 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  41. Perpres No. 106 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
  42. Perpres No. 105 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat
  43. Perpres No. 104 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  44. Perpres No. 103 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian
  45. Perpres No. 102 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset Dan Teknologi
  46. Perpres No. 101 tahun 2012: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian
  47. Perpres No. 41 tahun 2011: Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Lampiran
  48. Perpres No. 40 tahun 2011: Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, lampiran
  49. Perpres No. 77 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
  50. Perpres No. 76 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  51. Perpres No. 75 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
  52. Perpres No. 74 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
  53. Perpres No. 73 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  54. Perpres No. 72 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
  55. Perpres No. 71 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  56. Perpres No. 70 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
  57. Perpres No. 69 tahun 2010: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  58. Perpres No. 32 tahun 2009: Perubahan atas Perpres no. 12 tahun 2009
  59. Perpres No. 12 tahun 2009: Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet , lampirannya
  60. Perpres No. 19 tahun 2008:  Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Keputusan Menteri Keuangan RI

  1. Kepmenkeu no. 1224/KM.1/2011: Pedoman Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan atau di sini
  2. Kepmenkeu no. 72/KMK.05/2009 : Program Reformasi Penganggaran Dan Perbendaharaan Negara
  3. Kepmenkeu no. 35/KMK.01/2008  megubah Kepmenkeu no. 375/KMK.01/UP.11/2007
  4. Kepmenkeu no. 375/KMK.01/UP.11/2007 Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menetapkan Peringkat Jabatan Bagi Pelaksana Di Lingkungan Masing-Masing
  5. Kepmenkeu no. 15/KMK.01/UP.6/1985: Penentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai dalam Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan RI

  1. Permenkeu no. 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (membatalkan 376/KMK.01/2008  jo 133/KMK.o1/2010
  2. Permenkeu no. 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dalam Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
  3. Permenkeu no. 86/PMK.01/2010 tentang Pemerian dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian keuangan
  4. Permenkeu no. 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Aparatur Negara & RB

  1. Permenpan & RB no. 063 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri bersama lampiran, atau di sini
  2. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, lampirannya
  3. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, lampirannya

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional

  1. Perka BKN no. 20 Tahun 2011: Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS
  2. Perka BKN no. 13 Tahun 2011: Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
  3. Perka BKN no. 12 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

  1. Permendikbud no. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Permendikbud no. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)

Perdirjen Kementerian Keuangan dan Lain-Lain

  1. Perdirjen no. Per-52/PB/2012 : Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 20 (Dua Puluh) Kementerian Negara/Lembaga atau di sini
  2. Keputusan Sekjen BPK no. 262/K/X-XIII.2/10/2008: Tatacara Pemotongan Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus Badan Pemeriksa Keuangan
  3. Surat Edaran Sekjen BPK no. 13/SE/X-XIII.2/2008: Pelaksanaan Pemotongan Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus Badan Pemeriksa Keuangan

Faq: Job Grading

T : Apakah mungkin kelas jabatan fungsional lebih tinggi dari jabatan struktural?
J :  Tidak dimungkinkan. Jika jabatan struktural memimpin jabatan fungsional maka kelas jabatan struktural lebih tinggi dari kelas jabatan fungsional di bawahnya.

T : Apakah terdapat standar nasional untuk penentuan kelas jabatan (dalam kegiatan evaluasi jabatan)?
J :  Penentuan kelas jabatan sangat terkait dengan kriteria-kriteria, disebut juga sebagai faktor jabatan yang melekat secara spesifik pada pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi.  Sehingga kelas jabatan ini sangat sulit untuk dibuatkan standar secara nasional.

T : Apa isi Dokumen Berita Acara Rapat Finalisasi Nilai dan Kelas Jabatan?
J :  Dokumen Berita Acara terdiri atas rangkuman nilai jabatan dan kelas jabatan, peta jabatan, hasil evaluasi jabatan struktural dan fungsional tertentu/umum serta informasi faktor jabatan struktural dan fungsional tertentu/umum.  Semua dokumen tersebut harus sudah diparaf oleh Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur, Direktur Gaji dan Kesejahteraan BKN, dan pejabat struktural yang ditugaskan dari instansi yang bersangkutan.

T : Apakah jabatan fungsional dosen juga dimasukkan dalam daftar penilaian dan pengusulan tunjangan kinerja melalui job grading?
J : Tidak, sampai saat ini jabatan fungsional dosen sudah mendapatkan tunjangan kinerja melalui sertifikasi (kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).  Dengan prinsip, bahwa tidak ada duplikasi dalam pemberian reward and punishment, maka untuk saat ini fungsional dosen tidak dimasukkan dalam pengusulan tunjangan kinerja melalui job grading.

Faq: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

  1. Apa yang dimaksud dengan PMPRB?
    - PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) oleh K/L dan Pemda.
  2. Apa hubungan hasil penilaian PMPRB dengan Tunjangan Kinerja (TK)?
    - Dalam pemberian TK dipertimbangkan prinsip-prinsip penganggaran sbb: RB Dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan bebas KKN Equal pay for equal work, Pola TK mengacu pada instansi yang telah lebih dahulu melaksanakan RB; K/L/Instansi yang melaksanakan RB harus mengoptimalkan pagu belanja masing-masing Hasil penilaian PMPRB digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pemberian tunjangan kinerja, . Besaran tunjangan kinerja tersebut diputuskan dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
  3. Kapan dan bagaimana target penyelesaian proses RB di K/L dan Pemda?
    - RB adalah proses perubahan yang tidak pernah berhenti. RB akan tetap dilaksanakan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Kerangka kebijakan, operasional dan target RB dapat dilihat pada Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB dan Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB.
  4. Sumber : http://pmprb.menpan.go.id/docs/faq

 

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.