Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan, oleh Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi, Kemdiknas 08 Nov 2011 disajikan di UNDIP


Disarankan baca bagi yang ingin mengetahui Reformasi Internal, tunjangan kinerja dan remunerasi di lingkungan Kemdikbud:
Di dalamnya ada disinggung :
- Perbedaan Tunjangan Kinerja dengan Remunerasi
- Kebijakan alokasi tunjangan kinerja
- Alur penetapan peringkat/kelas/grading jabatan
- Arti evaluasi jabatan dan peta jabatan
- Prinsip-prinsip Evaluasi Jabatan
- Langkah-langkah Penyusunan Peta Jabatan
- Tabel Batasan Nilai dan Kelas Jabatan PNS RI 2011
- Kesepakatan Job Kelas di Lingkungan Kemdiknas
- Prinsip Pengelompokan Jabatan Fungsional
- Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional

Produk Hukum Terkait :

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. Keppres no. 23 tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
  2. Keppres no. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, perubahan ke6 oleh Perpres no. 64 tahun 2005
  3. Keppres no. 87 tahun 1999 : Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. Perpres no. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  2. Perpres no. 5 tahun 2010: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

  1. PP no. 100 tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, diubah oleh PP no.13 Tahun 2002
  2. PP no. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi, diubah oleh PP no.40 Tahun 2010
  3. PP no. 07 Tahun 1977:  Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2), tunjangan keluarga disinggung di PP no.51 Tahun 1992, sampai tahun 2012 PP 07 tahun 1977 sudah mengalami perubahan sebanyak 14 x, yang terakhir adalah PP no. 15 Tahun 2012 dan Lampiran

Peraturan Menteri Aparatur Negara & RB

  1. Permenpan & RB no. 063 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri bersama lampiran, atau di sini
  2. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, lampirannya
  3. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, lampirannya
  4. Permenpan & RB no. 29 Tahun 2010: Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Permenpan & RB no. 20 Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional

  1. Perka BKN no. 20 Tahun 2011: Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS
  2. Perka BKN no. 13 Tahun 2011: Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
  3. Perka BKN no. 12 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan

 

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.