Yang Berkaitan Dengan Ijazah, STTB dan Transkrip Akademik

Ketentuan yang mengatur format dan muatan ijazah dan transkrip akademik Lulusan Perguruan Tinggi terdapat di :
I. Keputusan Dirjen Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002
Butir Kedua:
Lulusan perguruan tinggi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ijazah dan transkrip diterbitkan dalam bahasa Indonesia, apabila diperlukan ijazah dan transkrip tersebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa asing.
b. Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah sekurang-kurangnya meliputi :
1. Nomor seri ijazah;
2. Nama Perguruan Tinggi;
3. Nama Program studi;
4. Nama Pemilik ijazah
5. Tahun Pertama masuk perguruan tinggi;
6. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
7. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
8. Gelar atau sebutan yang diberikan;
9. Tanggal kelulusan;
10. Tanggal penandatanganan ijazah;
11. Logo perguruan tinggi;
12. Foto Mahasiswa
c. Transkrip akademik sekurang-kurangnya memuat:
1. Nomor seri transkrip akademik;
2. Nama perguruan tinggi;
3. Nama program studi;
4. Nama pemilik transkrip akademik;
5. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
6. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
7. Tanggal kelulusan;
8. Tanggal penandatanganan transkrip akademik;
9. Logo Perguruan tinggi;
10. Foto mahasiswa;
11. Seluruh nama mata kuliah yang ditempuh, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.
d. Ijazah dan transkrip lulusan universitas/institut ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, lulusan sekolah tinggi ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik, sedangkan lulusan akademi dan politeknik ditandatangani oleh Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Selain SK 08/DIKTI/Kep/2002 di atas perlu diperhatikan Produk Hukum tentang penggunaan bahasa dalam penulisan dokumen resmi (ijazah termasuk dokumen resmi):

I ) UU sisdiknas no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
Pasal 33
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negera menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional

II) UU no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negera serta Lagu kebangsaan
Pasal 27
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara
Pengertian DOKUMEN RESMI NEGERA:
di Penjelasan UU no. 24 tahun 2009, di dalam link yang sama juga, untuk pasal 27 dijelaskan :
Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, IJAZAH, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan
Pasal 29
butir (1)
Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.
butir (3)
Ketentuan (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing

- Dari kedua UU tersebut di atas dan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2002 jelas ijazah dan transkrip tidak dibernarkan diterbitkan dalam bahasa Inggeris, kecuali di satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus untuk mendidik WNA.
- Ijazah yang berbahasa Indonesia kemudian boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan dilegalisir oleh pimpinan sekolah atau ditranslate oleh penerjemah resmi dan disumpah (authorized & sworn translator) yang diangkat pemerintah (Gubernur) atau perwakilan yang ditunjuk oleh negara tujuan misalnya mau ke Australia bisa ditranslate oleh IDP.

Persyaratannya dan format surat keterangan pengganti ijazah diatur oleh masing-masing sekolah dengan Berpedoman pada Ketiga Produk Hukum yang berlaku.  Di bawah ini ada contoh Undip, Unair dan UNS.
Fakultas kedokteran Undip
Unair ( Peraturan Pendidikan pasal 45)
Prosedur Mengurus Surat Keterangan Pengganti  Ijazah Hilang/Rusak di UNS