Ketentuan yang mengatur format dan muatan ijazah dan transkrip akademik Lulusan Perguruan Tinggi terdapat di :

I. Permendikbud no. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Serifikat Profesi Pendidikan Tinggi telah membatalkan Permendikbud no. 11 Tahun 2014

II. Permendikbud no. 11 Tahun 2014 

III. Keputusan Dirjen Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002

Selain Produk Hukum di atas perlu diperhatikan Produk Hukum tentang penggunaan bahasa dalam penulisan dokumen resmi (ijazah termasuk dokumen resmi):

I ) UU sisdiknas no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
Pasal 33
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negera menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional

II) UU no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negera serta Lagu kebangsaan
Pasal 27
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara
Pengertian DOKUMEN RESMI NEGERA:

di Penjelasan UU no. 24 tahun 2009, di dalam link yang sama juga, untuk pasal 27 dijelaskan :
Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, IJAZAH, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan
Pasal 29
butir (1)
Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.
butir (3)
Ketentuan (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing

- Dari kedua UU tersebut di atas dan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2002 jelas ijazah dan transkrip tidak dibernarkan diterbitkan dalam bahasa Inggeris, kecuali di satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus untuk mendidik WNA.
- Ijazah yang berbahasa Indonesia kemudian boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan dilegalisir oleh pimpinan sekolah atau ditranslate oleh penerjemah resmi dan disumpah (authorized & sworn translator) yang diangkat pemerintah (Gubernur) atau perwakilan yang ditunjuk oleh negara tujuan misalnya mau ke Australia bisa ditranslate oleh IDP.

Update 14 September 2014:

Permendikbud no. 81 tahun 2014 :

Pasal 8
(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. (bukan atau ya, artinya yang dalam bahasa Indonesia tetap harus ada)
(2) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

_______________________________________________________________________________
Ijazah atau transkrip hilang/rusak ? bagaimana prosedurnya ?

Ijazah/STTB yang hilang/rusak tak bisa diganti dengan yang baru, kalo transkrip nilai boleh. Sebagai ganti ijazah/STTB yang hilang diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah oleh sekolah ybs. Dasar hukumnya :

1 ) PP no. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS,  pasal 23 PP no. 98 tahun 2000 telah memberi Kewenangan kepada Ka BKN untuk menerbitkan juknis pelaksana PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS

2) Kepka BKN no. 11 Tahun 2002 lampiran 1B halaman 33 tentang Pejabat Yang Berwenang Membuat dan Mengesahkan Surat Keterangan Sebagai Pengganti/Ralat Ijazah/STTB  yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan

3 ) Permendikbud no. 11 Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi (telah dibatalkan oleh Permendikbud no. 81 tahun 2014)

4 ) Permendikbud no. 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

5 ) Permendikbud no81 tahun 2014  tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Serifikat Profesi Pendidikan Tinggi

***

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

Pejabat Yang Berwenang Membuat dan Mengesahkan
Surat Keterangan Sebagai Pengganti/Ralat Ijazah/STTB
yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan

NO.

PENDIDIKAN

YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI

YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY

1. SD
SLTP
SMU
SMK
Dan yang setingkat
Kepala Sekolah Yang Bersangkutan Kepala Bagian/Kabid/Kasubdin/yang berkompeten atau yang setingkat pada Dinas Pendidikan dan kantor Depag Kabupaten/Kota
2. Universitas/Institut Pimpinan Universitas/Institut yang bersangkutan Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
3. Sekolah Tinggi Pimpinan Sekolah Tinggi yang bersangkutan Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik
4. Akademi dan Politeknik Pimpinan Akademik dan Politeknik yang bersangkutan Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik
5. PTS Agama Islam Rektor/Ketua/Direktur/Dekan Pejabat yang berwenang dan berkompeten pada Kopertis
6. PTS Agama Hindu/Budha/Kristen/Khatolik Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Bimas/Urusan Agama Yang Bersangkutan Kabid Bimas Agama Yang Bersangkutan Pada Kanwil Agama/Kakandep Agama Kab/Kota dan Direktur. Sekretaris Ditjen Bimas Yang Bersangkutan
7. Sekolah/Akademi/PT Kedinasan Pimpinan Sekolah/Akademi/PT Kedinasan Yang Bersangkutan Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademi atau PT Yang Bersangkutan. Kapusdiklat/Kabid Yang Berkompeten

Bagaimana kalo Perguruan Tinggi yang meneribitkan ijazah tidak beroperasi lagi atau ditutup?

Jawabannya:
Untuk lulusan Pendidikan Tinggi ada di Permendikbud no. 81 tahun 2014 pasal 11

Format Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi paling sedikit memuat … silakan baca Permendikbud no. 81 tahun 2014 Pasal 10

______________________________________________________________________________

Siapa yang berwenang legalisir ijazah/STTB  ?

Untuk pendidikan tinggi silakan merujuk ke Permendikbud no81 tahun 2014 pasal 12 dan 13

Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat di :
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 tahun 2002, Lampiran 1a

PEJABAT YANG BERWENANG

MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH / STTB

NO

JENJANG PENDIDIKAN

YANG

MENGELUARKAN DAN

MENANDATANGANI

IJAZAH ASLI

YANG MENGESAHKAN

MELEGALISIR FOTO

COPY

1

2

3

4

1

SDSLTPSMUSMKDAN YANG SETINGKAT KEPALA SEKOLAH YANG       BE RSANGKUTAN KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTANKEPALA/KABAG/KABID/ KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB / KOTA

2

UNIVERSITAS / INSTITUT REKTOR DAN DEKAN REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK

3

SEKOLAH TINGGI KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK

4

AKADEMI POLITEKNIK DIREKTUR DAN P EMBANTU DIREKTUR B IDANG AKADEMIK DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANGAKADEMIK

5

PT AGAMA ISLAM PIMPINAN KOPERTIS PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS

6

PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KATHOLIK KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA / KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR.SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN

 7

SEKOLAH /AKADEMI/PT. KEDINASAN PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMIK PT. KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN.KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

Khusus Untuk lulusan luar negeri legalisir ijazah dan transkrip nilai dilakukan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan atau oleh atase pendidikan KBRI di negara tempat ijazah diperoleh. Ketentuan ini terdapat di Lampiran ( Pendahuluan bagian A ) Peraturan Dirjen Dikti 82/Dikti/Kep/2009 tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Peraturan Pelaksana Terkait:

1. Permendikbud no. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (telah membatalkan Permendikbud no. 11 Tahun 2014)
2. Permendikbud no. 11 Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud no. 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4.  Surat Edaran Dirjen Dikti 1317/D5.1/T/2007  tentang  Legalisasi Foto Copy Ijazah dan
5. Surat Edaran 2481/E/T/2003 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis

Sekian semoga bermanfaat,

Salam , Fitri

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

24 Comments

  1. dwiarso says:

    Mau menanyakan, pendelegasian wewenang legalisasi ijasah. Di aturan yang diperbolehkan untuk legalisir di tingkat Universitas adalah, Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan. Apakah Pembantu Rektor I tidak boleh legalisir ijasah? Bukankah PR I juga masih di urusan kepegawain. Terima kasih.

    • Fitri says:

      Dik Dwiarso, itu kan ketentuan yang ditetapkan dalam SK Kepala BKN dan sudah diterapkan secara nasional, ya wajib dipatuhi. Kita tak berwenang buat atau mengubah peraturan perundangan lho. Terima kasih, salam, Fitri

  2. sttp says:

    mbak, untuk kertas yang digunakan apakah ada persyaratan khusus?

  3. Ir. van says:

    sesuai dengan PP yang diatas, untuk masalah kehilangan transkrip nilai, tidak dijelaskan secara detail,

    apakah, untuk penerbitan transkrip yang sudah hilang bisa diterbitkan kembali oleh pihak akademik..?
    mohon penjelasannya…

    terima kasih.

  4. Ir. van says:

    triam kasih atas penjelasannya…,

    nah kalau untuk ijazah/STTB yang hilang diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah,

    formatnya/konsepnya bagaimana, apa-apa saja yang tercantum dalam surat keterangan tsb.

  5. Fitri Insani says:

    mbak, saya mau tanya..saat pemberkasan CPNS kemarin..ijazah SD-SMA saya ditandatangani bertuliskan
    MENGESAHKAN
    Salinan Photo Copy sesuai dengan aslinya
    Bekasi :
    Nomor :
    a.n Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
    Sekretaris
    u.b Kepala Subag Umum Dan Perencanaan

    Lalu ditandatangani yang pejabat Penata TK 1

    Karena pada saat itu sekolah sedang libur,sedangkan pemberkasan harus segera dilakukan

    Validasinya gmn,mbak?

    Terima Kasih

    • Fitri says:

      Dik Fitri Insani, sangat sorry saya tak berwenang menilai, kalopun harus sesuai peraturan perundangan dilegalisir oleh pimpinan sekolah, mereka akan beri kesempatan melengkapi. Lazimnya validasi legalisir ijazah SD – SNA tidak seketat seperti vaidasi legalisasi ijazah pendidikan tinggi. Semoga lancar semua urusan.

  6. Alfitra A says:

    Salam Bu Fitri, saya mau bertanya pada Permendikbud no. 11 Tahun 2014 pasal 2 poin k “… NIP dan sejenisnya” pertanyaannya : apakah NUPN bisa mewakili sejenisnya NIP?
    Terimakasih sebelumnya.

  7. Beni Untoro says:

    mohon informasi tentang Ketentuan Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB, kita ikuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 tahun 2002, Lampiran 1a atau ikut peraturan Permendikbud no. 11 Tahun 2014 Pasal 4-5 ??

    karena ada perbedaan seperti pada tingkat universitas, menurut SK kepala BKN yg mengesahkan legalisir boleh REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK, sedangkan menurut permendikbud yg berwenang mengesahkan legalisir hanya DEKAN.

  8. Anton Budisantoso says:

    salam bu Fitri,, bagaimana langkah2 legalisir copy ijazah ke kopertis? bisakah sehari jadi?

  9. eko agus says:

    Mohon info mengenai aturan pencetakan ijazah terbaru, kalau tidak salah dengar kemaren terbit aturan baru, untuk pencetakan ijazah harus menunggu hasil uji kompetensi, apakah berita tersebut benar atau salah. jika benar mohon infonya mengenai aturan yang mengatur hal tersebut

  10. John Joentax says:

    Selamat siang ibu fitri…

    sya mau tanya : Apakah persyaratan CPNS 2014 ini harus melngkapi Legalisir Ijazah dari mulai SD-PT ? Sebab sya masih bingung, sebagian info yg sya terima hanyalah ijazah terakhir saja..tapi sebgian info lagi harus dari mulai SD sampai terakhir…jadi mana sebenarnya yang harus saya ikuti? Agar saya bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Maaf, sebelumnya sya belum pernah mengikuti pelamaran cpns jadi saya masih awam untuk masalah persyaratan dalam mengikuti cpns 2014 ini. Terimakasih sebelumnya atas postingannya.

  11. Deddy Prihadi says:

    Terima kasih atas infonya, hanya saja ada yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan penulisan ijazah…diatas telah diinfokan bahwa penulisan ijazah harus dalam bahasa indonesia, apa bila diperlukan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing…
    bagaimana klo penulisan ijazah dalam 2 bahasa yakni dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris…apakah diperkenankan…
    terima kasih atas penjelasannya…

    • Fitri says:

      Ketentuan penulisan ijazah dan transkrip nilai terdapat di :
      I ) SK Dirjen Dikti no.08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
      http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/SKDirjen08-DIKTI-Kep-2002.docx
      Lulusan perguruan tinggi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
      a. Ijazah dan transkrip diterbitkan dalam BAHASA INDONESIA, apabila
      diperlukan ijazah dan transkrip tersebut DAPAT DITERJEMAHKAN kedalam bahasa asing.
      b. Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah sekurang-kurangnya meliputi
      1. Nomor seri ijazah;
      2. Nama Perguruan Tinggi;
      3. Nama Program studi;
      …dst
      c. Transkrip akademik sekurang-kurangnya memuat:
      1. Nomor seri transkrip akademik;
      2. Nama perguruan tinggi;
      3. Nama program studi;
      …dst

      II ) UU sisdiknas no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
      http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf
      Pasal 33
      Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negera menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional

      III) UU no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negera serta Lagu kebangsaan
      http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/lamanv42/sites/default/files/UU_2009_24.pdf
      Pasal 27
      Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara
      Pengertian DOKUMEN RESMI NEGERA:
      di Penjelasan UU no. 24 tahun 2009, di dalam link yang sama juga, untuk pasal 27 dijelaskan :
      Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, IJAZAH, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan
      Pasal 29
      butir (1)
      Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.
      butir (3)
      Ketentuan (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing

      - Dari kedua UU tersebut di atas dan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2002 jelas ijazah dan transkrip tidak dibernarkan diterbitkan dalam bahasa Inggeris, kecuali di satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus untuk mendidik WNA.
      - Ijazah yang berbahasa Indonesia kemudian boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan dilegalisir oleh pimpinan sekolah ybs atau ditranslate oleh penerjemah resmi dan disumpah (authorized & sworn translator) yang diangkat pemerintah (Gubernur) atau perwakilan yang ditunjuk oleh negara tujuan misalnya mau ke Australia bisa ditranslate oleh IDP. Jadi tidak bisa dalam satu ijazah pergunakan dua bahasa.

      Kesimpulannya : Ijazah asli tetap dalam bahasa Indonesia (bukan dalam format dwi bahasa), boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggeris di lembaran lain dan dilegalisir oleh pimpinan peerguran tinggi ybs.

      Salam, Fitri

  12. andipatombongi says:

    Asslm. Bu Fitri, sama tau tanya mengenai format pencetakan transkrip baru dikarenakan transkrip asli rusak.
    1. apakah nomor seri transkrip yang baru boleh berbeda dari transkrip asli?
    2. pejabat yang bertanda tangan pada transkrip asli telah selesai masa jabatannya, sehingga jika dicetak baru apakah boleh ditandatangan oleh pejabat yang aktif?
    mohon respon bu Fitri, terimakasih.

    • Fitri says:

      Walaikumsalam Wr. Wb.
      Sorry agak late reply berhubung pembantu rumah tangga sudah pada mudik.
      Pada saat terbit transkrip ada salinan rangkap yang wajib disimpan kampus penerbit transkrip sebagai duplkat transkrip (dalam bentuk sortcopy atau hardcopy).
      Untuk Transkrip yang hilang/rusak dibenarkan mengajukan permohonan ke Perguruan Tinggi penerbit transkrip untuk scan atau cetak ulang/duplikat transkrip yang mereka simpan. Yang tentunya proses permohonan ini perlu diverifikasi berkas-berkas terkait, mis surat keterangan dari kepolisian, ijazah asli dsb. Salinan duplikat ini nantinya bisa dilegalisir oleh pejabat aktif yang berwenang legalisir ijazah sesuai pasal 4 Permendikbud no. 11 tahun 2014 http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2014/02/permen_tahun2014_nomor011.pdf
      Berbeda dengan ijazah yang hilang, kalo ijazah hilang tak bisa cetak ulang/duplikat, hanya dibenarkan terbit surat keterangan pengganti ijazah yang hilang.
      OK ya salam, Fitri.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.