Ketentuan yang mengatur format dan muatan ijazah dan transkrip akademik Lulusan Perguruan Tinggi terdapat di :

I. Permendikbud no. 11 Tahun 2014 pasal 2
Ijazah atau Sertifikat Profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat:
a. Nomor Seri Ijazah/Sertifikat Profesi
b. Nama Perguruan Tinggi
c. Nama Program Studi
d. Nama Pemilik Ijazah/Sertofolat {rpfeso
e. Tahun pertama masuk Perguruan Tinggi
f. Tempat dan Tanggal Lahir Mahasiswa
g. Nomor Pokok Mahasiswa
h. Gelar atau Sebutan yang diberikan
i. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan
j. Tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah/sertifikat profesi
k. Nama Rektor/Ketua/Direktur yang menandatangani ijazah/sertifikat profesi lengkap dengan gelar akademik dan NIP atau sejenisnya
l. Nomor, tanggal, bulan dan tahun Keputusan Menteri tentang Ijin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Program Studi
m. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi
n. Logo Perguruan Tinggi
o. Foto Mahasiswa

II. Keputusan Dirjen Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002
Butir Kedua:
Lulusan perguruan tinggi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ijazah dan transkrip diterbitkan dalam bahasa Indonesia, apabila diperlukan ijazah dan transkrip tersebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa asing.
b. Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah sekurang-kurangnya meliputi :
1. Nomor seri ijazah;
2. Nama Perguruan Tinggi;
3. Nama Program studi;
4. Nama Pemilik ijazah
5. Tahun Pertama masuk perguruan tinggi;
6. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
7. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
8. Gelar atau sebutan yang diberikan;
9. Tanggal kelulusan;
10. Tanggal penandatanganan ijazah;
11. Logo perguruan tinggi;
12. Foto Mahasiswa
c. Transkrip akademik sekurang-kurangnya memuat:
1. Nomor seri transkrip akademik;
2. Nama perguruan tinggi;
3. Nama program studi;
4. Nama pemilik transkrip akademik;
5. Tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
6. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
7. Tanggal kelulusan;
8. Tanggal penandatanganan transkrip akademik;
9. Logo Perguruan tinggi;
10. Foto mahasiswa;
11. Seluruh nama mata kuliah yang ditempuh, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.
d. Ijazah dan transkrip lulusan universitas/institut ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, lulusan sekolah tinggi ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik, sedangkan lulusan akademi dan politeknik ditandatangani oleh Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Selain SK 08/DIKTI/Kep/2002 di atas perlu diperhatikan Produk Hukum tentang penggunaan bahasa dalam penulisan dokumen resmi (ijazah termasuk dokumen resmi):

I ) UU sisdiknas no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
Pasal 33
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negera menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional

II) UU no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negera serta Lagu kebangsaan
Pasal 27
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara
Pengertian DOKUMEN RESMI NEGERA:

di Penjelasan UU no. 24 tahun 2009, di dalam link yang sama juga, untuk pasal 27 dijelaskan :
Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, IJAZAH, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan
Pasal 29
butir (1)
Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.
butir (3)
Ketentuan (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing

- Dari kedua UU tersebut di atas dan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2002 jelas ijazah dan transkrip tidak dibernarkan diterbitkan dalam bahasa Inggeris, kecuali di satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus untuk mendidik WNA.
- Ijazah yang berbahasa Indonesia kemudian boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan dilegalisir oleh pimpinan sekolah atau ditranslate oleh penerjemah resmi dan disumpah (authorized & sworn translator) yang diangkat pemerintah (Gubernur) atau perwakilan yang ditunjuk oleh negara tujuan misalnya mau ke Australia bisa ditranslate oleh IDP.

_______________________________________________________________________________
Ijazah atau transkrip hilang/rusak ? bagaimana prosedurnya ?

Ijazah/STTB yang hilang/rusak tak bisa diganti dengan yang baru, kalo transkrip nilai boleh. Sebagai ganti ijazah/STTB yang hilang diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah oleh sekolah ybs. Dasar hukumnya :

1 ) PP no. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS,  pasal 23 PP no. 98 tahun 2000 telah memberi Kewenangan kepada Ka BKN untuk menerbitkan juknis pelaksana PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS

2) Kepka BKN no. 11 Tahun 2002 lampiran 1B halaman 33 tentang Pejabat Yang Berwenang Membuat dan Mengesahkan Surat Keterangan Sebagai Pengganti/Ralat Ijazah/STTB  yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan

3 ) Permendikbud no. 11 Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi

4 ) Permendiknas no 59 tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar

***

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

Pejabat Yang Berwenang Membuat dan Mengesahkan
Surat Keterangan Sebagai Pengganti/Ralat Ijazah/STTB
yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan

NO.

PENDIDIKAN

YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI

YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY

1. SD
SLTP
SMU
SMK
Dan yang setingkat
Kepala Sekolah Yang Bersangkutan Kepala Bagian/Kabid/Kasubdin/yang berkompeten atau yang setingkat pada Dinas Pendidikan dan kantor Depag Kabupaten/Kota
2. Universitas/Institut Pimpinan Universitas/Institut yang bersangkutan Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
3. Sekolah Tinggi Pimpinan Sekolah Tinggi yang bersangkutan Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik
4. Akademi dan Politeknik Pimpinan Akademik dan Politeknik yang bersangkutan Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik
5. PTS Agama Islam Rektor/Ketua/Direktur/Dekan Pejabat yang berwenang dan berkompeten pada Kopertis
6. PTS Agama Hindu/Budha/Kristen/Khatolik Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Bimas/Urusan Agama Yang Bersangkutan Kabid Bimas Agama Yang Bersangkutan Pada Kanwil Agama/Kakandep Agama Kab/Kota dan Direktur. Sekretaris Ditjen Bimas Yang Bersangkutan
7. Sekolah/Akademi/PT Kedinasan Pimpinan Sekolah/Akademi/PT Kedinasan Yang Bersangkutan Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademi atau PT Yang Bersangkutan. Kapusdiklat/Kabid Yang Berkompeten

Bagaimana kalo Perguruan Tinggi yang meneribitkan ijazah tidak beroperasi lagi atau ditutup?

Jawabannya:
Untuk lulusan Pendidikan Tinggi ada di Permendikbud no. 11 Tahun 2014 pasal 3 butir 2
Untuk lulusan Sekolah Dasar dan Menengah ada di Permendiknas no. no 59 tahun 2008 Pasal 3 butir 2-3

Format Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi paling sedikit memuat … silakan baca Permendikbud no. 11 Tahun 2014 Pasal 3 butir 1-3

______________________________________________________________________________

Siapa yang berwenang legalisir ijazah/STTB  ?

Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat di :
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 tahun 2002, Lampiran 1a

PEJABAT YANG BERWENANG

MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH / STTB

NO

JENJANG PENDIDIKAN

YANG

MENGELUARKAN DAN

MENANDATANGANI

IJAZAH ASLI

YANG MENGESAHKAN

MELEGALISIR FOTO

COPY

1

2

3

4

1

SDSLTPSMUSMKDAN YANG SETINGKAT KEPALA SEKOLAH YANG       BE RSANGKUTAN KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTANKEPALA/KABAG/KABID/ KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB / KOTA

2

UNIVERSITAS / INSTITUT REKTOR DAN DEKAN REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK

3

SEKOLAH TINGGI KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK

4

AKADEMI POLITEKNIK DIREKTUR DAN P EMBANTU DIREKTUR B IDANG AKADEMIK DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANGAKADEMIK

5

PT AGAMA ISLAM PIMPINAN KOPERTIS PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS

6

PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KATHOLIK KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA / KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR.SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN

 7

SEKOLAH /AKADEMI/PT. KEDINASAN PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMIK PT. KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN.KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

Khusus Untuk lulusan luar negeri legalisir ijazah dan transkrip nilai dilakukan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan atau oleh atase pendidikan KBRI di negara tempat ijazah diperoleh. Ketentuan ini terdapat di Lampiran ( Pendahuluan bagian A ) Peraturan Dirjen Dikti 82/Dikti/Kep/2009 tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Peraturan Pelaksana Terkait:

1. Permendikbud no. 11 Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
2. Permendiknas no. 59 Tahun 2008  pasal 3 ayat 2
2.  Surat Edaran Dirjen Dikti 1317/D5.1/T/2007  tentang  Legalisasi Foto Copy Ijazah dan
3. Surat Edaran 2481/E/T/2003 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis

Sekian semoga bermanfaat,

Salam , Fitri

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

16 Comments

  1. dwiarso says:

    Mau menanyakan, pendelegasian wewenang legalisasi ijasah. Di aturan yang diperbolehkan untuk legalisir di tingkat Universitas adalah, Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan. Apakah Pembantu Rektor I tidak boleh legalisir ijasah? Bukankah PR I juga masih di urusan kepegawain. Terima kasih.

    • Fitri says:

      Dik Dwiarso, itu kan ketentuan yang ditetapkan dalam SK Kepala BKN dan sudah diterapkan secara nasional, ya wajib dipatuhi. Kita tak berwenang buat atau mengubah peraturan perundangan lho. Terima kasih, salam, Fitri

  2. sttp says:

    mbak, untuk kertas yang digunakan apakah ada persyaratan khusus?

  3. Ir. van says:

    sesuai dengan PP yang diatas, untuk masalah kehilangan transkrip nilai, tidak dijelaskan secara detail,

    apakah, untuk penerbitan transkrip yang sudah hilang bisa diterbitkan kembali oleh pihak akademik..?
    mohon penjelasannya…

    terima kasih.

  4. Ir. van says:

    triam kasih atas penjelasannya…,

    nah kalau untuk ijazah/STTB yang hilang diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah,

    formatnya/konsepnya bagaimana, apa-apa saja yang tercantum dalam surat keterangan tsb.

  5. Fitri Insani says:

    mbak, saya mau tanya..saat pemberkasan CPNS kemarin..ijazah SD-SMA saya ditandatangani bertuliskan
    MENGESAHKAN
    Salinan Photo Copy sesuai dengan aslinya
    Bekasi :
    Nomor :
    a.n Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
    Sekretaris
    u.b Kepala Subag Umum Dan Perencanaan

    Lalu ditandatangani yang pejabat Penata TK 1

    Karena pada saat itu sekolah sedang libur,sedangkan pemberkasan harus segera dilakukan

    Validasinya gmn,mbak?

    Terima Kasih

    • Fitri says:

      Dik Fitri Insani, sangat sorry saya tak berwenang menilai, kalopun harus sesuai peraturan perundangan dilegalisir oleh pimpinan sekolah, mereka akan beri kesempatan melengkapi. Lazimnya validasi legalisir ijazah SD – SNA tidak seketat seperti vaidasi legalisasi ijazah pendidikan tinggi. Semoga lancar semua urusan.

  6. Alfitra A says:

    Salam Bu Fitri, saya mau bertanya pada Permendikbud no. 11 Tahun 2014 pasal 2 poin k “… NIP dan sejenisnya” pertanyaannya : apakah NUPN bisa mewakili sejenisnya NIP?
    Terimakasih sebelumnya.

  7. Beni Untoro says:

    mohon informasi tentang Ketentuan Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB, kita ikuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 tahun 2002, Lampiran 1a atau ikut peraturan Permendikbud no. 11 Tahun 2014 Pasal 4-5 ??

    karena ada perbedaan seperti pada tingkat universitas, menurut SK kepala BKN yg mengesahkan legalisir boleh REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK, sedangkan menurut permendikbud yg berwenang mengesahkan legalisir hanya DEKAN.

  8. Anton Budisantoso says:

    salam bu Fitri,, bagaimana langkah2 legalisir copy ijazah ke kopertis? bisakah sehari jadi?

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.