Undang-undang
- UU No.06 Tahun 2017 tentang Arsitek
- UU No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (mencabut UU no.18 Tahun 1999) atau di SINI
- UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran atau di SINI
- UU No.01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
- UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Perpu no. 1 Tahun 1997 tentang Pengangguhan mulai berlakunya UU no.21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Peraturan Pemerintah
- 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
- PP no. 02 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri dan Penjelasan
- PP no. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP no. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, perubahan pertama PP no. 59 Tahun 2010
- PP no. 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
- PP no. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- PP no. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- PP no. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- PP no. 37 Tahun 2011 tentang Forum lalu lintas dan angkutan jalan
- PP no. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas PP no. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
- PP no. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi
- PP no. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
- PP no. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas PP no. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
- PP no. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- PP no. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- PP no. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- PP No. 40 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP no. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (telah dibatalkan PP No. 15 Tahun 2005)
- PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Perubahan Pertama: PP no. 4 Tahun 2010, Perubahan kedua: PP no. 92 tahun 2010
- PP No 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- PP No. 40 Tahun 1996: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan Presiden Republik Indonesia
- Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Perpres No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Perpres No. 70 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012
- Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)
- Perpres No. 73 Tahun 2011: Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
- Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasaam Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Surabaya-Madura
- Perpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres No. 14 Tahun 1981 tentag Penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari Taman Miniatru Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur
Perpres No. 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerinatah untuk Pembangunan Proyek NOmorail Jakarta - Perpres No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
- Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres no. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Perpres no. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Perpres no.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden Republik Indonesia
- Keppres no. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
Peraturan Menteri Ristek dan Dikti
- Peraturan Menteri Ristek dan Dikti no.35 Tahun 2016 tentang Program Profesi Insinyur
Peraturan Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan No.38/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Keuangan No.3/PMK.O1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2012 tentang Tatacara Pengawasan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelelenggaraan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perncanaan Teknis Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13 /PRT/M/2011 tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstrusksi dan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Perwakilan Badan Usaha Jasa Kontruksi Asing
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27/PRT/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Bergulir pada BLU- BPJT untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Gol Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
- Edaran Menteri PU no. 10/SE/M/2012 tentang Pemberlakuan SBU, SKA dan SKT pada Pelaksaaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk T.A.2013
- Edaran Menteri PU no. 07/SE/M/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elekronik ( e-Procurement)
- Edaran Menteri PU no.03/SE/M/2010 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 12/SE/M/2009
- Edaran Menteri PU no 12/SE/M/2008 tentang Peningkatan Penerapan SE Menteri PU Nomor 21/SE/M/2007 dan Lampiran
- Edaran Menteri PU no. 13/SE/M/2006 tentang Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
Keputusan Menteri Pehubungan
- Keputusan Menteri Perhubungan No KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan
Keputusan Pemukiman Dan Prasarana Wilayah
- Keputusan Menteri Kimpraswil No.354-KPTS-M-2001 tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol
- Keputusan Menteri Kimpraswil No.353-KPTS-M-2001 tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol
Keputusan Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT)
- Keputusan Kepala BPJT No.16-KPTS-BPJT-2008 tentang Master Plan Tempat Istirahat Dan Pelayanan Pada Jalan Tol
- Keputusan Kepala BPJT No.03-KPTS-BPJT-2006 tentang Pedoman Pemantauan Dan Penilaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
Keputusan Gubernur
- Surat Keputusan No. 598 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Jalur Enam Ruas Jalan Tol dalam Kota
