Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Menuju : SE Dikti, SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Inmendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres

Undang-Undang

    1. RUU Tentang Administrasi Pemerintahan versi 14 Juni 2013
    2. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara Tahun Anggaran 2014
    3. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran atau di sini
    4. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
    5. 23 Tahun 2013: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
    6. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran
    7. 17 Tahun 2013: Organisasi Kemasyarakatan
    8. 15 Tahun 2013 : Perubahan atas Undang-Undang no.19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
    9. 19 Tahun 2012 :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
    10. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
    11. 04 Tahun 2012: Perubahan atas UU no. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012
    12. 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya
    13. 16 Tahun 2011: Bantuan Hukum
    14. 15 Tahun 2011: Penyelenggara Pemilihan Umum
    15. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    16. 07 Tahun 2011: Mata Uang
    17. 06 tahun 2011: Keimigrasian
    18. 05 Tahun 2011: Akuntan Publik
    19. 11 Tahun 2010: Cagar Budaya
    20. 09 Tahun 2010: Keprotokolan
    21. 08 Tahun 2010: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau di sini
    22. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perubahan pertama UU no.9 tahun 2004
    23. 43 tahun 2009: Kearsipan
    24. 36 tahun 2009: Kesehatan
    25. 35 tahun 2009: Narkotika
    26. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
    27. 24 tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan, atau di sini
    28. 20 tahun 2009: Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
    29. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (situs asli),
    30. 44 tahun 2008: Anti Pornografi
    31. 42 tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
    32. 40 tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
    33. 36 Tahun 2008: Perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 7 Tahun 1991 perubahan ketiga, 10 tahun 1994 perubahan kedua, 17 Tahun 2000 perubahan pertama.
    34. 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
    35. 12 tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama
    36. 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
    37. 43 Tahun 2007: Perpustakaan
    38. 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
    39. 12 tahun 2006: Kewarganegaraan RI
    40. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini
    41. 33 Tahun 2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lampiran
    42. 32 Tahun 2004: Pemerintah Daerah
    43. 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran dan
    44. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
    45. 25 Tahun 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    46. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    47. 01 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara atau di sini
    48. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
    49. 19 Tahun 2003: Badan Usaha Milik Negara
    50. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara atau di sini
    51. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan atau di sini
    52. 19 Tahun 2002: Hak Cipta
    53. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    54. 20 Tahun 2001: Perubahan atas UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    55. 16 Tahun 2001: Yayasan atau di sini
    56. 15 Tahun 2001: Merek
    57. 14 Tahun 2001: Paten
    58. 31 Tahun 2000: Desain Industri
    59. 30 tahun 2000: Rahasia Dagang
    60. 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional
    61. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
    62. 39 tahun 1999: Hak Azasi Manusia
    63. 37 tahun 1999: Hubungan Luar Negeri
    64. 23 tahun 1999: Bank Indonesia, diubah oleh UU no. 3 tahun 2004
    65. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrus atau di sini
    66. 08 Tahun 1999: Perlindungan Konsumen
    67. 10 Tahun 1998: Perbankan
    68. 09 Tahun 1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
    69. 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak
    70. 08 tahun 1997 : Dokumen Perusahaan
    71. 04 Tahun 1997: Penyandang Cacat
    72. 11 Tahun 1992: Dana Pensiun
    73. 09 Tahun 1990: Kepariwisataan
    74. 08 Tahun 1990: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
    75. 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
    76. 05 Tahun 1984: Perindustrian
    77. 07 Tahun 1983: Pajak Penghasilan, diubah dengan UU no. 7 Tahun 1991, 10 Tahun 1994, 17 Tahun 2000 dan 36 Tahun 2008
    78. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
    79. 01 Tahun 1974: Perkawinan
    80. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
    81. 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
    82. 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Kembali ke: Undang-Undang, UUD 1945 atau menuju : SE Dikti, SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Inmendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres

Peraturan Pemerintah

    1. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
    2. 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
    3. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP no.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
    4. 30 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA atau bisa unduh di sini
    5. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah (Membatalkan PP no.6 tahun 2006 jo PP no.38 Tahun 2008 )
    6. 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura
    7. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan atau unduh di SINI 
    8. 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional atau di sini
    9. 16 Tahun 2014: Statuta Universitas Sumatera Utara atau di sini
    10. 15 Tahun 2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia atau di sini
    11. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI
    12. 90 Tahun 2013: Pencabutan PP 28/2003: Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun. (offsite)
    13. 89 Tahun 2013: Pencabutan PP 69/1991: Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. (offsite)
    14. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan  kedua atas PP no. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, Perubahan Pertama PP no. 11 Tahun 2002
    15. 68 Tahun 2013: Statuta Universitas Indonesia atau sini
    16. 67 Tahun 2013: Statuta Universitas Gadjah Mada atau sini
    17. 66 Tahun 2013: Statuta Institut Pertanian Bogor atau sini
    18. 65 Tahun 2013: Statuta Institut Teknologi Bandung atau sini
    19. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    20. 48 Tahun 2013: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat NEgara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
    21. 45 Tahun 2013: Tata Cara Pelaksanaan APBN
    22. 42 Tahun 2013: Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
    23. 40 Tahun 2013: Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
    24. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
    25. 31 tahun 2013: Peraturan Pelaksanaan Undang Undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
    26. 25 Tahun 2013: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya dan Lampirannya
    27. 22 tahun 2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah N0. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran atau di sini
    28. 20 tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
    29. 19 tahun 2013: Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008 , Perubahan ketiga no. 44 Tahun 2011
    30. 18 Tahun 2013: Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
    31. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
    32. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    33. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
    34. 82 Tahun 2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    35. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    36. 57 Tahun 2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
    37. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    38. 28 Tahun 2012: Pelaksana Undang-Undang no. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
    39. 18 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dan Lampirannya
    40. 15 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan Lampiran
    41. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
    42. 44 Tahun 2011: Perubahan Ketiga PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008
    43. 36 Tahun 2011: Jabatan yang tidak boleh dirangkap Hakim Agung dan Hakim
    44. 25 Tahun 2011: Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
    45. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya
    46. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII
    47. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011.
    48. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
    49. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
    50. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP no. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perubahan pertama: PP no. 4 Tahun 2010
    51. 90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
    52. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD. Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994 Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010
    53. 71 tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan
    54. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
    55. 61 Tahun 2010: Pelakasanaan UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    56. 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    57. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan
    58. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pelaksana : Perka BKN no. 21 Tahun 2010
    59. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    60. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya
    61. 14 Tahun 2010: Pendidikan Kedinasan
    62. 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    63. 48 tahun 2009: Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, ini Permen Ristek no. 8 tahun 2012: Daftar Bidang Penelitian Beresiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan , dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya
    64. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
    65. 38 Tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan.
    66. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
    67. 29 tahun 2009 : Tata Cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terhutang
    68. 14 Tahun 2009: Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
    69. 83 Tahun 2008: Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
    70. 74 Tahun 2008: Guru
    71. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
    72. 60 Tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
    73. 47 Tahun 2008: Wajib Belajar
    74. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
    75. 38 Tahun 2008: Perubahan atas PP no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
    76. 22 Tahun 2008: Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
    77. 21 Tahun 2008: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
    78. 94 Tahun 2007: Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat
    79. 80 Tahun 2007: Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983
    80. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
    81. 43 Tahun 2007: Perubahan Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    82. 39 Tahun 2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah
    83. 38 Tahun 2007: Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    84. 35 Tahun 2007: Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi
    85. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
    86. 39 Tahun 2006: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
    87. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – situs asli.
    88. 8 Tahun 2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
    89. 6 tahun 2006 : Pengelolaan barang milik negara/daerah
    90. 65 Tahun 2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
    91. 58 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Daerah
    92. 48 tahun 2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    93. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
    94. 31 Tahun 2005 : Perubahan PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
    95. 23 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    96. 22 Tahun 2005: Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    97. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
    98. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
    99. 01 Tahun 2005: Pelaksanaan UU no.31Tahun 2000 tentang Desain Industri
    100. 42 Tahun 2004Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS
    101. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota dan/atau Pengurus  Partai Politik
    102. 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
    103. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
    104. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
    105. 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS
    106. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    107. 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
    108. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
    109. 102 tahun 2000: Standarisasi Nasional
    110. 101 tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
    111. 100 tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    112. 99 Tahun 2000 : Kenaikan pangkat PNS
    113. 98 Tahun 2000: Pengadaan PNS
    114. 97 tahun 2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil
    115. 30 tahun 2000: Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
    116. 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli), Perubahan Pertama: PP no. 59 tahun 2010
    117. 28 tahun 2000: Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Perubahan Pertama: PP no. 4 Tahun 2010, Perubahan kedua: PP no. 92 tahun 2010
    118. 87 Tahun 1999: Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
    119. 73 Tahun 1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
    120. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    121. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    122. 05 tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
    123. 52 Tahun 1998: PP no.22 Tahun 1997: enis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
    124. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap
    125. 22 Tahun 1997: Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lampiran IIA item 14 tentang Pendidikan)
    126. 40 Tahun 1996: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    127. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )
    128. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    129. 01 Tahun 1994: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    130. 24 Tahun 1993: Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
    131. 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
    132. 11 Tahun 1993: Bentuk dan Isi Surat Paten
    133. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
    134. 34 Tahun 1991: Tata Cara Permintaan Paten dan
    135. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung atau di sini
    136. 62 tahun 1990: Ketentuan Protokol tentang Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
    137. 45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
    138. 03 Tahun 1990: Perubahan PP 16-1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 38-1982
    139. 08 Tahun 1989: Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
    140. 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
    141. 05 tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
    142. 18 tahun 1985: Penyesuaian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, serta Janda/Dudanya
    143. 17 tahun 1985: Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya
    144. 22 tahun1984: Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya, penjelasan
    145. 36 tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984, penjelasan
    146. 10 Tahun 1983: Izin perkawinan dan perceraian PNS, diubah oleh PP no. 45 tahun 1990
    147. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
    148. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
    149. 04 Tahun 1982: Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun
    150. 12 Tahun 1981: Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
    151. 30 Tahun 1980: Peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010)
    152. 03 Tahun 1980 tentang pengangkatan dalam pangkat PNS atau di sini
    153. 34 Tahun 1979: Penyusutan Arsip
    154. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS
    155. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran)
    156. 07 Tahun 1977: Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2) atau di sini
    157. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil, atau di sini
    158. 04 Tahun 1976: Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara
    159. 09 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    160. 06 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, atau di sini
    161. 04 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
    162. 38 Tahun 1964: Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
    163. 51 Tahun 1963: Cadangan Nasional
    164. 201 Tahun 1961: Peraturan Penyesuaian Pangkat dan Gaji dari PGPN 1955 ke PGPN 1961
    165. 43 tahun 1958: Penggunaan Lambang Negera
    166. 40 Tahun 1958: Bendera Kebangsaan Republik Indonesia
    167. 23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit

Kembali ke: Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Peraturan Perundangan tentang Penetapan 7 Universitas BHMN

Peraturan Presiden

  1. Perpres no.  44 tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  2. Perpres no. 43 tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Penetapan 7 Universitas sebagai BHMN

  1. PP no. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara
  2. PP no. 153 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajahmada sebagai Badan Hukum Milik Negara
  3. PP no. 154 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara
  4. PP no. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara
  5. PP no. 56 tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara
  6. PP no. 06 tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan 7. Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
  7. PP no. 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 25 Tahun 2014 dan Lampiran tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
  2. 12  Tahun 2014: Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang terkait sebutan Cina
  3. 3 Tahun 2014: Penetapan tanggal 21 Novembar sebagai Hari Ikan Nasional
  4. 29 Tahun 2013 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, atau bisa unduh di 29 Tahun 2013: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (Berkas lengkap 11MB rar. Offsites: 01 02 dengan lampiran 01, 02 dan 03)
  5. 24 Tahun 2013: Penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur
  6. 10 Tahun 2013: Hari Musik Nasional
  7. 37 tahun 2012: Rincian Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2013 atau di sini
  8. 105 tahun 2004: Pengelolaan Arsip Statis
  9. 87 tahun 2004: Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, Perubahan pertama Perpres no. 01 Tahun 2009
  10. 84/P Tahun 2009: Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014
  11. 72 Tahun 2004, Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  12. 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (telah dicabut dengan Perpres no. 54 Tahun 2010 terhitung 01 Januari 2011): : Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II
  13. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, perubahan ke6 oleh Perpres no. 64 tahun 2005 , Perubahan ke7 oleh Perpres no. 3 Tahun 2013 dan Lampiran
  14. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen
  15. 67 Tahun 2000: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  16. 110 Tahun 1999: Dewan Buku Nasional
  17. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  18. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  19. 20 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
  20. 19 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
  21. 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  22. 46 tahun 1994 : Perubahan Keppres no. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  23. 14 Tahun 1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  24. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri
  25. 56 tahun 1974: Besarnya Iuran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
  26. 26 tahun 1974: Arsip Nasional Indonesia
  27. 18 Tahun 1972: Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres no. 50 Tahun 1990
  28. 49 tahun 1970: Penyerahan duplikat bendera merah putih ke setiap daerah tingkat II

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  2. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
  3. 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, Lampiran 1 , Lampiran 2Lampiran 3Lampiran 4,  Lampiran 5  , Lampiran 6
  4. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  5. 39 Tahun 2014: Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (mencabut Perpres no. 36 Tahun 2010)
  6. 14 Tahun 2014: Perubahan kelima atas Perpres no. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  7. 13 Tahun 2014: Perubahan kelima atas Peraturan Presiden no. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perubahan pertama Perpres no. 76 Tahun 2011 , perubahan kedua Perpres no. 77 Tahun 2011 , Perubahan ketiga Perpres no. 91 Tahun 2011 ,Perubahan keempat 55 Tahun 2013
  8. 112 Tahun 2013: Perubahan Ke4 Atas Perpres no. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional, Perubahan Pertama , Perubahan ke2, Perubahan Ke3
  9. 111 Tahun 2013: Perubahan atas Perpres no. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
  10. 109 Tahun 2013: Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
  11. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. 77 s/d 103 Tahun 2013: Tunjangan Kinerja 25 Kementerian/Lembaga Negara
  13. 76 Tahun 2013: Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik
  14. 58 Tahun 2013: Badan Kepegawaian Negara
  15. 56 Tahun 2013: Perubahan ke4 atas Perpres no. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  16. 55 Tahun 2013: Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden no. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perubahan pertama Perpres no. 76 Tahun 2011 , perubahan kedua Perpres no. 77 Tahun 2011 , Perubahan ketiga Perpres no. 91 Tahun 2011
  17. 44 Tahun 2013 dan Lampiran: Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok PNS Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2013
  18. 41 Tahun 2013: Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jendral Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  19. 39 Tahun 2013: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
  20. 38 tahun 2013: Perubahan ke3 atas Perpres no. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  21. 37 tahun 2013 : Pendirian Universitas Samudera (UNSAM) atau di SINI
  22. 36 tahun 2013 : Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar)
  23. 22 Tahun 2013: Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
  24. 21 Tahun 2013: Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Lampiran
  25. 12 tahun 2013: Jaminan Kesehatan, Perubahan pertaman 111 Tahun 2013
  26. 101 s/d 120 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja PNS di 20 Kementerian/Lembaga Negara
  27. 100 tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya
  28. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  29. 72 tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional, dan lampiran
  30. 70 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012
  31. 65/M tahun 2012 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Periode 2009-2014
  32. 60 tahun 2012: Wakil Menteri
  33. 54 Tahun 2012: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
  34. 52 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
  35. 44 tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  36. 43 tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  37. 42 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
  38. 41 tahun 2012: Perpangjangan Batas Usia Pensin bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
  39. 39 tahun 2012: Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
  40. 33 tahun 2012: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  41. 26 Tahun 2012: Cetak Biru Sistem Logistik Nasional
  42. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  43. 73 Tahun 2011: Pembangunan Bangunan Gedung Negara
  44. 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  45. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
  46. 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa
  47. 53 Tahun 2010: Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  48. 37 Tahun 2010: Syarat dan Tata Cata Pencatatan Pengalihan Paten
  49. 36 Tahun 2010: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Mencabut Perpres no. 77 tahun 2007)
  50. 35 Tahun 2010: Perubahan atas Perpres no. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
  51. 25 Tahun 2010: Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010
  52. 22 Tahun 2010: Program Indonesia Emas
  53. 21 Tahun 2010: Pengawasan Ketenagakerjaan
  54. 16 Tahun 2010: Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Pejabat Negara Lainnya
  55. 13 Tahun 2010: Perubahan atas Perpres no. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
  56. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014
  57. 01 Tahun 2009: Perubahan atas Keppres no. 87 tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan
  58. 70 Tahun 2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
  59. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan(Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  60. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Telah Dicabut Terhitung 01 Januari 2011 dengan Perpres no. 54 Tahun 2010)
  61. 77 tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (sudah dibatalkan oleh Perpres no. 36 Tahun 2010)
  62. 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
  63. 65 Tahun 2007: Tunjangan Fungsional Dosen
  64. 54 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis
  65. 47 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  66. 46 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
  67. 44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
  68. 26 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006)
  69. 12 Tahun 2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
  70. 68 Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
  71. 42 Tahun 2002: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  72. 166 tahun 2000 : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah oleh Perpres no. 173 tahun 2000
  73. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar

Kembali ke: Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945 atau menuju : SE Dikti, SK Dirjen Dikti, Permendikbud

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 4 tahun 2014 tentang Langkah-langkah pengematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/lLembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun angggaran 2014 dan Lampiran
  2. 7 Tahun 2013 : Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2013
  3. 02 Tahun 2013: Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
  4. 01 Tahun 2013: Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
  5. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan
  6. 12 Tahun 1968: Keseragaman Mengenai Tata Urutan dan Rumusan Sila-Sila dalam Penulisan /Pembacaan/Ucapan Pancasila

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. 257/P/ 2014  : Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan
    2. 019/P/2013 : Petunjukan Model Panutan (Role Model) Pengembangan Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampiran
    3. 018/P/2013: Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Menandatangani Surat Pengantar dan Usul Permintaan Penetapan Nomor Induk Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara serta Surat Keputusan dalam Rangka Pengangkatan CPNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    4. 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017
    5. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    6. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02)
    7. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan
    8. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
    9. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    10. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    11. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
    12. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
    13. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
    14. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
    15. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
    16. 02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
    17. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    18. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
    19. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
    20. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
    21. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
    22. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
    23. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun 2012)
    24. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite)
    25. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
    26. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
    27. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
    28. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 67 Tahun 2008)
    29. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
    30. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
    31. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    32. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
    33. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
    34. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
    35. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran: I II III atau di SINI (sudah dibatalkan PerMenpan no. 17 Tahun 2013 )
    36. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
    37. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
    38. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
    39. 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
    40. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
    41. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar

Kembali ke: Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

  1. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  2. 1 Tahun 2011: Rencana Aksi Kemdikbud untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
  3. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.
  4. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan atau di SINI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Uji Publik Draft Permen LAM, Draft Permendikbud LAM atau di sini
    2. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf:
      Salinan Peraturan BersamaLampiran 1-2Lampiran 3Lampiran 4-12
    3. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    4. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
    5. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    6. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran
    7. 92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya
    8. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)
    9. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
    10. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI
    11. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    12. 73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
    13. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
    14. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
    15. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    16. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    17. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
    18. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    19. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    20. 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi
    21. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
    22. 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    23. 27 Tahun 2014 tentang Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    24. 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No. 69 Tahun 2012
    25. 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra
    26. 22 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara
    27. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    28. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
    29. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
    30. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
    31. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
    32. 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan
    33. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
    34. 1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    35. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
    36. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    37. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012
    38. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
    39. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)
    40. 106 Tahun 2013: Warisan Budaya Takbenda Indonesia
    41. 105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    42. 104 Tahun 2013: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 6 (Enam) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia
    43. 99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud
    44. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan
    45. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan
    46. 94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan
    47. 93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
    48. 91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    49. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
    50. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
    51. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
    52. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
    53. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
    54. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi
    55. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    56. 80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal
    57. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
    58. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI
    59. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru
    60. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI
    61. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI
    62. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI
    63. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini
    64.  46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen
    65. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini
    66. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)
    67. 21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
    68. 17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI
    69. 9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    70. 7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
    71. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)
    72. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini
    73. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013
    74. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
    75. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
    76. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
    77. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
    78. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    79. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
    80. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    81. 65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    82. 63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
    83. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    84. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
    85. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
    86. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    87. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
    88. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
    89. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    90. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012
    91. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
    92. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    93. 31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    94. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)
    95. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
    96. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
    97. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya
    98. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
    99. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
    100. 07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
    101. 05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
    102. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    103. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
    104. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    105. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
    106. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini
    107. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    108. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
    109. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
    110. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
    111. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
    112. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
    113. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
    114. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
    115. 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
    116. 9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    117. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    118. 03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
    119. 1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
    120. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
    121. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    122. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    123. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
    124. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    125. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran
    126. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
    127. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
    128. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
    129. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    130. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
    131. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
    132. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    133. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    134. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
    135. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
    136. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    137. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    138. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    139. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
    140. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
    141. 70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
    142. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)
    143. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
    144. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
    145. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
    146. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional
    147. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini
    148. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    149. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    150. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
    151. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus
    152. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
    153. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
    154. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
    155. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
    156. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
    157. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
    158. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
    159. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
    160. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
    161. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
    162. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
    163. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    164. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
    165. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    166. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
    167. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
    168. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
    169. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
    170. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
    171. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
    172. 39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan
    173. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
    174. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
    175. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
    176. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
    177. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
    178. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
    179. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    180. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
    181. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
    182. 02 Tahun 2008: Buku
    183. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
    184. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
    185. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    186. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
    187. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
    188. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
    189. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
    190. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
    191. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
    192. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
    193. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
    194. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    195. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    196. 42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
    197. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
    198. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
    199. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    200. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini
    201. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
    202. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
    203. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
    204. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
    205. 17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
    206. 16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    207. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
    208. 13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    209. 01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
    210. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    211. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    212. 02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Kembali ke: Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Keputusan Dirjen Dikti

  1. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015
  2. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
  3. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
  4. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013 atau di SINI
  5. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
  6. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
  7. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
  8. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  9. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
  10. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
  11. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  12. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
  13. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
  14. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
  15. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  16. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
  17. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  18. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
  19. 38/DIKTI/Kep/2000: Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
  20. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
  21. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

Kembali ke:SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

  1. 888/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan 
  2. 887/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang  Penjelasan Linieritas Ilmu
  3. 5923/E1.2/KP/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti 
  4. 1513/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan Karyasiswa Penerima BLN-Dikti
  5. 696/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 11 Agustus 2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen
  6. 658/E.E2/DT/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Pemberian Penugasan Prodi Baru
  7. 1206/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud
  8. 672/E.E3/KM/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015
  9. 576/E/HK/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran
  10. 529/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti  tanggal 18 Juni 2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
  11. 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor)
  12. 620 /E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud 48/2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar
  13. 420/E.E2/KL/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 14 Mei 2014 tentang Larangan Alih Kelola PTS
  14. 2186/E/LL/20l4: Edaran Direktur Belmawa tentang Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Ners T.A.2014
  15. 370/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan
  16. 315/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013
  17. 194/E.E3/AK/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
  18. 305/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi kunjungan ke kantor Ditjen Dikti
  19. 177/E.E4/AJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang perlakuan usulan angka kredit dosen terkait Permenpan 17 tahun 2013
  20. 239/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang PelaksanaanTes TKDA dan TOEP bagi Ajuan NIDN baru
  21. 2210/E4.1/2013: Edaran Direktur Diktendik  tanggal 17 Desember2013 tentang Ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris
  22. 1807/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 23 Oktober 2013 tentang penyedia layanan tes yang diakui Dikti
  23. 1588/E4.3/2013 Edaran Direktur Diktendik tanggal 24 September 2013 tentang Pendaftaran Tes Online
  24. 2189/E4.3/2013 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengakuan KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar
  25. 23053/A4/KP/2013 : Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara atau di SINI
  26. 1259/E3.3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
  27. 1383.1/E4.3/2013 dan Lampiran : Edaran Direktur Diktendik tentang Nama Perguruan Tinggi Pusat Layanan Tes (PLT) untuk peserta Serdos 2013 atau di sini
  28. Kumpulan Edaran Direktur Diktendik Terkait Serdos 2013 (Penetapan D1 s/d D4, panduan tes online)
  29. 1670/E4.5/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding atas Hasil Kenaikabn jabatan/Pangkat Guru Besar
  30. 5447/BAN-PT/AK/2013 : Edaran Ketua BAN-PT tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  31. 733/E2.2/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perubahan Bentuk PTS Menjadi PTN (Penegerian)
  32. 704/E.E3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Ujian Kompetensi bagi Calon Lulusan Pedidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan dan Lampiran
  33. 23053/A4/KP/2013: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara
  34. 1268/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana
  35. 1119/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-DN Program S3 Dikti
  36. 1120/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan Program S3 Beasiswa Dikti
  37. 576/E/HK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran
  38. 570/E.E3/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Klarifikasi Akreditasi Prodi Poltekkes atau di SINI
  39. 670/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Beasiswa Luar Negeri
  40. 510/E4.3/2013: Pembatalan Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti No. 3676/E4.3/2012 perihal Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  41. 390/E4.4/2013 : Edaran Direktur Diktendik tentang Pengaturan Tunjangan Biaya Domisili bagi Penerima BPP-DN
  42. 23979/A.A3/KU/2013 : Edaran Sekjen tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
  43. 217/E/KM/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Peningkatan Mutu Akademik dan Apresiasi kepada Rektor UAJY
  44. 1897/E2.3/T/2013: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  45. 296/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penggabungan BPPS dan BU Dalam Negeri menjadi BPP-DN
  46. 160/E/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
  47. 0394 /E5.2/PL/2013 : Edaran Direktur Litabmas tentang Pengelolaan BOPTN untuk Penelitian Tahun 2013 bersama Lampiran
  48. 978/E.E2.2/KL/2013 Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dikti, ke Seluruh Pengusul Usulan Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia atau di sini
  49. 271/E5.4/HP/2013: Surat Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013
  50. 272/E1.1/KU/2013: SE Dirjen tentang kisaran tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal)
  51. 97/E/KU/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
  52. 72/E/KP/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap atau di sini
  53. 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Informasi Sertifikasi Dosen tahun 2013
  54. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan LK diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  55. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
  56. 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
  57. 1679/A3.3/KU/2012: Edaran Sekjen tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012
  58. 1636/A4/KP/2013: Edaran Sekjen tentang tentang Pemutahiran Data Pegawai PNS dan Permintaan Administrator
  59. 1522/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 16 Mei 2012 tentang Waspadai Jurnal Dikdaktika
  60. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
  61. 1451/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 21 Juni 2012 tentang Validasi Jurnal Agritek
  62. 1314/D4.3/2012 : SE Direktur Diktendik tgl 27 April 2012 tentang Jurnal Nasional yang butuh Klarifikasi
  63. 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
  64. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  65. 1276/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
  66. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
  67. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
  68. 1266/E5.2/PL/2012 : Hasil Pemetaan Kinerja Penelitian PT dan Lampiran
  69. 1223/E/T/20L2: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik
  70. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
  71. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
  72. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
  73. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
  74. 928/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya
  75. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
  76. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
  77. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) atau sini
  78. 305/E/T/2012 : Tarif Uang Kuliah (SPP)
  79. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
  80. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
  81. 152/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus
  82. 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  83. 64/E4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  84. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
  85. 0677/A.A5/SE/2012: Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam membuat dan menanda tangani naskah dinas )
  86. 71936/A4/KP/2011 : Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
  87. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
  88. 4087/E1.2/B/2011: Edaran Sekditjen tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  89. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
  90. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
  91. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  92. 2030/E/T/2011: Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan Dokter Gigi (S1)
  93. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS
  94. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
  95. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4 dan S1
  96. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
  97. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
  98. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
  99. 1247/E/T/2011: Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  100. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
  101. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
  102. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
  103. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru
  104. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
  105. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
  106. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi
  107. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
  108. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
  109. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  110. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
  111. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
  112. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  113. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  114. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
  115. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana)
  116. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
  117. 4159/A4.3/KP/2010 : Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
  118. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
  119. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
  120. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
  121. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
  122. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
  123. 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
  124. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap (situs asli)
  125. 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
  126. 170/D/T/2010 : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  127. 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
  128. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  129. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
  130. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  131. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
  132. 1787/D/T/2009: Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
  133. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
  134. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  135. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
  136. 1317/D5.1/T/2007 : Legalisasi Foto Copy Ijazah
  137. 2920/D/T/2007: Daya Tampung Mahasiswa
  138. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
  139. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
  140. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  141. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  142. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis atau di sini
  143. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
  144. 3120/D/T/2001: Penegasan Pemberlakuan Pelarangan Ospek
  145. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  146. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  147. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
  148. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
  149. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
  150. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
  151. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli) Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  152. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
  153. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
  154. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang)
  155. Juklak sks Dirjen Dikti terbitan tahun 1983
  156. 1666/D/C/1988 : Semester pendek
  157. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya

Kembali ke: SE Dikti, SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945   Lainnya  di :

Kumpulan Produk Hukum Indonesia Berdasarkan TEMA

Medan, 06 Oktober 2014 … ^_^ … Fitri

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.