Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbudInmendikbudKepmendikbudPerpres, Keppres

Undang-Undang

    1. 28 Tahun 2014: Hak Cipta
    2. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran atau di sini
    3. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
    4. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran
    5. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
    6. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
    7. 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
    8. 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
    9. 43 Tahun 2007: Perpustakaan
    10. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini
    11. 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
    12. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
    13. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
    14. 19 Tahun 2002: Hak Cipta
    15. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    16. 16 Tahun 2001: Yayasan atau di sini
    17. 15 Tahun 2001: Merek
    18. 14 Tahun 2001: Paten
    19. 31 Tahun 2000: Desain Industri
    20. 30 tahun 2000: Rahasia Dagang
    21. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
    22. 08 Tahun 1990: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
    23. 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
    24. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
    25. 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
    26. 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Kembali ke: Undang-UndangUUD 1945 atau menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbudInmendikbudKepmendikbudPerpres, Keppres

Peraturan Pemerintah

    1. 26 Tahun 2015: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI
    2. 14 Tahun 2015: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
    3. 13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013
    4. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan atau unduh di SINI 
    5. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI
    6. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    7. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
    8. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
    9. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)
    10. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya
    11. 14 Tahun 2010: Pendidikan Kedinasan
    12. 48 tahun 2009: Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, ini Permen Ristek no. 8 tahun 2012: Daftar Bidang Penelitian Beresiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan , dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya
    13. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
    14. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf62KB doc/zip)
    15. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
    16. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
    17. 35 Tahun 2007: Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi
    18. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
    19. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
    20. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
    21. 01 Tahun 2005: Pelaksanaan UU no.31Tahun 2000 tentang Desain Industri
    22. 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
    23. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    24. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    25. 24 Tahun 1993: Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
    26. 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
    27. 11 Tahun 1993: Bentuk dan Isi Surat Paten
    28. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
    29. 34 Tahun 1991: Tata Cara Permintaan Paten
    30. 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
    31. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
    32. 23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit

Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN bisa baca di SINI

Kembali ke: Peraturan PemerintahUndang-UndangUUD 1945

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 9 Tahun 2001    : Tunjangan Dosen
  2. 67 Tahun 2000: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  3. 110 Tahun 1999: Dewan Buku Nasional
  4. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  5. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  6. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  2. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  4. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  5. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  6. 37 Tahun 2010: Syarat dan Tata Cata Pencatatan Pengalihan Paten
  7. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan(Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  8. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen
  9. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar

Kembali ke: Perpres, KeppresPeraturan PemerintahUndang-UndangUUD 1945 atau menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbud

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Kepmen no. 377/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti
    2. Kepmen no. 365/M/Kp/V2015 tentang Penetapan Proposal Insentif Raih HKI KemRistekDikti untuk dibiaya APBN Tahun 2015
    3. Kepmen no.341/M/Kp/V/2015 tentang Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan Industri
    4. Kepmen no. 306/M/Kp/IV/2015 tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ner Tahun 2015
    5. Kepmen no. 307/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Biaya Penyelenggaran Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015
    6. Kepmen no. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya
    7. Kepmen no. 194/M/KP/IV/2015 tentang Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek KemRistekDikti Tahun Anggaran 2015 dan Lampiran
    8. Kepmen no. 193/M/KP/IV/2015 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Supervisi, Tim Monev, dan Sekretariat Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015
    9. Kepmen no. 144/M/Kp/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
    10. Kepmen no. 19/M/Kp/III/2015 tentang TIM Kerja Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke 20 Tahun 2015
    11. Kepmen no. 11/M/Kp/II/2015 tentang Perubahan Kepmen No.48/M/KP/XII/2014 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Menjadi Pusat Unggulan IPTEK Tahun 2014 dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Pembiayaan Pusat Unggulan Iptek Tahun Anggaran 2015
    12. Kepmen no. 09/M/Kp/I/2015 tentang TIM Sayembara Logo KemRistekDikti
    13. KepmenRistekDikti no.08/M/Kp/I/2015: Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronk di KemRistekDikti
    14. KepmenRistekDikti no.05/M/KP/I/2015 : Penetapan Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di KemRistekDikti dan Lampiran
    15. 257/P/ 2014  : Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan
    16. 019/P/2013 : Petunjukan Model Panutan (Role Model) Pengembangan Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampiran
    17. 018/P/2013: Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Menandatangani Surat Pengantar dan Usul Permintaan Penetapan Nomor Induk Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara serta Surat Keputusan dalam Rangka Pengangkatan CPNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    18. 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017
    19. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    20. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02)
    21. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan
    22. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
    23. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    24. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    25. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
    26. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
    27. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
    28. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
    29. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
    30. 02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
    31. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    32. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
    33. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
    34. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
    35. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
    36. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
    37. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun 2012)
    38. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite)
    39. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
    40. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
    41. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
    42. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 67 Tahun 2008)
    43. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
    44. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
    45. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    46. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
    47. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
    48. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
    49. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran: I II III atau di SINI (sudah dibatalkan PerMenpan no. 17 Tahun 2013 )
    50. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
    51. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
    52. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
    53. 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
    54. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
    55. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar

Kembali ke: Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

  1. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.
  2. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  3. 1 Tahun 2011: Rencana Aksi Kemdikbud untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
  4. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan atau di SINI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Permenristek & Dikti no. 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lampiran 1 , Lampiran 2 , Lampiran 3 atau di SINI
    2. Permenristek & Dikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
    3. Permenristek & Dikti no. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    4. Permenristek & Dikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti
    5. Permenristek & Dikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    6. Permenristek & Dikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
    7. Permenristek & Dikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti
    8. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
    9. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    10. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf:
      Salinan Peraturan BersamaLampiran 1-2Lampiran 3Lampiran 4-12
    11. 154 Tahun 2014Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya
    12. 139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, atau di SINI (pdf) atau Lampiran (pdf)
    13. 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    14. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    15. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
    16. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    17. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran
    18. 92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya
    19. 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan
    20. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)
    21. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
    22. 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    23. 83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan
    24. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI
    25. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    26. 73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
    27. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
    28. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
    29. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    30. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    31. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
    32. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    33. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    34. 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi
    35. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
    36. 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    37. 27 Tahun 2014 tentang Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    38. 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No. 69 Tahun 2012
    39. 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra
    40. 22 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara
    41. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    42. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
    43. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
    44. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
    45. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
    46. 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan
    47. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
    48. 1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    49. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
    50. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    51. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012
    52. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
    53. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)
    54. 106 Tahun 2013: Warisan Budaya Takbenda Indonesia
    55. 105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    56. 104 Tahun 2013: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 6 (Enam) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia
    57. 99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud
    58. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan
    59. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan
    60. 94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan
    61. 93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
    62. 91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    63. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
    64. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
    65. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
    66. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
    67. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
    68. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi
    69. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    70. 80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal
    71. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
    72. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI
    73. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru
    74. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI
    75. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI
    76. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI
    77. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini
    78.  46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen
    79. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini
    80. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)
    81. 21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
    82. 17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI
    83. 9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    84. 7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
    85. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)
    86. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini
    87. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013
    88. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
    89. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
    90. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
    91. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
    92. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    93. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
    94. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    95. 65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    96. 63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
    97. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    98. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
    99. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
    100. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    101. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
    102. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
    103. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    104. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012
    105. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
    106. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    107. 31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    108. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)
    109. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
    110. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
    111. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya
    112. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
    113. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
    114. 07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
    115. 05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
    116. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    117. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
    118. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    119. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
    120. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini
    121. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    122. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
    123. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
    124. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
    125. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
    126. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
    127. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
    128. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
    129. 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
    130. 9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    131. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    132. 03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
    133. 1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
    134. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
    135. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    136. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    137. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
    138. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    139. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran
    140. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
    141. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
    142. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
    143. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    144. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
    145. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
    146. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    147. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    148. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
    149. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
    150. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    151. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    152. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    153. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
    154. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
    155. 70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
    156. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)
    157. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
    158. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
    159. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
    160. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional
    161. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini
    162. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    163. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    164. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
    165. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus
    166. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
    167. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
    168. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
    169. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
    170. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
    171. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
    172. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
    173. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
    174. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
    175. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
    176. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
    177. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    178. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
    179. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    180. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
    181. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
    182. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
    183. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
    184. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
    185. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
    186. 39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan
    187. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
    188. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
    189. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
    190. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
    191. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
    192. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
    193. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    194. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
    195. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
    196. 02 Tahun 2008: Buku
    197. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
    198. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
    199. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    200. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
    201. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
    202. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
    203. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
    204. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
    205. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
    206. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
    207. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
    208. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    209. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    210. 42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
    211. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
    212. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
    213. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    214. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini
    215. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
    216. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
    217. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
    218. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
    219. 17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
    220. 16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    221. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
    222. 13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    223. 01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
    224. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    225. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    226. 02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Kembali ke: Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Surat Edaran Menristek & Dikti

  1. Edaran MenRistekDikti no.105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
  2. Edaran MenRistekDikti No. 17/M/I/2015  tanggal 22 Januari 2015 Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Lampiran 1, Lampiran 2
  3. Edaran MenRistekDikti no. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implimentasi Permendikbud no.49, 73,95, 154 Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Pelaksaaan Evaluasi Kembali

Keputusan Sekjen KemRistek & Dikti

  1. Keputusan Sekjen no. 07/SJ/Kp/V/2015 tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 dan Lampiran
  2. Keputusan Sekjen no. 05/SJ/Kp/V/2015 tentang TIM Teknis Pengembangan Taman Sains dan Teknologi KemRistekDikti

Keputusan Dirjen Dikti

  1. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015
  2. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
  3. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
  4. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013 atau di SINI
  5. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli) Telah dibatalkan oleh Perdirjen no. 1 tahun 2014
  6. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
  7. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
  8. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  9. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
  10. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
  11. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  12. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
  13. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
  14. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
  15. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  16. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
  17. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  18. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
  19. 38/DIKTI/Kep/2000: Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
  20. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
  21. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

Peraturan Dirjen Dikti

  1. Perdirjen Dikti  no. 1 tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
  2. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2014

Kembali ke:SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

  1. 10/SE/SJ/VI/2015: Edaran Sekjen KemRistekDikti tentang Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri
  2. 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015: Edaran Dirjen Belmawa tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
  3. 4850/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tanggal 11 Agustus 2015 tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa > atau = 100 dan Sanksi
  4. 4798/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tanggal 23 Juni 2015 tentang Jumlah Minimal Dosen dan Sanksi
  5. .1765/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tentang Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi ” Non Aktif”
  6. 1459 /E5.1/LT/2015: Edaran Direktur Litabmas tentang Penjelasan Honorarium Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
  7. Edaran tentang Tatacara Registrasi, Pembiayaan dan Verifikasi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Agustus 2015
  8. 1173 /E5.1/LT/2015 tanggal 18 Mei 2015: Edaran Direktur Litabmas tentang Pemberitahuan Honorarium Penelitian di Perguruan Tinggi
  9. 865/e4.3/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Data D3 Serdos Tahun 2015
  10. 02/TST/KRTPT/111/2015 : Edaran tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) KemenRistekDikti Tahun 2015
  11. 1915/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi (dibatalkan oleh Edaran
  12. 1765/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tentang Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi ” Non Aktif”
  13. 481/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data D1 Serdos Tahun 2015
  14. 360/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 02 Maret 2015 tentang Verifikasi Data Dosen yang Memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)
  15. 1613/E2.4/LN/2015 :Edaran Direktur Lemkerma tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PDDikti untuk Pengelompokan Peringkat PT di SINI atau di SINI
  16. 317/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Koordinasi Pencairan BPPLN Semester 1 Tahun 2005, Juknis Pencairan
  17. 228/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Studi Lanjut S2/S3 bagi Dosen di Lingkungan Kemristek Dikti 2015, pedoman BPPLN 2015
  18. 0404/E3.2/2015: Edaran Direktur Belmawa tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan PT 2015, Lampiran, revisi
  19. 224/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 
  20. 226/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
  21. 43/E.E3/BD/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Beasiswa  Bantuan Biaya Pendidikan PPA Tahun 2015
  22. 212/E.E4/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-LN Jenjang S3 Angkatan 2011-2012,  Panduan Perpanjangan Studi , Pedoman Ekstensi BPPLN 2015
  23. 0543/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kewajiban Pergunakan PDDikti Feeder bagi PT Dimulai dari Periode Pelaporan 2014-2 (Feb 2015)
  24. 0542/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kopertis Wajib Memenuhi Kriteria Standar Pengelolaan Feeder PDDikti
  25. 161/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dosen
  26. 145/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjsasama tanggal 14 Januari 2015 tentang Pembukaan pengusulan baru pendirian dan perubahan perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi
  27. 10313/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 31 Des 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS atau di SINI
  28. 2507/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Penarikan Pulang Karyasiswa penerima BPPLN yang sudah studi lanjut selama 5 Tahun.
  29. 122303/A.A1/KP/2014: Edaran Sekjen tentang Kepatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN).
  30. 8414/E.E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi
  31. 8319/E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 24 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
  32. 6761/E2.2/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru atau di SINI
  33. 970/E.E3/IJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Penandatangan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Pascasarjana
  34. 888/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
  35. 887/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang  Penjelasan Linieritas Ilmu
  36. 5923/E1.2/KP/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti
  37. 4329/E1.1/KU/2014: Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi
  38. 3537/E5.4/HP/2014: Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Terbitan Ilmiah atau di sini
  39. 1513/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan Karyasiswa Penerima BLN-Dikti
  40. 696/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 11 Agustus 2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen
  41. 658/E.E2/DT/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Pemberian Penugasan Prodi Baru
  42. 1206/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud
  43. 672/E.E3/KM/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015
  44. 576/E/HK/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran
  45. 547/E3.3/DT/2014: Menerima Kembali Usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter
  46. 529/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti  tanggal 18 Juni 2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
  47. 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor)
  48. 620 /E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud 48/2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar
  49. 420/E.E2/KL/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 14 Mei 2014 tentang Larangan Alih Kelola PTS
  50. 2186/E/LL/20l4: Edaran Direktur Belmawa tentang Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Ners T.A.2014
  51. 370/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan
  52. 315/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013
  53. 194/E.E3/AK/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
  54. 305/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi kunjungan ke kantor Ditjen Dikti
  55. 177/E.E4/AJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang perlakuan usulan angka kredit dosen terkait Permenpan 17 tahun 2013
  56. 239/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang PelaksanaanTes TKDA dan TOEP bagi Ajuan NIDN baru
  57. 2210/E4.1/2013: Edaran Direktur Diktendik  tanggal 17 Desember2013 tentang Ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris
  58. 1807/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 23 Oktober 2013 tentang penyedia layanan tes yang diakui Dikti
  59. 1588/E4.3/2013 Edaran Direktur Diktendik tanggal 24 September 2013 tentang Pendaftaran Tes Online
  60. 2189/E4.3/2013 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengakuan KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar atau di SINI
  61. 23053/A4/KP/2013 : Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara atau di SINI
  62. 1259/E3.3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
  63. 1383.1/E4.3/2013 dan Lampiran : Edaran Direktur Diktendik tentang Nama Perguruan Tinggi Pusat Layanan Tes (PLT) untuk peserta Serdos 2013 atau di sini
  64. Kumpulan Edaran Direktur Diktendik Terkait Serdos 2013 (Penetapan D1 s/d D4, panduan tes online)
  65. 1670/E4.5/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding atas Hasil Kenaikabn jabatan/Pangkat Guru Besar
  66. 5447/BAN-PT/AK/2013 : Edaran Ketua BAN-PT tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  67. 733/E2.2/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perubahan Bentuk PTS Menjadi PTN (Penegerian)
  68. 704/E.E3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Ujian Kompetensi bagi Calon Lulusan Pedidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan dan Lampiran
  69. 23053/A4/KP/2013: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara
  70. 1268/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana
  71. 1119/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-DN Program S3 Dikti
  72. 1120/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan Program S3 Beasiswa Dikti
  73. 576/E/HK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran
  74. 570/E.E3/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Klarifikasi Akreditasi Prodi Poltekkes atau di SINI
  75. 670/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Beasiswa Luar Negeri
  76. 510/E4.3/2013: Pembatalan Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti No. 3676/E4.3/2012 perihal Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  77. 390/E4.4/2013 : Edaran Direktur Diktendik tentang Pengaturan Tunjangan Biaya Domisili bagi Penerima BPP-DN
  78. 23979/A.A3/KU/2013 : Edaran Sekjen tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
  79. 217/E/KM/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Peningkatan Mutu Akademik dan Apresiasi kepada Rektor UAJY
  80. 1897/E2.3/T/2013: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  81. 296/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penggabungan BPPS dan BU Dalam Negeri menjadi BPP-DN
  82. 160/E/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
  83. 0394 /E5.2/PL/2013 : Edaran Direktur Litabmas tentang Pengelolaan BOPTN untuk Penelitian Tahun 2013 bersama Lampiran
  84. 978/E.E2.2/KL/2013 Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dikti, ke Seluruh Pengusul Usulan Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia atau di sini
  85. 271/E5.4/HP/2013: Surat Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013
  86. 272/E1.1/KU/2013: SE Dirjen tentang kisaran tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal)
  87. 97/E/KU/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
  88. 72/E/KP/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap atau di sini
  89. 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Informasi Sertifikasi Dosen tahun 2013
  90. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan LK diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  91. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
  92. 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
  93. 1679/A3.3/KU/2012: Edaran Sekjen tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012
  94. 1636/A4/KP/2013: Edaran Sekjen tentang tentang Pemutahiran Data Pegawai PNS dan Permintaan Administrator
  95. 1522/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 16 Mei 2012 tentang Waspadai Jurnal Dikdaktika
  96. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
  97. 1451/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 21 Juni 2012 tentang Validasi Jurnal Agritek
  98. 1314/D4.3/2012 : SE Direktur Diktendik tgl 27 April 2012 tentang Jurnal Nasional yang butuh Klarifikasi
  99. 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
  100. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  101. 1276/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
  102. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
  103. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
  104. 1266/E5.2/PL/2012 : Hasil Pemetaan Kinerja Penelitian PT dan Lampiran
  105. 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik atau sini
  106. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
  107. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
  108. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
  109. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
  110. 928/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya
  111. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
  112. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
  113. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) atau sini
  114. 305/E/T/2012 : Tarif Uang Kuliah (SPP)
  115. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
  116. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
  117. 152/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus
  118. 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  119. 64/E4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  120. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
  121. 0677/A.A5/SE/2012: Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam membuat dan menanda tangani naskah dinas )
  122. 71936/A4/KP/2011 : Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
  123. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
  124. 4087/E1.2/B/2011: Edaran Sekditjen tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  125. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
  126. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
  127. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  128. 2030/E/T/2011: Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan Dokter Gigi (S1)
  129. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS
  130. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
  131. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4 dan S1
  132. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
  133. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
  134. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
  135. 1247/E/T/2011: Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  136. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
  137. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
  138. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
  139. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru
  140. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
  141. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
  142. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi
  143. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
  144. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
  145. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  146. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
  147. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
  148. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  149. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  150. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
  151. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana)
  152. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
  153. 4159/A4.3/KP/2010 : Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
  154. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
  155. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
  156. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
  157. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
  158. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
  159. 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
  160. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap (situs asli)
  161. 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
  162. 170/D/T/2010 : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  163. 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
  164. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  165. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
  166. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  167. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
  168. 1787/D/T/2009: Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
  169. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
  170. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  171. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
  172. 1317/D5.1/T/2007 : Legalisasi Foto Copy Ijazah
  173. 2920/D/T/2007: Daya Tampung Mahasiswa
  174. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
  175. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
  176. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  177. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  178. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis atau di sini
  179. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
  180. 3120/D/T/2001: Penegasan Pemberlakuan Pelarangan Ospek
  181. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  182. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  183. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
  184. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
  185. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
  186. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
  187. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli) Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  188. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
  189. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
  190. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang)
  191. Juklak sks Dirjen Dikti terbitan tahun 1983
  192. 1666/D/C/1988 : Semester pendek
  193. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya

Kembali ke: SE Dikti, SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Produk Hukum Lainnya Bisa Ditemukan  di :

Kumpulan Produk Hukum Indonesia Berdasarkan TEMA

Medan, 01 Februari 2015 … ^_^ … Fitri

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.