Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbudInmendikbudKepmendikbudPerpres, Keppres

Undang-Undang

    1. 28 Tahun 2014: Hak Cipta
    2. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran atau di sini
    3. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
    4. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran
    5. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
    6. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    7. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
    8. 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
    9. 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
    10. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini
    11. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
    12. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
    13. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    14. 16 Tahun 2001: Yayasan atau di sini
    15. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
    16. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
    17. 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
    18. 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Kembali ke: Undang-UndangUUD 1945 atau menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbudInmendikbudKepmendikbudPerpres, Keppres

Peraturan Pemerintah

    1. 93 Tahun 2015: Rumah Sakit Pendidikan
    2. 26 Tahun 2015: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI
    3. 13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013
    4. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI
    5. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    6. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
    7. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
    8. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)
    9. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
    10. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf62KB doc/zip)
    11. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
    12. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
    13. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
    14. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
    15. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
    16. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    17. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    18. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
    19. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
    20. 23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit

Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN bisa baca di SINI

Kembali ke: Peraturan PemerintahUndang-UndangUUD 1945

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 9 Tahun 2001    : Tunjangan Dosen
  2. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  3. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  4. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 10 Tahun 2016: Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada PTN Baru
  2. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Penjelasan Setkab di SINI
  3. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  4. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  5. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  6. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  7. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  8. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  9. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen
  10. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar

Kembali ke: Perpres, KeppresPeraturan PemerintahUndang-UndangUUD 1945 atau menuju : SE DiktiSK Dirjen DiktiPermendikbud

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Kepmen no. 377/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti
    2. Kepmen no. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya
    3. Kepmen no. 144/M/Kp/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
    4. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    5. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02)
    6. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    7. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
    8. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
    9. 02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
    10. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    11. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
    12. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
    13. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
    14. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
    15. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
    16. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
    17. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
    18. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
    19. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
    20. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
    21. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
    22. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
    23. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
    24. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar

Kembali ke: Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

  1. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.
  2. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  3. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan atau di SINI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Permenristekdikti No.11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    2. Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
    3. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum dan Lampiran
    4. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran
    5. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    6. Permenristekdikti no.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015)
    7. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2015 tentangPendirrian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS atau SINI
    8. Permenristekdikti no. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
    9. Permenristek & Dikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
    10. Permenristek & Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran
    11. Permenristek  & Dikti no. 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti
    12. Permenristek & Dikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi atau di SINI
    13. Permenristek & Dikti no. 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi
    14. Permenristek & Dikti no. 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenriste & Dikti, Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 atau di SINI
    15. Permenristek & Dikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
    16. Permenristek & Dikti no. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi atau di SINI
    17. Permenristek & Dikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti
    18. Permenristek & Dikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    19. Permenristek & Dikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
    20. Permenristek & Dikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti
    21. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
    22. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    23. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf:
      Salinan Peraturan BersamaLampiran 1-2Lampiran 3Lampiran 4-12
    24. 154 Tahun 2014Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya
    25. 139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, atau di SINI (pdf) atau Lampiran (pdf)
    26. 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    27. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    28. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
    29. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    30. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran
    31. 92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya
    32. 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan
    33. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)
    34. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
    35. 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    36. 83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan
    37. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI
    38. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    39. 73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
    40. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
    41. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
    42. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    43. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    44. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
    45. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    46. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    47. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
    48. 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    49. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    50. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
    51. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
    52. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
    53. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
    54. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
    55. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
    56. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    57. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012
    58. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
    59. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)
    60. 105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    61. 99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud
    62. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan
    63. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan
    64. 94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan
    65. 93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
    66. 91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    67. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
    68. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
    69. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
    70. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
    71. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
    72. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi
    73. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    74. 80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal
    75. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
    76. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI
    77. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru
    78. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI
    79. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI
    80. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI
    81. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini
    82.  46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen
    83. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini
    84. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)
    85. 21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
    86. 17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI
    87. 9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    88. 7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
    89. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)
    90. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini
    91. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013
    92. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
    93. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
    94. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
    95. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
    96. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    97. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
    98. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    99. 65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    100. 63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
    101. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    102. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
    103. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
    104. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    105. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
    106. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
    107. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    108. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012
    109. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
    110. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    111. 31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    112. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)
    113. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
    114. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
    115. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya
    116. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
    117. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
    118. 07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
    119. 05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
    120. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    121. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
    122. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    123. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
    124. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini
    125. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    126. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
    127. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
    128. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
    129. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
    130. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
    131. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
    132. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
    133. 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
    134. 9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    135. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    136. 03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
    137. 1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
    138. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
    139. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    140. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    141. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
    142. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    143. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran
    144. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
    145. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
    146. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
    147. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    148. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
    149. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
    150. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    151. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    152. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
    153. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
    154. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    155. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    156. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    157. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
    158. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
    159. 70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
    160. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)
    161. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
    162. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
    163. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
    164. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional
    165. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini
    166. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    167. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    168. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
    169. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus
    170. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
    171. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
    172. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
    173. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
    174. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
    175. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
    176. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
    177. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
    178. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
    179. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
    180. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
    181. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    182. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
    183. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    184. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
    185. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
    186. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
    187. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
    188. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
    189. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
    190. 39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan
    191. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
    192. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
    193. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
    194. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
    195. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
    196. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
    197. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    198. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
    199. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
    200. 02 Tahun 2008: Buku
    201. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
    202. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
    203. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    204. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
    205. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
    206. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
    207. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
    208. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
    209. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
    210. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
    211. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
    212. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    213. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    214. 42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
    215. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
    216. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
    217. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    218. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini
    219. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
    220. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
    221. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
    222. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
    223. 17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
    224. 16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    225. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
    226. 13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    227. 01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
    228. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    229. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    230. 02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Kembali ke: Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Surat Edaran Menristek & Dikti

    1. Edaran MenRistekDikti no.105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
    2. Edaran MenRistekDikti No. 17/M/I/2015  tanggal 22 Januari 2015 Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Lampiran 1, Lampiran 2
    3. Edaran MenRistekDikti no. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implimentasi Permendikbud no.49, 73,95, 154 Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Pelaksaaan Evaluasi Kembali

Keputusan Sekjen KemRistek & Dikti

    1. Keputusan Sekjen no. 07/SJ/Kp/V/2015 tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 dan Lampiran
    2. Keputusan Sekjen no. 05/SJ/Kp/V/2015 tentang TIM Teknis Pengembangan Taman Sains dan Teknologi KemRistekDikti

Edaran Sekjen KemRistek & Dikti

  1. Edaran no.45/A.A2/KP/2016 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS Kemristekdikti
  2. Edaran no.1499/A/PL/2015 tentang Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan di KemenRistekDikti.
  3. Edaran no.2367/A.A2/Kp/2015 tentang e-PUPNS
  4. Edaran no. 10/SE/SJ/VI/2015 tentang Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri

Keputusan Dirjen Dikti

    1. Kepdirjen Belmawa No. 641.3/B/SK/2015 tentang Bentuk Dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Tenaga Kesehatan
    2. 28/DIKTI/Kep/2014 tentang Penetapan Satuan Biaya Penyelenggaraan UKMPPD Tahun 2014-2015 dan Lampirannya
    3. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015
    4. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
    5. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
    6. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013 atau di SINI
    7. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli) Telah dibatalkan oleh Perdirjen no. 1 tahun 2014
    8. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
    9. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
    10. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
    11. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
    12. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
    13. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
    14. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
    15. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
    16. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
    17. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
    18. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
    19. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
    20. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
    21. 38/DIKTI/Kep/2000: Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
    22. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
    23. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

Peraturan Dirjen Dikti

    1. Perdirjen Dikti  no. 1 tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
    2. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2014

Kembali ke:SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

    1. 508/D2/KP/2016: Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Ketentuan Usulan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
    2. 317/C/KL/2016: Edaran Dirjen Kelembagaan tentang Pengumuman Pengusulan Alih Kelola PTS dan Panduan
    3. 236/C.C4/KL/2016: Edaran Dirjen Lemkerma tentang Perpanjangan Pengusulan Pendirian PTS,Perubahan Bentuk PTS dan Pembukaan Prodi Tahun 2016 ; No.1104/C/KL/2015 tentang Pengumuman Pembukaan Prodi pada PTN Tahun 2016; No.1105/C/KL/2015 tentang Pengumuman Pengusulan Pendirian, Perubahan Bentuk, dan Pembukaan Prodi PTS Tahun 2016; No. 1106/C/KL/2015 tentang Pengumuman Pembukaan Program Studi Program Dokto Bisa unduh di SINI
    4. 67/C/KL/2016 : Edaran Dirjen Kelembagaan tentang Perpanjangan Pemberlakuan Nisbah Dosen/Mahasiswa
    5. 933/C.C5/KL/2015: Edaran Dirjen Kelembagaan tentang Pemberitahuan Perubahan Nama Status Non Aktif Menjadi ‘ Dalam Pembinaan ‘
    6. 1864/E4/2015: Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek & Dikti tentang Ketentuan Penilaian Angka Kredit Dosen
    7. 193/E/SE/XII/2015: Edaran Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah Secara Online
    8. 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015: Edaran Dirjen Belmawa tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
    9. 4850/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tanggal 11 Agustus 2015 tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa > atau = 100 dan Sanksi
    10. 4798/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tanggal 23 Juni 2015 tentang Jumlah Minimal Dosen dan Sanksi
    11. .1765/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tentang Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi ” Non Aktif”
    12. 1459 /E5.1/LT/2015: Edaran Direktur Litabmas tentang Penjelasan Honorarium Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
    13. Edaran tentang Tatacara Registrasi, Pembiayaan dan Verifikasi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Agustus 2015
    14. 1173 /E5.1/LT/2015 tanggal 18 Mei 2015: Edaran Direktur Litabmas tentang Pemberitahuan Honorarium Penelitian di Perguruan Tinggi
    15. 865/e4.3/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Data D3 Serdos Tahun 2015
    16. 02/TST/KRTPT/111/2015 : Edaran tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) KemenRistekDikti Tahun 2015
    17. 1915/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi
    18. 1229/E2.3/T/2015: Surat edaran Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi .
    19. 481/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data D1 Serdos Tahun 2015
    20. 360/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 02 Maret 2015 tentang Verifikasi Data Dosen yang Memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)
    21. 1613/E2.4/LN/2015 :Edaran Direktur Lemkerma tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PDDikti untuk Pengelompokan Peringkat PT di SINI atau di SINI
    22. 317/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Koordinasi Pencairan BPPLN Semester 1 Tahun 2005, Juknis Pencairan
    23. 228/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Studi Lanjut S2/S3 bagi Dosen di Lingkungan Kemristek Dikti 2015, pedoman BPPLN 2015
    24. 0404/E3.2/2015: Edaran Direktur Belmawa tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan PT 2015, Lampiran, revisi
    25. 224/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
    26. 226/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
    27. 43/E.E3/BD/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Beasiswa  Bantuan Biaya Pendidikan PPA Tahun 2015
    28. 212/E.E4/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-LN Jenjang S3 Angkatan 2011-2012,  Panduan Perpanjangan Studi , Pedoman Ekstensi BPPLN 2015
    29. 0543/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kewajiban Pergunakan PDDikti Feeder bagi PT Dimulai dari Periode Pelaporan 2014-2 (Feb 2015)
    30. 0542/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kopertis Wajib Memenuhi Kriteria Standar Pengelolaan Feeder PDDikti
    31. 161/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dosen
    32. 145/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjsasama tanggal 14 Januari 2015 tentang Pembukaan pengusulan baru pendirian dan perubahan perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi
    33. 10313/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 31 Des 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS atau di SINI
    34. 2507/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Penarikan Pulang Karyasiswa penerima BPPLN yang sudah studi lanjut selama 5 Tahun.
    35. 122303/A.A1/KP/2014: Edaran Sekjen tentang Kepatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN).
    36. 8414/E.E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi
    37. 8319/E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 24 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
    38. 6761/E2.2/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru atau di SINI
    39. 970/E.E3/IJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Penandatangan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Pascasarjana
    40. 888/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
    41. 887/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang  Penjelasan Linieritas Ilmu
    42. 5923/E1.2/KP/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti
    43. 4329/E1.1/KU/2014: Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi
    44. 3537/E5.4/HP/2014: Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Terbitan Ilmiah atau di sini
    45. 1513/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan Karyasiswa Penerima BLN-Dikti
    46. 696/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 11 Agustus 2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen
    47. 658/E.E2/DT/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Pemberian Penugasan Prodi Baru
    48. 1206/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud
    49. 672/E.E3/KM/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015
    50. 598/E.E3/DT/2014 tentang PNUKMPPD dan Penerbitan Sertifikasi Profesi/Ijazah Profesi Dokter
    51. 576/E/HK/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran
    52. 547/E3.3/DT/2014: Menerima Kembali Usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter
    53. 529/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti  tanggal 18 Juni 2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
    54. 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor)
    55. 620 /E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud 48/2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar
    56. 420/E.E2/KL/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 14 Mei 2014 tentang Larangan Alih Kelola PTS
    57. 2186/E/LL/20l4: Edaran Direktur Belmawa tentang Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Ners T.A.2014
    58. 370/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan
    59. 315/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013
    60. 194/E.E3/AK/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
    61. 305/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi kunjungan ke kantor Ditjen Dikti
    62. 177/E.E4/AJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang perlakuan usulan angka kredit dosen terkait Permenpan 17 tahun 2013
    63. 239/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang PelaksanaanTes TKDA dan TOEP bagi Ajuan NIDN baru
    64. 2210/E4.1/2013: Edaran Direktur Diktendik  tanggal 17 Desember2013 tentang Ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris
    65. 1807/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 23 Oktober 2013 tentang penyedia layanan tes yang diakui Dikti
    66. 1588/E4.3/2013 Edaran Direktur Diktendik tanggal 24 September 2013 tentang Pendaftaran Tes Online
    67. 2189/E4.3/2013 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengakuan KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar atau di SINI
    68. 23053/A4/KP/2013 : Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara atau di SINI
    69. 1259/E3.3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
    70. 1383.1/E4.3/2013 dan Lampiran : Edaran Direktur Diktendik tentang Nama Perguruan Tinggi Pusat Layanan Tes (PLT) untuk peserta Serdos 2013 atau di sini
    71. Kumpulan Edaran Direktur Diktendik Terkait Serdos 2013 (Penetapan D1 s/d D4, panduan tes online)
    72. 1670/E4.5/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding atas Hasil Kenaikabn jabatan/Pangkat Guru Besar
    73. 5447/BAN-PT/AK/2013 : Edaran Ketua BAN-PT tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
    74. 733/E2.2/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perubahan Bentuk PTS Menjadi PTN (Penegerian)
    75. 704/E.E3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Ujian Kompetensi bagi Calon Lulusan Pedidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan dan Lampiran
    76. 23053/A4/KP/2013: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara
    77. 1268/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana
    78. 1119/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-DN Program S3 Dikti
    79. 1120/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan Program S3 Beasiswa Dikti
    80. 576/E/HK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran
    81. 570/E.E3/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Klarifikasi Akreditasi Prodi Poltekkes atau di SINI
    82. 670/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Beasiswa Luar Negeri
    83. 510/E4.3/2013: Pembatalan Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti No. 3676/E4.3/2012 perihal Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
    84. 390/E4.4/2013 : Edaran Direktur Diktendik tentang Pengaturan Tunjangan Biaya Domisili bagi Penerima BPP-DN
    85. 23979/A.A3/KU/2013 : Edaran Sekjen tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
    86. 217/E/KM/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Peningkatan Mutu Akademik dan Apresiasi kepada Rektor UAJY
    87. 1897/E2.3/T/2013: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
    88. 296/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penggabungan BPPS dan BU Dalam Negeri menjadi BPP-DN
    89. 160/E/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
    90. 0394 /E5.2/PL/2013 : Edaran Direktur Litabmas tentang Pengelolaan BOPTN untuk Penelitian Tahun 2013 bersama Lampiran
    91. 978/E.E2.2/KL/2013 Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dikti, ke Seluruh Pengusul Usulan Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia atau di sini
    92. 271/E5.4/HP/2013: Surat Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013
    93. 272/E1.1/KU/2013: SE Dirjen tentang kisaran tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal)
    94. 97/E/KU/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
    95. 72/E/KP/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap atau di sini
    96. 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Informasi Sertifikasi Dosen tahun 2013
    97. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan LK diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
    98. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
    99. 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
    100. 1679/A3.3/KU/2012: Edaran Sekjen tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012
    101. 1636/A4/KP/2013: Edaran Sekjen tentang tentang Pemutahiran Data Pegawai PNS dan Permintaan Administrator
    102. 1522/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 16 Mei 2012 tentang Waspadai Jurnal Dikdaktika
    103. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
    104. 1451/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 21 Juni 2012 tentang Validasi Jurnal Agritek
    105. 1314/D4.3/2012 : SE Direktur Diktendik tgl 27 April 2012 tentang Jurnal Nasional yang butuh Klarifikasi
    106. 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
    107. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
    108. 1276/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
    109. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
    110. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
    111. 1266/E5.2/PL/2012 : Hasil Pemetaan Kinerja Penelitian PT dan Lampiran
    112. 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik atau sini
    113. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
    114. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
    115. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
    116. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
    117. 928/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya
    118. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
    119. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
    120. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) atau sini
    121. 305/E/T/2012 : Tarif Uang Kuliah (SPP)
    122. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
    123. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
    124. 152/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus
    125. 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
    126. 64/E4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
    127. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
    128. 0677/A.A5/SE/2012: Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam membuat dan menanda tangani naskah dinas )
    129. 71936/A4/KP/2011 : Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
    130. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
    131. 4087/E1.2/B/2011: Edaran Sekditjen tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    132. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
    133. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
    134. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
    135. 2030/E/T/2011: Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan Dokter Gigi (S1)
    136. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS
    137. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
    138. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4 dan S1
    139. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
    140. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
    141. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
    142. 1247/E/T/2011: Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
    143. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
    144. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
    145. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
    146. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru
    147. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
    148. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
    149. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi
    150. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
    151. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
    152. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
    153. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
    154. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
    155. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
    156. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
    157. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
    158. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana)
    159. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
    160. 4159/A4.3/KP/2010 : Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
    161. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
    162. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
    163. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
    164. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
    165. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
    166. 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
    167. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap (situs asli)
    168. 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
    169. 170/D/T/2010 : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
    170. 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
    171. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
    172. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
    173. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
    174. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
    175. 1787/D/T/2009: Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
    176. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
    177. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
    178. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
    179. 1317/D5.1/T/2007 : Legalisasi Foto Copy Ijazah
    180. 2920/D/T/2007: Daya Tampung Mahasiswa
    181. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
    182. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
    183. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
    184. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
    185. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis atau di sini
    186. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
    187. 3120/D/T/2001: Penegasan Pemberlakuan Pelarangan Ospek
    188. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
    189. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
    190. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
    191. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
    192. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
    193. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
    194. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli) Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
    195. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
    196. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
    197. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang)
    198. Juklak sks Dirjen Dikti terbitan tahun 1983
    199. 1666/D/C/1988 : Semester pendek
    200. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya

Kembali ke: SE Dikti, SK Dirjen Dikti, Permendikbud, Kepmendikbud, Perpres, Keppres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945

Produk Hukum Lainnya Bisa Ditemukan  di :

Kumpulan Produk Hukum Indonesia Berdasarkan TEMA

atau di KNOWLEDGE BASE by Fitri

Medan, 14 Februari 2016 … ^_^ … Fitri

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.