Produk Hukum tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang

    1. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    2. 02 Tahun 2005: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
    3. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) atau di sini
    4. 39 Tahun 2004: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    5. 2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    6. 19 Tahun 2003: Badan Usaha Milik Negara
    7. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan atau di sini
    8. 21 Tahun 2000: Serikat Pekerja/Serikat Buruh
    9. 3 Tahun 1992: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    10. 1 Tahun 1970: Keselamatan Kerja

Peraturan Pemerintah

    1. 99 Tahun 2013 : Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    2. 84 Tahun 2013: Perubahan Sembilan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    3. 4 Tahun 2013 : Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah
    4. 3 Tahun 2013 : Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    5. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
    6. 53 Tahun 2012: Perubahan Kedelapan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    7. 50 Tahun 2012: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    8. 41 Tahun 2011: Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasaana dan Sarana Kepemudaan
    9. 84 Tahun 2010: Perubahan Ketujuh atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    10. 01 Tahun 2009: Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    11. 46 Tahun 2008: Perubahan Atas PP No 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
      [ Pelaksanaan Psl 107 (4) UU No 13 Tahun 2003 ]
    12. 15 Tahun 2007 : Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
    13. 64 Tahun 2005: Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    14. 8 Tahun 2005: Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (pelaksana pasal 107 ayat 4 UU no. 13 tahun 2003)
    15. 41 Tahun 2004: Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung
    16. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
    17. 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    18. 28 Tahun 2002: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    19. 83 Tahun 2000: Perubahan atas PP no. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagiamana sudah diubah dengan PP no.79 Tahun 1998
    20. 79 Tahun 1998: Perubahan atas PP no.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    21. 36 Tahun 1995: Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    22. 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan

Perpres/Keppres/Inpres 

    1. Perpres no. 12 tahun 2013: Jaminan Kesehatan
    2. Perpres no. 64 Tahun 2011: Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
    3. Perpres no. 21 Tahun 2010: Pengawasan Ketenagakerjaan
    4. Perpres no. 22 tahun 1993: Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
    5. Instruksi Presiden no. 06 Tahun 2006  tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
    6. Perpres no. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional
      [ Pelaksanaan Psl 30 (3) UU No 13 Tahun 2003 ]
    7. Keppres no. 107 Tahun 2004: Dewan Pengupahan
    8. Keppres no. 88 Tahun 2002: Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan (Trafiking) Perempuan
    9. Keppres no. 87 Tahun 2002: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
    10. Keppres no. 59 Tahun 2002: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
    11. Keppres no. 46 Tahun 2000: Perubahan atas Keppres no. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (UNTAET)
    12. Keppres no. 29 Tahun 1999: Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
    13. Keppres no. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
    14. Keppres no. 51 Tahun 1989: Perubahan Keppres No. 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Peraturan/Keputusan Menakertrans

    1. Permenakertrans no. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing)
    2. Permenakertrans no. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
    3. Permenakertrans no. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing
    4. Permenakertrans no. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    5. PerMenakertrans no. Per.02/MEN.I/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial
    6. KepMenakertrans no. KEP-48/MEN/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
    7. KepMenakertrans no. KEP-20/MEN/III/2004: Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    8. KepMenakertrans no. KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
    9. KepMenakertrans no. KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
    10. KepMenakertrans no. KEP-172/MEN/2000 tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara atau Mendesak
    11. KepMenakertrans no. KEP-15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan

Peraturan/Keputusan Menkumham RI

    1. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing

Peraturan Menteri Dalam Negeri

    1. Permendag No. 50 Tahun 2010: Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  1. Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (offsite) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  2. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (offsite)
  3. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (Ketentuan di web Dikti tertanggal 9 Sept 2009)
  4. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (offsite)

Peraturan Kemenkumham

  1. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing

Peraturan Kementerian Riset

  1. Foreign Research Permit, Procedure Foreign Research Permit ,

Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan di SINI

Kebijakan Internal BPJS Ketenagakerjaan

  1. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/87/042010 tentang Bentuk Formulir Jamsostek 1a, Pendaftaran Tenaga Kerja dan Pemberitahuan Perubahan Identitas Tenaga Kerja dan Susunan Keluarga (Formulir 1a)
  2. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.