Dasar Hukum Badan Layanan Umum (BLU)

Undang-undang

Peraturan Pemerintah (PP)

  • PP no. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • PP no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PP no. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  • PP no. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  • PP no. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan

  • PerMenkeu No. 81/PMK.05/2015 tanggal   22 April 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama
  • PerMenkeu No. 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama
  • PerMenkeu No. 75/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 73/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 69/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 67/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Kementerian Agama
  • PerMenkeu No. 64/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 63/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 61/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 60/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 59/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No.  52/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 51/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No. 50/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 49/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 48/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 47/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • PerMenkeu No. 46/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 44/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 42/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan
  • PerMenkeu No. 41/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 38/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 35/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  • PerMenkeu No.  27/PMK.05/2015  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 24/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 22/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • PerMenkeu No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
  • PerMenkeu No. 230/PMK.05/2009  : Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
  • PerMenkeu No. 77/PMK.05/2009 : Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
  • PerMenkeu No. 44/PMK.05/2009 : Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
  •  PerMenkeu No. 197/PMK.05/2008 : Tata cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
  • PerMenkeu No. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
  • Permenkeu No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum
  • Permenkeu No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
  • Permenkeu No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
  • Permenkeu No. 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
  • Permenkeu no. 171/PMK.05/2007: Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005
  • Permenkeu No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum
  • Permenkeu No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
  • Permenkeu No.  08/PMK.02/2006 : Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Keuangan

  • KepMenkeu No. 97/KMK.05/2012 : Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 58/KMK.05/2012 : Penetapan Politeknik Negeri Malang Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No.18/KMK.05/2012: Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 33/KMK.05/2010:  Penetapan Universitas Riau Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 32/KMK.05/2010  : Penetapan Universitas Haluoleo Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 130/KM.05/2009: Penetapan Universits Negeri Yogyakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 52/KMK.05/2009 : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 51/KMK.05/2009  : Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No.  50/KMK.05/2009  : Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 279/KMK.05/2009: Penetapan Universitas Negeri Malang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 362.KMK.05/2008: Penetapan Universitas Negeri Semarang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 361/KMK.05/2008: Penetapan Universitas Brawijaya Malang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • KepMenkeu No. 259/KMK.05/2008 : Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  • Permendikbud no. 77 Tahun 2012: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PTN yang Menerapkan Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Permendiknas no. 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
  • Permendiknas no. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  • Permendiknas no. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU
  • Permendiknas no. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas

Permendikbud tentang Sistem Akuntansi PTN

  1. Permendikbud no. 13 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Universitas Diponegoro
  2. Permendikbud no. 11 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Negeri Malang
  3. Permendikbud no. 10 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman

Pedoman, Surat Edaran Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

  • Perdirjen Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan lampirannya atau di sini atau di sini
  • Perdirjen No. PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
  • Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2009: Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan
  • Perdirjen No. PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP Perguruan Tinggi Negeri yang Diterima Sebelum Ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU atau di sini
  • Perdirjen No. PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU)
  • Perdirjen Nomor Per-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat
  • Perdirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Dalam Negeri

  • Permendag no. 61 Tahun 2007: Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.