SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG PEMBERIAN TUGAS  BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Silakan unduh di SINI

>>>

Informasi  terkait Produk Hukum di atas:

Rabu, 03 April 2013 – 10:53 WIB
Inilah Aturan Baru Terkait Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS

Dianggap tidak sesuai dengan perkembangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar memperbarui  Surat Edaran (SE) Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013. Melalui SE yang baru ini, Menteri PAN-RB memperketat persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.

Menurut SE yang baru ini pemberian Tugas Belajar hanya diberikan kepada PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. Namun untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

“Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) instansi masing-masing,” bunyi poin 3.1.d SE tersebut.

SE Menteri PAN- RB ini menegaskan, usia maksimal PNS yang mendapatkan tugas belajar untuk program Diploma I, II, III, dan Strata I (S-1) atau setara paling tinggi 25 tahun; program Strata II (S-2) atau setara paling tinggi 37 tahun; dan program Strata III (S-3) atau setara paling tinggi 40 tahun.

Adapun untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal program Diploma I, II, III, dan Strata I (S-1) atau setara 37 tahun; program Strata II (S-2) atau setara 42 tahun; dan program Strata III (S-3) atau setara  47 tahun.

Menurut SE ini, bagi PNS peserta tugas belajar yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya. Sementara bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

“PNS peserta tugas belajar memiliki unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS,” poin 3.1j,k,l SE tersebut.

Wajib Bekerja Kembali

SE ini juga menegaskan, bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara dan pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan:

  1. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus 2 x n;
  2. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus 2 x n.

“Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan,” bunyi poin 3.1r1,2,3.

Izin Belajar

Mengenai pemberian Izin Belajar, menurut SE ini, bisa diberikan kepada PNS yang telah memiliki masa kerja paling kraung 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, tidak meninggalkan tugas jabatannya, dan mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang.

Untuk Izin Belajar ini, SE Menteri PAN-RB itu menegaskan, biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan, dan PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Dalam SE ini ditegaskan, bahwa program studi di dalam negeri yang akan diikuti dalam Tugas Belajar maupun Izin Belajar harus mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar berlaku ketentuan: a. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen mengikuti program tugas belajar atau izin belajar untuk Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara, usia paling tinggi 50 tahun sampai dengan tahun 2015.

B. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S-1) atau setara usia paling tinggi 45 tahun, sampai dengan tahun 2015.

Oleh : DESK INFORMASI SETKAB

(Pusdatin/ES)

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

18 Comments

  1. Dari keterangan diatas, Usia maksimal PNS yg mendapatkan tubel untuk DI,II,III dan S1 atau sederajat paling tinggi 25 tahun.
    Apakah benar itu?

  2. Bima Sri says:

    kalau program d3 kebidanan yang akreditasi B dr BAN PT kan sulit apakah ada solusinya

  3. sabirin says:

    Untuk ijin belajar..dipropinsi kami univ yg ada blm boleh membuka ps2 sensitive untuk jurusan Kesmas..lalu kerja sama dgn univ pulau jawa..dan ijasah yg keluar dari univ jawa..tapi kuliah ttp di dl provinsi kami..utk syarat lainnya sudah sesuai SE yg ada..apakah ijasah atau gelar kami tetap diakui…terima kasih

    • Fitri says:

      Sulit saya tanggapi dik Sabirin, karena mengelola prodi di luar domisili atau menjalin kerjasama dengan PT lain di luar domisili ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan harus ada ijin dari Mendikbud atau Dirjen Dikti, tanpa baca kontrak kerjasama dan sk Mendikbud atau Dirjen Dikti untuk prodi tsb, tak bisa saya jawab apakah prodi yang diselenggarakan itu legal atau merupakan program kelas jauh yang dilarang Dikti. Salam, Fitri.

  4. Yogi Mon says:

    Mohon Maaf sebelumnya, mohon informasi lebih lanjut terkait SE diatas, apakah PNS yang telah mengikuti perkuliahan sejak tahun 2012 namun kampusnya masih berakreditasi C masih dapat bisa dilakukan penyesuaian ijazah nanti ketika lulus, sekedar info saat ini saya sudah masuk semester 6, ikut program matrikulasi dari D3 ke S1 dan mungkin akan lulus tahun 2014 nanti, terima kasih…..

    • Fitri says:

      Dik Yogi, surat edaran itu berlaku terhitung mulai diedarkan. Bagi PNS tugas belajar yang lulus setelah edaran ini diberlakukan, tidak bisa lagi menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali terdapat formasi, dan ijazah dari prodi terakreditasi B.
      Salam, Fitri.

  5. Rus'an says:

    Mohon maaf sebelumnya, setelah membaca SE Menpan No 04 Tahun 2013, mohon informasinya, saya sewaktu kuliah masih honor dan tamat kuliah september 2011, diangkat cpns desember 2012, SE Menpan yang baru Maret 2013, yang mau saya tanyakan, apakah nanti saya bisa ikut penyesuaian ijazah S1 saya dan program prodi yang saya ikuti kemaren masih terakreditas C, mohon penjelasannya.Trim’s.

    • Fitri says:

      Dik Rus’an persyaratan penyesuaian ijazah berbeda di tiap unit kerja, bisa jadi di tempat adik masih bisa ikut yang terakreditasi C di tempat lain tidak. Bisa cari informasi ke bagian kepegawaian temapat dik Rus’an bertugas. Kalo di Dikti, untuk kenaikan pangkat/jafung dari tahun 2010 sudah mulai berlaku ijazah pengusul minimal terakreditasi B terkecuali ijazah yang sudah terbit sebelum 2010. Yang jelas terhitung sejak SE Menpan no. 4 tahun 2013 diberlakukan, studi lanjut dengan ijin atau tugas belajar hanya bisa diberikan untuk yang studi di prodi minimal terakreditasi B.
      Salam, Fitri.

  6. mione says:

    mohon maaf, kalo Ijin Belajar PNS struktural, maksimal umur brp tahun ya? apa sama dengan fungsional?

    • Fitri says:

      Dik Mione Edaran Menpan & RB no. 4 tahun 2013 yang linknya ada di tempat anda bertanya itu berlaku untuk semua yang berstatus PNS baik yang menjabat struktural maupun fungsional, dibaca ya.

  7. pencari ilmu says:

    ijin bertanya, surat edaran untuk tugas belajar.
    untuk lembaga badan meteorologi klimatologi dan geofisika untuk kuliah di perguruan tinggi swata dan terakreditasi c apakah bisa di terima kemenpan??atau semua sesuai standar akreditasi b??mohon penjelasannya…

    • Fitri says:

      Kalo tujuan berkarir setelah selesai kuliah adalah di dunia pendidikan atau di pemerintahan, sedapat mungkin kuliah di perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B. Lain kalo seperti kami yang di dunia bisnis, peringkat akreditasi tak jadi prioritas.

  8. Chicy Chika says:

    Assalamalaikum.. Maaf mau nanya
    Aku kmrin tes pns trus lulus smntra aku masih lanjut studi D3 ke S1 skrg udh smstr 2 dan butuh 2 smster lagi. Sesuai surat ederan terbarunya kan minimal krja setahun baru bisa lanjut ( ijin belajar). Apakah nnti bisa penyesuaian ijasanya yg dari d3 ke S1 ? Aku kuliah d kmpus swasta akreditas B n sementara lagi cuti. Mohon penjelasannya
    Makasi…

    • Fitri says:

      Walaikumsalam Wr. Wb. itu tergantung pada kebijakan institusi, kalo diijinkan bisa lanjut terus, penyesuaian ijazah yang status ijin belajar kalo non dosen harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan tersedia formasi, kalo dosen bisa dipakai untuk kenaikan pangkat regular (minimal 2 tahun dari pangkat terakhir)bila memiliki ijin belajar, dan kum mencukupi.
      Salam, Fitri.

  9. Devid Sihombing says:

    Salam bu Fitri.
    sy dari UNIVERSITAS MEGOU PAK.
    sy ingin bertanya mengenai akreditasi, terdapat 3 penilaianya dalam akreditasi (A. B. C), yang ingin sy tanya, akreditasi itu penilaian terhadap apa?
    apa penilaian terhadap kualitas prodi? apa penilaian terhadapa mahasiswa? atau penilaian lainnya?

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.