Undang-Undang
1. UU Tentang Pendidikan Kedokteran | Download |
2. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasan | Download |
3. UU no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum | |
4. UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | |
5. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga | |
6. UU no. 44 tahun 2009 & penjelasan tentang rumah sakit | |
7. UU no. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan | Download |
8. UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan | |
9. UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika | |
10. UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | |
11. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial | |
12. UU no. 44 tahun 2008 tentang Anti Pornografi | Download |
13. UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | |
14. UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | |
15. UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia | |
16. UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | |
17. UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | |
18. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen | Download |
19. UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | |
20. UU no. 29 tahun 2004 & Penjelasan tentang praktek kedokteran | |
21. UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | |
22. UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | Download |
23. UU no. 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta | Download |
24. UU no. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan IPTEK | |
25. UU no. 14 tahun 2001 tentang Paten | Download |
26. UU no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional | |
27. UU no. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Download |
28. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | |
29. UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | |
30. UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika | |
31. UU no. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular | |
32. UU no. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara | |
33. UU no. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut | |
34. UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan | |
35. UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras | |
36. Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpratek medik | |
37. Kode Etik Kedokteran |
Rancangan Undang–Undang
1. Rancangan Undang-undang Tentang Keperawatan Dan Kebidanan | Download |
2. Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Kesehatan |
Peraturan Pemerintah
1. PP no. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan | Download |
2. PP no. 101 Tahun 2012 tentang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan | |
3. PP no. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif | |
4. PP no. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah | |
5. PP no. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor | Download |
6. PP no. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian | |
7. PP no. 48 tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian,Pengembangan Dan Penerapan IPTEK Yang Berisiko Tinggi | Download |
8. PP no.13 tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan | Download |
9. PP no. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | |
10. PP no. 37 tahun 2007 tentang Kependudukan | Download |
11. PP no.41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Litbang Bagi PT Asing, LPP Asing,Badan Usaha Asing Dan Orang Asing | Download |
12. PP no. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri | Dowbload |
13. PP no. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal | |
14. PP no. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan | Download |
15. PP no. 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik | Download |
16. PP no. 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga LITBANG | Download |
17. PP no. 16 tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum | |
18. PP no. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan | |
19. PP no. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan | |
20. PP no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan | |
21. PP no. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan | |
22. PP no. 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya | Download |
23. PP no. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular | |
24. PP no 01 tahun 1988 tentang masa bakti dan praktek dokter gigi | |
25. PP no. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat | |
26. PP no. 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah | |
27. PP no. 26 tahun 1960 tentang Lafal sumpah dokter | |
28. PP no. 10 tahun 1960 tentang wajib simpan rahasia kedokteran |
Instruksi Presiden
1. Inpres no. 3 tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Napza | |
2. Inpres no. 1 tahun 2007 tentang Penanganan Avian Influenza |
Keputusan Presiden
1. Keppres no. 56 tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan | |
2. Keppres no. 12 tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional | |
3. Keppres no. 37 tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti | Download |
Peraturan Presiden
1. Perpres no. 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan | Download |
2. Perpres no. 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan | |
3. Perpres no. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan | |
4. Perpres No. 108 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan | Download |
5. Perpres no. 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya | Download |
6. Perpres no. 97 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil | Download |
7. Perpres no. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan lampiran | Download |
8. Perpres no. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012 | Download |
9. Perpres no. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga | Download |
10. Perpres no. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional | Download |
11. Perpres no. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya | Download |
12. Perpres no. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara | Download |
13. Perpres no 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara | Download |
14. Perpres no. 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara | Download |
15. Perpres no. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 | Download |
16. Perpres no. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara | Download |
17. Perpres no. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan | |
18. Perpres no. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara | |
19. Perpres no. 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan | |
20. Perpres no. 42 tahun 2009 tentang jabfung psikologi klinis, fisikawan medis dan dokter pendidik klinis | |
21. Perpres no. 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu | |
22. Perpres no. 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jafung Dokter Pendidikan Klinis | |
23. Perpres no. 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu | |
24. Perpres no. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia | |
25. Perpres no.54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, | |
26. Perpres no. 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan |
DAK 2013
- Juknis DAK 2013
- Alokasi DAK Rujukan 2013
- Lampiran 1_12 Juknis DAK 2013 tno
- Lampiran 7 Alat PONED_Maternal
- Lampiran 7 Alat PONED_Neonatal
- Lampiran 13A
- Lampiran 14 15
DAK 2014 di SINI
BOK 2013
Lain-Lain
- Materi Rakerkesnas 2013
- Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana Sosial Ekonomi Indonesia
- Aplikasi Pengukuran Tekanan Darah Bagi Masyarakat
- SK Pelimpahan Wewenang Kab/Kota
- SK Pelimpahan Wewenang Provinsi
Keputusan Menteri Kesehatan
Keputusan Menkes Tahun 2013
1. | 27/MENKES/SK/I/2013 | Pemberhentian Ketua MTKI Dan PLT Ketua MTKI |
2. | 89/MENKES/SK/II/2013 | Formularium Program JAMKESMAS |
3. | 109/MENKES/SK/III/2013 | Paten Obat Antiviral Dan Antiretroviral |
4. | 220/MENKES/SK/VI/2013 | Tim Binaan Wilayah Kesehatan Tessss |
5. | 312/MENKES/SK/IX/2013 | Daftar Obat Esensial Nasional 2013 |
6. | 326/MENKES/SK/IX/2013 | Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional |
7. | 328/MENKES/IX/2013 | Formularium Nasional |
8. | 472/MENKES/SK/XII/2013 | Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan |
9. | 455/MENKES/SK/XI/2013 | Asosiasi Fasilitas Kesehatan |
Keputuan Menteri Kesehatan 2012
1. KMK 004/MENKES/SK/I/2012 tentang Tim Registrasi Kanker Nasional | Download |
2. KMK 006/MENKES/SK/I/2012 tentang Pemberlakuan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi IV | Download |
3. KMK 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Kabupaten dan Kota T.A.2012 | Download |
4. KMK 052/MENKES/SK/1I/2012 tentang Penerima Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL T.A.2012 | Download |
5. KMK 057/MENKES/SK/II/2012 tentang Izin Penyelenggaraan TRB RS Gading Pluit Jkt | Download |
6. KMK 058/MENKES/SK/II/2012 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam Bidang Kesehatan | Download |
7. KMK 092/MENKES/SK/II/2012 tentang Harga Eceraran Tertinggi Obat Generik Thn 2012 | Download |
8. KMK 094/MENKES/SK/II/2012 tentang Harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah 2012 | Download |
9. KMK 095/MENKES/SK/II/2012 tentang Perubahan KMK 008/MENKES/SK/I/2012, Perubahan Kedua KMK 271/MENKES/SK/VIII/2012 | Download |
10. KMK 103/MENKES/SK/II/2012 tentang Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan Leptospira | Download |
11. KMK 107/MENKES/SK/III/2012 tentang Tim Pengelola JAMKESMAS dan BOK 2012 | Download |
12. KMK 110/MENKES/SK/III/2012 tentang Program JAMKESMAS bagi Penduduk Papua dan Papua Barat | Download |
13. KMK 113/MENKES/SK/III/2012 tentang Tim Riset Kesehatan Nasional Berbasis Komunitas Tahun 2012-2014 | Download |
14. KMK 123/MENKES/SK/III/2012 tentang Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Lingkungan Kemenkes | Download |
15. KMK 131/MENKES/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria | Download |
16. KMK 132/MENKES/SK/III/2012 tentang Ijin Memperoleh, Menamam, Menyimpan dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka | Download |
17. KMK 133/MENKES/SK/III/2012 tentang Avokasi dan Sosialisasi Imunikasi Tingkat Nasional | Download |
18. KMK 134/MENKES/SK/III/2012 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan | Download |
19. KMK 137/MENKES/SK/III/2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan | Download |
20. KMK 153/MENKES/SK/IV/2012 tentang Penugasan PT ASKES dalam Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Program JAMKESMAS | Download |
Seterusnya Kepmenkes no. 01 s/d 83 tahun 2012 bisa peroleh di Peraturan 2012 dengan klik di KMK yang dipilih, setelah tampil klik download yang terdapat di menu horizontal atas sebelah kiri web.
Kepmenkes Tahun 2011
1. KMK 057/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Adm Perjalanan Dinas LN bagi Pejabat dan Staf di Lingkungan Kementerian Kesehatan | |
2. KMK 091/MENKES/SK/I/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat di Kementerian Kesehatan | |
3. KMK 124/MENKES/SK/I/2011 tentang Tenaga Musim Kesehatan Haji Indonesia | |
4. KMK 125/MENKES/SK/I/2011 tentang Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia | |
5. KMK 138/MENKES/SK/I/2011 tentang Komite Internsip Dokter Indonesia | |
6. KMK 193/MENKES/SK/I/2011 tentang Tim Seleksi Calon Anggota MKDKI | Download |
7. KMK 206/MENKES/SK/I/2011 tentang Panitia Penyusunan Suplemen I Farmakope Herbal | |
8. KMK 209/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Rencana Bisnis Anggaran BLU RS | |
9. KMK 221/MENKES/SK/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia | |
10. KMK 229/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenopause |
Seterusnya Kepmenkes no. 01 s/d 88 tahun 2011 bisa peroleh di Peraturan 2011 dengan klik di KMK yang dipilih, setelah tampil klik download yang terdapat di menu horizontal atas sebelah kiri web. Begitu juga Kepmenkes no. 01 s/d 51 tahun 2010 bisa unduh di Peraturan 2010
Kepmenkes 2001-2009 bisa unduh di : 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Produk Hukum Terkait Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan bisa baca diSINI
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menkes Tahun 2013
Peraturan Menkes Tahun 2012
Perhatikan :
1. Seandainya ada link yang error sebagai link alternatif bisa unduh di Peraturan 2012 dengan klik di PMK yang dipilih, setelah tampil klik download yang terdapat di menu horizontal atas sebelah kiri web, atau bisa di website Kemenkumham Tahun 2012
Permenkes Tahun 2011
Perhatikan :
1. Seandainya ada link yang error sebagai link alternatif bisa unduh di Peraturan 2011 dengan klik di PMK yang dipilih, setelah tampil klik download yang terdapat di menu horizontal atas sebelah kiri web, atau bisa di website Kemenkumham tahun 2011
2. Permenkes no. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, membatalkan Permenkes no. 1796/MENKES/PER/VIII/2011, yang sebelumnya Permenkes no. 1796 ini telah membatalkan Permenkes no.161/MENKES/PER/I/2010
Permenkes Tahun 2010
Seandainya ada link yang tak bisa dibuka alternatifnya bisa unduh di di Peraturan 2010 dengan klik di PMK yang dipilih, setelah tampil klik download yang terdapat di menu horizontal atas sebelah kiri web
Permenkes Tahun 2007-2009
1. PMK no. 659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia | |
2. PMK no 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan tindakan kedokteran | |
3. PMK no 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis | |
4. PMK 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat | |
5. PMK 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas PMK 1010/MENKES/PER/XI/2008 | |
6. PMK 541/MENKES/PER/VI/2008 tentang Tugas Belajar SDM Kesehatan Depkes RI | |
7. PMK 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata cara pengusulan calon anggota konsil kedokteran Indonesia | |
8. PMK no 512 tahun 2007 tentang izin praktek dan pelaksanaan izin praktek kedokteran | |
– Lampiran | |
9. PMK no 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotik Rakyat | |
10. PMK 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan izin praktik okupasi terapis |
Permenkes Lainnya : 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Peraturan Bersama
1. PBM Mendagri no. 7 Tahun 2011 dan Menkes no. 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok | |
2, PBM Mendagri no 15/2010 dan Menkes no 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab kematian | |
Keputusan Bersama
Keputusan Bersama MENKES Dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional No. 171/MENKES/SKB/II/2008 tentang Pemanfaatan Tenaga Nuklir |
Standar Profesi dan Kompetensi
Dokter
1. Standar Pendidikan Profesi Dokter | |
2. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis | |
3. Standar Kompetensi Dokter |
Dokter Gigi
1. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi | |
2. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis | |
3. Standar Kompentensi Dokter Gigi | |
4. Buku Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia beserta Perubahannya |
Keputusan KKI
1. Persetujuan Kedokteran | |
2. Rekam Medis | |
3. Kep. Konsil No. 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi WNA – | |
4. Kep. Konsil No. 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi | |
5. Kep. Konsil No. 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (Online) | |
6. Kep. Konsil No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan KKI Bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | |
7. Kep. Konsil No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi Dokter/Dokter Gigi | |
8. Kep. Konsil No. 18 Tahun 2007 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan (Versi Bahasa Indonesia) | |
9. Kep. Konil no 2 tahun 2005 tentang Penetapan besaran biaya registrasi dokter dan dokter gigi |
Peraturan KKI
1. | No. 2 tahun 2012 | Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi |
2. | No. 3 tahun 2012 | Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi |
3. | No. 4 tahun 2012 | Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi |
4. | No. 6 tahun 2012 | Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi |
5 | No. 1 Tahun 2010 | Registrasi Dokter Program Internsip |
6 | No. 157 Tahun 2009 | Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asean yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia – (Versi Bahasa Indonesia) |
MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia )
1. Tentang MKDKI | |
2. Kumpulan peraturan MKDKI |
Download File Alur Registrasi Ulang Dokter / Dokter Gigi
Alur Registrasi Baru
Alur Registrasi Ulang
Check Registrasi
Database Kepmenkes/Permenkes tahun 2010, 2011, 2012
Semoga bermanfaa, Fitri.