Permendikbud No. 05 Tahun 2012 tentang Serfifikasi Guru dalam Jabatan

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam    rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

Mengingat    :
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan    Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru    (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan    dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,    Tugas,    dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah    terakhir dengan    Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN  MENTERI  PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.  Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.

2.  Guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Guru adalah guru yang telah  diangkat  menjadi  guru  sebelum  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun    2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 30 Desember 2005.

3.  Konsorsium    Sertifikasi Guru yang selanjutnya disebut Konsorsium adalah tim pengendali mutu pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

4.  Uji kompetensi awal adalah uji kompetensi untuk menguji penguasaan guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogik, dan diperuntukan bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru.

5.  Pemberian sertifikat pendidik secara langsung adalah suatu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumen portofolio.

6.  Penilaian  portofolio adalah salah satu pola sertifikasi guru  dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumen portofolio.

7.  Pendidikan dan latihan profesi guru yang selanjutnya disebut  PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis.

8.  Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal  2
(1) Sertifikasi dilaksanakan melalui pola:
a. penilaian portofolio;
b. pendidikan dan latihan profesi guru;
c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau d. pendidikan profesi guru.
(2)  Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.
(3) Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3
(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh guru dengan ketentuan:
a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat
(D-IV); atau
b. belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dengan syarat:
1.  mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
2.  mempunyai  golongan  IV/a,  atau  yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV-a.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan peserta sertifikasi    guru selain sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 4
(1) Uji kompetensi awal diikuti oleh peserta sertifikasi yang:
a. memilih PLPG;
b. tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio; atau
c. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.
(2) Uji kompetensi awal dikoordinasikan oleh Konsorsium.
(3) Peserta  yang  lulus  mengikuti uji kompetensi awal dapat  mengikuti
PLPG.
(4) Peserta  yang  tidak lulus uji kompetensi awal tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun berjalan,dan dapat diusulkan menjadi    peserta sertifikasi tahun berikutnya.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai uji kompetensi awal diatur  dalam pedoman yang ditetapkan oleh konsorsium.

Pasal 5
(1) Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian    terhadap kumpulan dokumen    yang mendeskripsikan:
a. kualifikasi akademik;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengalaman mengajar;
d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e. penilaian dari atasan dan pengawas;
f. prestasi akademik;
g. karya pengembangan profesi;
h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
(2) Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukkan bagi guru yang memenuhi batas minimal skor sebagaimana ditetapkan dalam pedoman.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penilaian portofolio diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal  6
(1) Guru dalam jabatan yang yang memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.
(2) Guru dalam jabatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio, dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal.

Pasal 7
Guru yang mengikuti PLPG harus menempuh:
a. pendalaman materi;
b. lokakarya (workshop);
c. praktik mengajar; dan
d.  uji kompetensi.

Pasal 8
(1) Guru  yang  lulus  uji  kompetensi  PLPG  sebagaimana  dimaksud  pada
Pasal 7 huruf d berhak mendapat sertifikat pendidik.
(2) Guru yang tidak lulus uji kompetensi PLPG dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (dua) kali.
(3) Guru yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diusulkan lagi menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLPG diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 9
(1) Sertifikasi    melalui    pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi:
a. guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
b. guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
(2) Guru  peserta  sertifikasi  melalui  pemberian sertifikat pendidik  secara langsung yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kempetensi awal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat pendidik secara langsung diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 10
(1) Sertifikasi    diselenggarakan    oleh perguruan tinggi    yang menyelenggarakan    program    pengadaan     tenaga    kependidikan    yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.
(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program studi    kependidikan    yang    relevan    dengan    bidang    studi    atau    mata pelajaran guru yang disertifikasi.
(3) Perguruan    tinggi    penyelenggara    Sertifikasi    dapat    didukung    oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran guru yang disertifikasi.
(4) Penyelenggaraan Sertifikasi oleh perguruan tinggi dikoordinasikan oleh Konsorsium yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11
(1) Perguruan  tinggi  penyelenggara  Sertifikasi  wajib  melaporkan  setiap perubahan berkenaan dengan peserta Sertifikasi kepada Konsorsium.
(2) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Konsorsium.
(3) Konsorsium melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Menteri.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberi nomor registrasi guru.

Pasal 12
(1) Menteri menetapkan kuota peserta Sertifikasi setiap tahun.
(2) Penetapan kuota peserta Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan analisis data guru.

Pasal 13
(1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
(2) Sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri    ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2012 NOMOR 220

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

8 Comments

  1. Agus saepul hayat says:

    mohon penjelasan !!! Bagaimana bagi guru yang sudah sertifikasi pindah kerja (melimpah) dari SMP ke SMA bidang pengajaran sama (alasan di SMA kekurangan), ikut PLPG lagi /tidak ? terima kasih

    • Fitri says:

      Mohon maaf Pak Agus, web ini dikelola Kopertis yang berfokus memberi layanan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi yang membutuhkan info, kadang karena ada info penting yang berkaitan dengan guru saya tayangkan juga. Mohon maaf keterbatasan waktu dan juga masalah layanan dari web ini, pertanyaan Bapak silakan langsung bertanya ke Diknas setempat aja ya…
      Sekali lagi mohon maaf bila mengecewakan…
      Salam, Fitri

  2. suratmanman85 says:

    Bapak yth. kami guru GTT Negeri yang sudah disertifikasi tidak bisa cair, padahal Sertifikat dan NO. NRG udah dapat dengan alasan munculnya PRLM).-Surat Edaran dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) No. 088209/A.C5/KP/2011 tertanggal September 2011 . padahal Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta BAB III tahun 2010 cukup jelas. Anehnya di jabar SD dan SMP sudah Cair, Mohon penjelasannya, kami guru yang malang,Trims.

    • Fitri says:

      Pak Suratmanman, penjelasan terkait surat edaran tsb bisa bapak peroleh di :
      TPP Guru Honorer Dihentikan
      http://disdikpora.sumbarprov.go.id/index.php/bidang-berita/25-berita/136-tpp-guru-honorer-dihentikan.html

      Isi surat edaran Sekjen Kemdikbud no. 088209?A.C5/KP/2011 tanggap September 2011
      Nomor : 088209/A.C5/KP/2011
      Lampiran : -
      Perihal : Penundaan Pemberian Tunjangan Profesi

      Kepada Yth.
      Bupati/ Walikota
      Se-Indonesia

      Dengan hormat
      Kami sampaikan sesuai pedoman pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan menurut persyaratan bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) baik di sekolah negeri yang SK pengangkatannya bukan oleh pejabat yang berwenang dan gajinya bukan dari APBD atau APBN atau GTT di sekolah swasta yang SK pengangkatannya bukan oleh yayasan tidak bisa disertifikasi. Oleh karena itu apabila ditemukan guru yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan, agar tidak dibayarkan tunjangan profesinya.

      Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk memverifikasi daftar calon penerima tunjangan profesi agar sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dan menunda penyaluran tunjangan profesi bagi guru yang bermasalah tersebut. Bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi tapi tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka sesuai PP 74 tahun 2008 pasal 63 ayat (5) guru yang terbukti memperoleh sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima. Sedang bagi dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota akan diberi sanksi berupa surat teguran dari Kementrian Pendidikan Nasional.

      Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

      Sekretaris Jendral,
      TTd
      Ainun Na’im

      Salinan lengkap bisa baca di sini:
      http://asepnurrahman.wordpress.com/2012/03/09/penundaan-pemberian-tunjangan-profesi-se-sekjen-kemendiknas-nomor-088209a-c5kp2011-bagaimana-nasib-guru-honorer/

      Salam, Fitri.

  3. romanread says:

    Masih tuh yg honor Dapat sertifikasi apalagi dgn 24 jam…saat ada pemutasian yg pokok guru tsb tdk diterima alasan penuh trnyata bukan penuh tapi memberikan sertifikasi pada guru honor,,mohon ditindak Apalagi Bupati tahu hukum.

  4. Laurentinus Sikteubun, S.Sos says:

    terdapat sejumlah permasalahan Dana Sertifikasi yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku :
    1. Setiap kali pembayaran tunjangan Sertifikasi selalu mengalami keterlambatan dan tidak tepat waktu, yakni kadang 1 bulan, kadang 2 bulan bahkan kadang 4 bulan, alasan dari Diknas Pendidikan Kabupaten cukup berfariasi, mulai dari data guru yang salah, ada guru yang pindah, ada salah hitung. terbukti bila ada lima guru yang hendak menannyakan haknya tunjangannya ke Diknas maka ada lima jawaban, dan bila kehadiran guru di Kantor Diknas selama 5 hari maka 5 x 5 = 25 jawaban.
    2. sebaikhya Dana sertifikasi secara online dikirim langsung dari pusat ke rekening pribadi guru diseluruh pelosok tanaha air, mengingat terjadi banyak spekulan yang cukup tinggi dengan para pejabat dan di pihak bank untuk merekajadikan bungan harian.
    3. Selalamat berjuang. semoga sukses.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.