Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

b.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti  usulan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri (one way) serta dalam rangka kebijakan penghematan anggaran untuk pembatasan honorarium dan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013, diubah sebagai berikut:

1.

Angka 30 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

30.

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUARNEGERI (ONE WAY)

2.

Angka 13 rnengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan angka 14 mengenai Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun 2013 yang berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

13.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

a.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

b.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

1)

mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

2)

bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;

3)

bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;

4)

merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan

5)

dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

c.

Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

d.

Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1)

Untuk kementerian negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja.
Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a)

Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.

b)

Pejabat Eselon III/IV,dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.

2)

Untuk kementerian negara/lembaga yang belum menerima tunjangan kinerja, agar dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan mempedomani kriteria pembentukan tim.

14.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

a.

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif  yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

b.

Keikutsertaan pegawai negeri/non pegawai negeri dalam sekretariat tim pelaksaria kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

Pejabat Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yang  bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 2 (dua) sekretariat tim pelaksana kegiatan;

2)

Pejabat Eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium
sekretariat tim pelaksana kegiatan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/Iembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) sekretariat tim pelaksana kegiatan.

3.

Catatan Umum dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun 2013 Yang Berfungsi Sebagai Batas Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri KeuanganNomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Satuan biaya yang terdapat dalam PMK ini sudah termasuk pajak.

2.

Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

3.

Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

a.

pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; dan

b.

pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor.

4.

Kementerian negara/lembaga bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian internal dalam pelaksanaan pembatasan honorarium dan perjalanan dinas.

5.

Pengawasan atas aturan pembatasan honorarium dan perjalanan dinas dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawas Fungsional Pemeriksa lainnya.

6.

Untuk Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana Kantor, Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, Pengadaan Kendaraan Operasional Bus, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, Sewa Kendaraan, Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Pengadaan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat), dan Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi PMK Standar Biaya sebagai berikut:

Pengertian Istilah:

a.

OJ

:

Orang/Jam

b.

OH

:

Orang/Hari

c.

OB

:

Orang/Bulan

d.

OT

:

Orang/Tahun

e.

OP

:

Orang/Paket

f.

OK

:

Orang/Kegiatan

g.

OR

:

Orang/ Responden

h.

Oter

:

Orang/Terbitan

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,