Jumat, 18 Januari 2013
Selamat Datang, Nurfitri    |    Sign out
KOMPAS.com | Cetak | ePaper | Kompas TV | Bola | Entertainment | Tekno | Otomotif | Female | Health | Properti | Kompasiana | Urbanesia | Images | KompasKarier | PasangIklan | Gramedia.com | Forum
Jumat,
18 Januari 2013

LPTK Belum Miliki Standar Kualitas

Sangat Berpengaruh pada Mutu Guru yang Dihasilkan

Jakarta, Kompas - Lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang mencetak calon guru hingga saat ini tidak memiliki standar kualitas. Perizinan pun sangat mudah keluar sehingga saat ini ada sekitar 370 LPTK, termasuk 34 LPTK negeri.

”Padahal, kualitas LPTK sangat menentukan mutu guru yang dihasilkan. Pemerintah harus selektif dalam mengeluarkan izin jika kualitas guru ingin meningkat,” kata Sunaryo Kartadinata, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang juga Ketua Asosiasi LPTK Indonesia (ALPTKI), Kamis (17/1), di Bandung.

Untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan guru, menurut Sunaryo, ALPTKI sedang melakukan standar LPTK, termasuk menyiapkan sistem akreditasi sendiri. Untuk 12 LPTK negeri saat ini sudah memiliki standardisasi pendidikan guru.

Ketua Asosiasi LPTK Swasta Sulistiyo mengatakan, LPTK swasta memang belum memiliki standardisasi pendidikan guru. Ini disebabkan pemerintah jarang memberikan pembinaan dan dukungan sehingga swasta harus berusaha mandiri.

”LPTK swasta sampai saat ini mampu bertahan karena pemerintah kewalahan memenuhi kekurangan guru di sejumlah daerah,” kata Sunaryo.

Menurut dia, tidak bisa dipukul rata semua LPTK tidak menghasilkan guru yang hebat. Untuk itu, pengendalian LPTK sesuai standar harus diawasi pemerintah. ”Janganlah LPTK dituding sebagai biang keladi rendahnya mutu pendidikan,” ungkap Sunaryo.

Ia mengatakan, pemikiran yang ada di LPTK tak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Ini disebabkan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sering kali tidak didasarkan pada kajian akademik kependidikan. ”Diperparah lagi, pendidikan dan guru acap kali jadi ajang politik,” papar Sunaryo.

Muhdi, Rektor IKIP PGRI Semarang, mengatakan, pendidikan calon guru di LPTK menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan guru di tempat mengajarnya nanti.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rohmat Wahab mengatakan, untuk menjaga kualitas guru, kurikulum pendidikan guru otomatis berubah menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Namun, sampai saat ini belum ada rencana perubahan karena masih menunggu hasil akhir kurikulum baru. ”Setelah ada kejelasan barulah nanti kami desain kurikulumnya,” kata Rohmat. (ELN/LUK)

KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
 
  • Loading data..
 

KIRIM KOMENTAR

Name

Nurfitri

Email

fitrith@hotmail.com

Komentar