Revisi tgl 19-21 Oktober 2012, di Hotel patrajasa semarang 

DRAFT
PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TENTANG

JABATAN AKADEMIK DOSEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/8/1999 sudah tidak sesuai lagi;
b.	bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme dosen, dipandang perlu menetapkan kembali jabatan akademik dosen;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Akademik Dosen;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.	Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN AKADEMIK DOSEN. 

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:		
1.	Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
2.	Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 
3.	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4.	Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan akademik dan/atau kepangkatan dosen.
5.	Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja dosen dalam rangka penetapan angka kredit.
6.	Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
BAB II
JENJANG JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT

Pasal 2

(1)	Jabatan akademik dosen merupakan jabatan fungsional.
(2)	Setiap dosen menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian angka kredit yang diperoleh.		

Pasal 3

(1)	Jenjang jabatan akademik dosen tetap dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi:
a.	asisten ahli;
b.	lektor;
c.	lektor kepala; dan
d.	profesor.
(2)	Jenjang pangkat dan golongan ruang setiap jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi:
a.	asisten ahli: 
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b.	lektor terdiri atas:
1.	Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
2.	Penata, golongan ruang III/c; atau
3.	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
c.	lektor kepala terdiri atas:
1.	Penata, golongan ruang III/c
2.	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
3.	Pembina, golongan ruang IV/a;
4.	Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; atau
5.	Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
d.	profesor terdiri atas:
1.	 Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
2.	Pembina, golongan ruang IV/a;
3.	Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
4.	Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; 
5.	Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; atau
6.	Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3)	Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh satuan penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KUALIFIKASI DAN KRITERIA JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 4

(1)	Kualifikasi akademik bagi jabatan akademik dosen:
a.	memiliki ijazah paling rendah magister (S2) untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor; 
b.	memiliki ijazah doktor (S3) untuk jabatan akademik lektor kepala dan profesor.
(2)	Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang disetarakan dan sesuai bidang keahliannya. 
(3)	Mempunyai penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 
Pasal 5

(1)	Setiap jenjang jabatan akademik dosen mempunyai kriteria tertentu.
(2) Ketentuan mengenai  kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
RINCIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DOSEN MENURUT JABATAN DAN GELAR AKADEMIK 

Pasal 6
(1)	Setiap jenjang jabatan akademik mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
a.	melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran;
b.	melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah;
c.	melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(2)	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a.	 setiap jenjang jabatan akademik mempunyai wewenang membimbing skripsi atau tugas akhir:
b.	asisten ahli yang berijazah doktor mempunyai wewenang membantu  bimbingan tesis;
c.	lektor yang berijazah doktor mempunyai wewenang melaksanakan bimbingan tesis dan membantu kegiatan bimbingan  disertasi;
d.	lektor kepala mempunyai wewenang melaksanakan bimbingan tesis dan membantu bimbingan disertasi; 
e.  lektor kepala yang menjadi penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi mempunyai wewenang melaksanakan bimbingan disertasi.   
f. profesor mempunyai wewenang melaksanakan  bimbingan tesis dan disertasi.
(3)	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, setiap jenjang jabatan akademik mempunyai wewenang yang sama.
(4)	Profesor mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat.
(5)	Rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dosen menurut jabatan dan kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5)  tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri. 
 
BAB V
UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI
UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1)	Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri  atas unsur utama dan unsur penunjang. 
(2)	Unsur utama terdiri atas kegiatan tri dharma perguruan tinggi, yang meliputi:
a.	melaksanakan pendidikan dan pengajaran;		
b.	melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan dan karya sastra, dan buku ajar atau buku teks; dan
c.	melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(3)	Unsur penunjang terdiri atas kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. 
(4)	Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik  sebagaimana tersebut dalam Lampiran II sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis kegiatan unsur utama dan unsur penunjang pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.				

BAB VI
ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK

Pasal 9

(1)	Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif tertentu untuk menduduki jenjang jabatan akademik tertentu. 
(2)	Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Kelebihan angka kredit penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya, jika kebutuhan minimal angka kredit tridarma keseluruhan belum terpenuhi. 
 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan angka kredit  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

(1)	Penilaian angka kredit  dosen dilakukan oleh tim penilai setelah dosen yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau untuk kenaikan pangkat.
(2)	Ketentuan mengenai penilaian angka kredit  dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
a.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan akademik lektor kepala dan  profesor;
b.	Rektor/ketua/direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi jabatan akademik asisten ahli dan lektor dalam lingkungan masing-masing;
c.	pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/ pimpinan lembaga Pemerintah non-kementerian bagi jabatan akademik asisten ahli dan lektor pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/lembaga Pemerintah non-kementerian. 
d.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama bagi jabatan akademik asisten ahli dan lektor pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 

Pasal 13

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh:
a.	tim penilai pusat bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
b.	tim penilai perguruan tinggi bagi rektor/ketua/direktur perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah.
c.	tim penilai kopertis bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN AKADEMIK

Pasal 14

(1)	Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik asisten ahli dan lektor ditetapkan oleh rektor/ketua/direktur pada masing-masing perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atas nama menteri.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik lektor kepala  dan  profesor ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN ALIH FUNGSI DALAM JABATAN AKADEMIK

Pasal 15

(1)	Pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan akademik dosen, wajib memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pangkat yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan akademik ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki pegawai negeri sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 16

(1)	Dosen dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diangkat menjadi dosen pegawai negeri sipil.
(2)	Jenjang jabatan akademik, pangkat, dan golongan yang telah diperoleh   dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui. 
(3)	Tata cara dan persyaratan pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN 
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK 

Pasal 17

(1)	Seorang dosen dapat dinaikkan jabatan akademiknya menjadi lektor, lektor kepala, dan profesor dengan memenuhi syarat dan ketentuan.
(2)	Dalam proses kenaikan jabatan akademik dosen, wajib mempertimbangkan:
a.	angka kredit yang diperoleh; dan
b.	integritas dalam menjalankan tugas.
(3)	Kenaikan jabatan akademik dosen dapat disetujui, apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan akademik terakhir paling sedikit 4 (empat) tahun dan telah memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan akademik.
(4)	Dosen yang berprestasi dan memenuhi persyaratan lainnya dapat  diangkat ke jenjang akademis yang lebih tinggi kurang dari  4 tahun
(5)	Dosen dengan prestasi luar biasa dan telah memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan
(6)	Dosen sebagaimana yang disebut pada Ayat (4) dan (5) harus memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun untuk dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor
(7)	Ketentuan mengenai berprestai dan prestasi luar biasa diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
(8)	Ketentuan mengenai kenaikan jabatan akademik, berprestasi dan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB XI
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN 
DARI JABATAN AKADEMIK

Pasal 18

(1)	Dosen dibebaskan sementara dari jabatan akademik apabila:
a.	sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 
b.	tidak dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagai dosen lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut disebabkan oleh hal-hal yang berasal di luar kemampuannya; 
c.	diangkat dalam jabatan negeri lain;
d.	diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; atau
e.	sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
(2)	Dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dibebaskan sementara dari jabatan akademik apabila dikenakan sanksi pelanggaran disiplin tingkat berat berupa pembebasan sementara dari jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dosen diberhentikan dari jabatan akademik apabila:
a.	pensiun;
b.	melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.	dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d.	dibebaskan dari jabatan organik pegawai negeri sipil; atau
e.	dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 
BAB XII
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM 
JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 20

(1)	Pegawai negeri sipil yang diangkat kembali ke dalam jabatan akademik dosen, jenjang jabatan akademiknya ditetapkan sesuai dengan jabatan akademik dosen terakhir yang pernah dimilikinya.
(2)	Pangkat yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
(3)	Pangkat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai negeri sipil yang dibebaskan dari jabatan organiknya karena sedang melaksanakan tugas negara lainnya, yang selama dibebaskan mendapatkan kenaikan pangkat karena tugas/jabatan yang didudukinya, maka pangkatnya adalah pangkat terakhir yang dimilikinya. 

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21 

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini:
1.	Jabatan akademik yang telah dijabat oleh dosen menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 diakui dan tetap berlaku.  
2.	Semua petunjuk pelaksanaan tentang jabatan akademik dosen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
3.	Kenaikan jabatan:  
a.	yang diusulkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini  menggunakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/ 8/1999;
b.	yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, usul kenaikan pangkat berikutnya dinilai sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
4.	Kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor atau Lektor Kepala ke Profesor bisa dilakukan paling sedikit tiga tahun setelah memperoleh gelar doktor.
5.	Dosen sebagaimana yang disebut pada butir 4 yang memiliki karya ilmiah bereputasi tinggi setelah memperoleh gelar doktor dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diusulkan ke kenaikan jabatan akademik profesor kurang dari tiga tahun setelah pencapaian gelar doktor. 
6.	Ketentuan mengenai kenaikan jabatan akademik, sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan 5, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri dan instansi terkait.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta                                               
pada tanggal 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ANWAR ABUBAKAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 

LAMPIRAN   II	PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

	NOMOR     :
	TANGGAL :                                                               

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DIPENUHI
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT BAGI DOSEN
NO	UNSUR KEGIATAN	NAMA JABATAN, GOLONGAN, DAN JUMLAH MINIMAL ANGKA KREDIT	KETERANGAN	
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR		
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
1	Unsur Utama	135	180	270	360	495	630	765	900	Sesuai tabel Proporsi Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen	
	a. memperoleh   pendidikan										
	b.  melaksanakan Tridharma  Perguruan Tinggi										
2	Unsur Penunjang	15	20	30	40	55	70	85	100		
	Tridharma Perguruan Tinggi										
 	JUMLAH	150	200	300	400	550	700	850	1.000	100%	

PROPORSI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN UNSUR PENUNJANG UNTUK BEBAN KERJA DOSEN DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

NNo	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama	Unsur Penunjang
	
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian Masyarakat		
1
	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 20%	≤ 10%	≤ 10%	
2	Lektor	Magister	≥ 50%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%	
	Lektor Kepala	Doktor	≥ 45%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%	
4	Profesor	Doktor 	≥ 35%	≥ 50%	≤ 10%	≤ 10%