Akreditasi Belum Tuntas
Kemampuan Anggaran Pemerintah Terbatas

akreditasi

7 Desember 2016

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi lewat akreditasi institusi dan program studi atau prodi belum tuntas dikerjakan. Baru 1.019 perguruan tinggi dari total 4.512 perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi institusi. Ada pula sekitar 7.500 prodi yang belum terakreditasi dari total sekitar 24.600 prodi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dalam Rapat Kerja Nasional Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di Yogyakarta, pekan lalu, mengatakan akan mendorong pembentukan lembaga akreditasi mandiri guna mempercepat layanan akreditasi. Kemampuan anggaran pemerintah untuk mendukung akreditasi sekitar 4.000 prodi per tahun.

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budiman Djatmiko yang dihubungi dari Jakarta, Senin (5/12), mengatakan, akreditasi institusi dan prodi harus dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi. Hanya dengan cara ini, lulusan mereka dapat memiliki ijazah yang legal.

“Untuk PTS (perguruan tinggi swasta), memang belum semua siap ikut akreditasi institusi karena masih fokus untuk meningkatkan akreditasi prodi. Jika semua prodi terakreditasi bagus, akreditasi institusi akan sejalan,” ujar Budiman.

Mahal

Menurut dia, pemerintah belum sepenuhnya siap karena keterbatasan anggaran. Namun, dorongan untuk pembentukan lembaga akreditasi mandiri bukan berarti pemerintah lepas tangan dalam pembiayaan.

“Sudah ada Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia. Namun, biaya akreditasinya mahal, lebih dari Rp 70 juta. Padahal, ada banyak PTS kebidanan dan keperawatan yang kekurangan mahasiswa. Akibatnya, mereka tidak memprioritaskan akreditasi,” tutur Budiman.

Ia menjelaskan, Aptisi sudah menyiapkan sistem akreditasi berbasis teknologi informasi yang berbiaya lebih murah, berkisar Rp 30 juta. Namun, pemerintah belum merestuinya.

Nasir menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya mendorong akreditasi karena manakala kinerjanya baik, suatu perguruan tinggi akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Ketika lulus, para mahasiswanya juga dapat memiliki ijazah sekaligus sertifikat kompetensi sehingga lebih bisa diterima di dunia kerja.

Perguruan tinggi dan prodi yang telah terakreditasi A kemudian didorong untuk dapat mendapatkan akreditasi internasional. Menristek dan Dikti berharap lulusan perguruan tinggi Indonesia bisa memiliki sertifikat internasional. Lulusan yang berpotensi untuk lulus uji kompetensi internasional adalah lulusan yang berasal dari prodi yang terakreditasi internasional, baik itu yang berasal dari perguruan tingi negeri maupun swasta.

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III DKI Jakarta, Illah Sailah, dalam Rapat Koordinasi Daerah mengenai peningkatan mutu PTS melalui akreditasi institusi di Jakarta, pekan lalu, mengatakan, dari sekitar 1.600 prodi di Wilayah Kopertis III, hanya 194 prodi di antaranya (sekitar 12 persen) yang memiliki akreditasi A.

“Masih banyak yang belum re-akreditasi dan ada juga yang tidak terakreditasi. Semua itu harus dibina. Kami merekomendasikan saja kepada Kemristek dan Dikti,” ujar Illah.

Kualitas dan jumlah

Dalam diskusi “Meningkatkan Kualitas dan Mutu Dosen di Indonesia”, Senin lalu, di Jakarta, terungkap penilaian bahwa daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih rendah. Kondisi ini terjadi akibat dari kualitas dan jumlah dosen yang belum ideal.

“Saat ini, dari sekitar 47.000 dosen, baru 50 persen dosen di antaranya yang memiliki sertifikat,” ujar Ali Ghufron Mukti, Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kemristek dan Dikti. Menurut dia, pemerintah berupaya mengatasi ketertinggalan tersebut, antara lain, dengan memberikan beasiswa kepada dosen unggulan.

Rektor Universitas Paramadina Firmansyah mengatakan, pemerintah perlu membuat strategi yang memperhitungkan banyak faktor untuk memenuhi kualitas dosen demi perbaikan kualitas lulusan perguruan tinggi. “Kita harus mengapresiasi upaya penyiapan yang dilakukan oleh Kemristek dan Dikti, tetapi perlu juga kita cermati agar proses itu betul-betul terwujud sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Secara terpisah, pengurus Badan Pembina Universitas Hamka, Jakarta, Fasli Jalal, mengungkapkan, daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki kemampuan yang tinggi di pasar tenaga kerja internasional dibandingkan sejumlah negara tetangga di ASEAN. Kondisi ini diperparah dengan lulusan perguruan tinggi yang sebagian besar masih mencari kerja dan tidak tertarik untuk menjadi enterpreneur. (ELN/MAM)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Desember 2016, di halaman 11 dengan judul “Akreditasi Belum Tuntas”.

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.