Prodi Diduga Tak Berizin

Rektor Unima Bantah Penjelasan Menristek dan Dikti

14 Mei 2016
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Jumat (13/5), menandatangani surat pembebasan tugas Rektor Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, Philoteus Tuerah. Proses pembelajaran di universitas itu diduga melanggar ketentuan.

“Setelah mempelajari kasus di Universitas Negeri Manado (Unima), terlihat ada pelanggaran yang dilakukan rektor saat ini. Saya hari ini sudah menandatangani surat pembebasan tugas rektor sampai masalah ini jelas,” tutur Nasir.

Ia pun menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) sebagai pejabat Pelaksana Harian Rektor Unima.

Menurut Nasir, keputusan itu diambilnya berdasarkan laporan masyarakat dan hasil kajian kementerian yang dipimpinnya. Ada indikasi proses pembelajaran di Unima, atau eks IKIP Manado, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan program studi (prodi) S-2 oleh Unima di Kabupaten Nabire, Papua, untuk program magister pendidikan dan administrasi negara belum memiliki izin. Program S-2 ilmu kesehatan masyarakat juga belum mengantongi izin dari Kemristek dan Dikti.

Nasir menjelaskan, mahasiswa program magister pendidikan berjumlah 67 orang, dengan 13 orang di antaranya sudah mendapatkan ijazah. Adapun magister administrasi negara memiliki 41 mahasiswa, dengan jumlah lulusan 21 orang.

Menurut Nasir, kementeriannya akan meneliti, apakah mahasiswa menjalani proses perkuliahan seperti yang dipersyaratkan. “Mereka bisa juga merupakan korban. Jadi, harus dilihat, apakah mereka menjalani proses kuliah seperti ketentuan atau tidak. Terkait dengan nasib mahasiswa, kami akan memutuskannya dengan hati-hati. Namun, kami menilai rektor harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Penyelenggaraan prodi di luar domisili (PDD), menurut Nasir, diperbolehkan asalkan mendapat izin dari Kemristek dan Dikti. Bahkan, pemerintah menugaskan sejumlah perguruan tinggi negeri untuk melaksanakan PDD, terutama di daerah dengan kualitas sumber daya manusia rendah akibat kurang atau tidak ada perguruan tinggi yang bermutu.

Nasir mengimbau masyarakat mengecek status program studi atau perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) yang bisa diakses secara daring. PDPT menjadi acuan resmi untuk melihat kinerja perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menampik

Rektor Unima Philoteus Tuerah, di Manado, Jumat, menampik ada kegiatan perkuliahan yang ilegal di universitasnya. Tuduhan itu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta.

Menurut Tuerah, dirinya telah menyampaikan masalah itu kepada Menristek dan Dikti saat berada di Manado. Penjelasan serupa dia sampaikan ketika bertemu dengan pejabat Kemristek dan Dikti di Jakarta, pekan lalu. “Apakah keterangan saya masih belum cukup?” kata Tuerah.

Ia menjelaskan, program magister administrasi negara diadakan lewat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nabire. Program itu dihentikan sejak tahun 2015 setelah melihat proses perkuliahan berjalan tidak wajar. “Semestinya mahasiswa berkuliah di Tondano, bukan dosennya yang berangkat ke Nabire. Saya sudah hentikan program magister itu,” ujarnya.

Tuerah juga mengatakan, tuduhan bahwa universitasnya menerima mahasiswa prodi ilmu kesehatan masyarakat adalah tidak benar. Menurut dia, mahasiswa yang belajar pada prodi ilmu kesehatan masyarakat bersifat konsentrasi, sambil menunggu izin resmi dari pemerintah.

“Mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat menyatu dengan fakultas olahraga sehingga tidak ada mahasiswa khusus prodi ilmu kesehatan masyarakat,” papar Tuerah.

Ia juga sama sekali tidak mengerti dengan keputusan Menristek dan Dikti yang membebaskan dirinya dari jabatan rektor karena dirinya mengakhiri masa jabatannya pada Sabtu (14/5) ini.

“Saya tidak mengerti mengapa saya diberhentikan oleh Pak Menteri sehari menjelang akhir jabatan. Kenapa Pak Menteri tidak melantik saja rektor yang terpilih?” katanya.

Tuerah menjadi Rektor Unima selama dua periode. Setelah terpilih pertama kali pada 2008, ia terpilih lagi sebagai rektor pada tahun 2012. Masa jabatan Tuerah berakhir Sabtu ini dan direncanakan digantikan oleh rektor terpilih Harold Lumapow, yang menjabat Pembantu Rektor Satu Unima.

Harold meraih 53 suara anggota dalam pemilihan rektor pada Januari lalu. Sementara pesaingnya, Adensi Timomor, meraih 45 suara. (SON/ZAL/ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Mei 2016, di halaman 11 dengan judul “Prodi Diduga Tak Berizin”.

Baca juga:

Puluhan Ijazah S2 Universitas Manado Bodong

Senin, 25 April 2016 22:32:46

Tondano – Sebanyak 52 ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Manado, Sulawesi Utara diduga bodong. Ini setelah sejumlah alumninya tidak dapat bekerja lantaran ijazahnya Ilegal alias tidak terdaftar di pangkalan data.

Carut marut di salah satu kampus terkemuka di Sulut itu, menjadi cambuk diakhir jabatan Prof Dr Philoteus Tuerah. Pasalnya, skandal akedemik itu tersimpan lama dan tak pernah diperhatikan oleh pimpinan.

“Kami memiliki data ratusan alumnus Unima yang ijazahnya dipertanyakan legalitasnya, karena sampai sekarang belum terdaftar di pangkalan data perguruan tinggi [PDPT]. Sampai-sampai yang bersangkutan tidak bisa bekerja ataupun diterima di instansi swasta maupun negeri karena ijazahnya dinilai bermasalah,”keluh salah satu mahasiswa Unima.

Apa yang digelisahkan oleh para mahasiswa Unima, terjawab ketika Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi [Menristekdikti] Mohamad Naser melakukan kunjungan kerja di Universitas Samratulangi [Unsrat] Manado pada Jumat 22 April 2016 lalu.

Dalam sidak itu, Menristekdikti Muhamad Naser memrintahkan untuk mencabut 51 Izasah paska sarjana [S2] bodong kelas jauh di Nabire, Papua.

Hal ini tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Rektor Unima Prof Dr Tuerah dan Pembantu rector I [PR] serta mantan PR I, dalam surat tersebut memerintahkan rector untuk segera mencabut Izasah ke 51 mahasiswa karena tidak procedural alias bodong dan tidak terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan TinggI [PDPT] karena PDPT Unima sudah diblokir sejak beberapa bulan yang lalu.

Menteri juga menegaskan bahwa seluruh pengguna di Unima tampa rekaman akademik di PDPT maka itu merupakan izasah palsu, “banyaknya wisudawan yang tidak ada rekaman akademik pada PDPT, karena wisudawan tidak mengikuti kegiatan akademik, hingga menyebabkan PDPT Unima diblokit beberapa bulan yang lalu” tegas Muhamad Naser.

Seharusnya ketika kita memperhatikan surat edaran Dirjendikti nomor 595/2007 kelas jauh itu sudah dilarang, maka apapun kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dengan atas nama kelas jauh itu adalah illegal.

Yang sangat disayangkan juga bahwa Pemda Nabire dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire telah bekerjasama dengan Unima untuk melakukan pembayaran semua mahasiswanya yan g berkulih di Unima, terakhir ditransfer adalah sebanyak 1.6 miliar untuk pelaksanaan ujian paska sarjana pada Unima, dan anehnya lagi uang tersebut bukan masuk pada rekening unima tapi ditransfer pada rekening pribadinya rector Unimas Prof Dr tuerah.

Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos dan mantan Kejari Nabire Tongging Banjar Nahor juga termasuk dalam daftar nama pemegang izasah didaftar 51 izasah bodong yang dikeluarkan oleh Unima.

Ham/Har/dln

Ada Jurusan Ilegal di Universitas Manado

Rabu, 27 April 2016 03:30:52
Tondano – Ratusan mahasiswa program Ilmu Kesehatan [IKM] Universitas Negeri Manado [Unima], Sulawesi Utara terancam tak bisa di wisuda. Sebab, program studi yang sudah berlangsung lima tahun itu ditenggarai ilegal.

Hal itu dikemukakan langsung oleh Menristekdikti Muhamad Natsir, saat sidak di Universitas tersebut Jumat 22 April 2016 lalu.

Pernyataan Menristekdikti juga tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani Rektor Unima Prof. Dr Philoteus Tuerah beserta Pembantu Rektor I Deitje Katuuk dan Mantan Pembantu Rektor Satu Harold Lumapow dan diserahkan ke Menristekdikti Muhamad Nasir di Aryaduta Hotel.

Informasi yang dihimpun dari pihak Unima, menyebutkan, Kampus tersebut dilarang menyelenggarakan kegiatan pada program IKM dan dilarang melakukan wisuda ratusan mahasiswa karena program tersebut illegal alias tanpa izin.

Padahal, menurut sumber tadi, program Ilmu kesehatan di Unima sudah berlangsung selama 5 tahun, hal ini juga tertuang didalam surat pernyataan yang disaksikan dan disampaikan langsung ke menristekdikti.

Sebelumnya ratusan mahasiswa IKM di FIK Unima pada awal bulan ini melakukan demo di kantor pusat Unima Tondano mempertanmyakan kejelasan status mereka kepada Rektor Tuerah, saat itu Tuerah menjelaskan bahwa apabila gelar SKP [sarjana Kesehatan Masyarakat] ini disoal oleh Kementerian, maka akan melakukan langkah strategis untuk melakukan transfer ke Unifersitas lain, jelas Tuerah saat itu.

Hamzah/Haris/dln

Berita Terkait :

Menristekdikti Berhentikan Rektor Unima

Gara-Gara Kelas Jauh, Rektor Unima Terpilih Harold Lumapow Bakal Tidak Dilantik

Jubir UNIMA: Rektor Memang Sudah Habis Masa Jabatan