Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dari Tahun ke Tahun

Pada tahun 2003 seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional (UU Sisdiknas) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Setiap Perguruan Tinggi pada waktu itu harus melaksanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya karena pada tahun 2003 tersebut karena pada tahun 2003 tersebut UU Sisdiknas mulai memperkenalkan OTONOMI PERGURUAN TINGGI atau Kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat 6 UU Sisdiknas).

Pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian diubah dengan PP no. 32 Tahun 2013 dan Perubahan kedua melalui PP no. 13 Tahun 2015 . Di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasiona. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa Perguruna Tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP mengamanatkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional mensupervisi dan membantu perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. Untuk memnuhi amanat tersebut maka Dirjen Dikti mulai dari tahun 2007 sudah membentuk Kelompok Keja Nasional, dengan tugas utama merevisi Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi perlu dilakukan agar buku pedoman senantiasa sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi serta perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Misalnya buku pedoman tahun 2003 hanya berisi penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing yang disebut sebagai penjaminan mutu internal.

Pada tahun 2007, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu membentuk sebuah komisi di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi dengan tugas merancang kembali (redesign) penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem. Alhasil, pada bulan Agustus 2008 selesai disusun Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI. Sistem ini mengintegrasikan antara penjaminan mutu yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi yang disebut Penjaminan Mutu Internal dengan Penjaminan Mutu Eksternal yang disebut Akreditasi berdasarkan satu basis data dan informasi yang dikelola dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ini, Dirjen Dikti juga telah merevisi buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003 dan menerbitkan buku SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI pada tahun 2009 yang dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan berdasarkan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku inipun bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksankan sejak tahun 2008 walaupun dengan nama baru yaitu SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI sebagai sebuah sistem tetap mengintegrasikan tiga pilar di bawah ini:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi baik pada aras Perguruan Tinggi maupun aras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Ketiga aspek ini harus dijalankan bersama-sama oleh Program Studi maupun Perguruan Tinggi. Di beberapa PT yang lebih penting itu SPME atau Akreditasinya. Tetapi SPMI dan pangkalan data-nya kerap dilupakan. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. SPMI itu mendorong supaya SPME-nya baik sehingga nantinya penjaminan mutu itu tidak sekadar administratif. Akreditasi bukan sekadar pemeringkatan, tetapi itu adalah upaya pemenuhan standar Perguruan Tinggi.

Untuk meimplementasikan pasal 51-53 UU PT tersebut di atas, maka di tahun 2014 terbit beberapa Permendikbud sebagai juklak pasal2 ini:

  1. Permendikbud no. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  2. Permendikbud no.85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
  3. Permendikbud no.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  4. Permendikbud no.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran (telah dicabut Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015)

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua Perguruan Tinggi berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budayaorganisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan Peraturan Menristek tentang SNPT yang terbaru yaitu Permenristek nomor 44 Tahun 2015 dan Lampiran

Sebagai bahan pembelajaran, saya berikan buku pedoman dan materi sosialisasi Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dariTahun 2003 sampai dengan Tahun 2016.

Tahun 2003-2005
Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Bidang Akademik
Terbitan Dikti 2003-2005 terdiri dari 36 halaman.
Alternative acuan untuk pelaksanaan
SPMI-PT dari Ditjen Dikti
1. Pedoman Penjaminan Mutu (quality assurance) Perguruan Tinggi (terbit tahun 2003)
2. Seri Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
• Buku I : Proses Pembelajaran (terbit 2004)
• Buku II : Kurikulum Program Studi (terbit 2005)
• Buku III : Sumberdaya Manusia (terbit 2005)
• Buku IV : Kemahasiswaan (terbit 2005)
• Buku V : Sarana Prasarana (terbit 2005)
• Buku VI : Suasana Akademik (terbit 2005)
• Buku VII : Keuangan (terbit 2005)
• Buku VIII : Penelitian dan Publikasi (terbit 2005)
• Buku XI : Pengabdian kepada Masyarakat (terbit 2005)
• Buku X: Tata Kelola (terbit 2005)
Materi 1, Materi 2

Tahun 2006:
Pedoman SPMI Terbitan Dikti Tahun 2006

Tahun 2008
Implementasi SPMI Perguruan Tinggi Terbitan Dikti

Tahun 2010
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
( SPM-PT ) terbitan Dikti Tahun 2010 terdiri dari 320 halaman
Termasuk:
buku II : Sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI)
Bab I : Pedoman 15
Bab II : Praktik Baik Standar Identitas 25
Bab III : Praktik Baik Standar Isi 43
Bab IV : Praktik Baik Standar Proses Pembelajaran 59
Bab V : Praktik Baik Standar Kompetensi Lulusan 71
Bab VI : Praktik Baik Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 85
Bab VII : Praktik Baik Standar Prasarana dan Sarana 101
Bab VIII : Praktik Baik Standar Pengelolaan 111
Bab IX : Praktik Baik Standar Pembiayaan 125
Bab X : Praktik Baik Standar Penilaian Pendidikan 144
Bab XI : Praktik Baik Standar Penelitian Ilmiah 157
Bab XII : Praktik Baik Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 166
Bab XIII : Praktik Baik Standar Kemahasiswaan 176
Bab XIV : Praktik Baik Standar Kesejahteraan 193
Bab XV : Praktik Baik Standar Suasana Akademik 209
Bab XVI : Praktik Baik Standar Sistem Informasi 235
Bab XVII : Praktik Baik Standar Kerjasama 249

Tahun 2012
Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Terbitan Dikti Tahun 2012

Tahun 2013
Evaluasi Mutu Internal (EMI), oleh Prof. Moses Laksono Singgih

Klinik SPMI
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.