Kuota Calon Guru Ditetapkan

Jumlah Sarjana Pendidikan Keguruan Berlebih

18 Juni 2015
JAKARTA, KOMPAS — Kuota penerimaan calon guru bersertifikat di pendidikan profesi guru ditetapkan sesuai dengan kebutuhan guru secara nasional setiap tahun. Dengan kebijakan ini, mutu calon guru akan terkontrol karena penyaringan yang makin ketat. Namun, akibat lain, lulusan strata satu kependidikan tidak serta-merta bisa menjadi guru.

Agus Susilohadi, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Rabu (17/6), mengatakan, mutu lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) sebagai perguruan tinggi penghasil calon guru bervariasi, apalagi di LPTK swasta.

Selain itu, pendidikan calon guru tersebar di 12 LPTK bekas institut keguruan dan ilmu pendidikan, 28 fakultas keguruan dan ilmu pendidikan negeri, serta satu di universitas terbuka. Pemerintah belum mampu mengontrol LPTK S-1 kependidikan. “Pendidikan profesi guru jadi benteng terakhir untuk menjamin mutu calon guru,” ujarnya.

Persaingan ketat

Menurut Agus, persaingan di pendidikan profesi guru ketat karena peserta diseleksi dari S-1 pendidikan dan non-kependidikan untuk mengikuti program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) selama setahun. Mereka yang lolos program ini akan ikut pendidikan profesi guru berasrama dan dibiayai pemerintah. Lulusan program ini yang mendapat sertifikat untuk menjadi guru.

Menurut Agus, kuota penerimaan mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2016 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan guru nasional. Perkiraan saat ini kuotanya sebanyak 40.000 guru per tahun, sesuai dengan jumlah guru pensiun. Padahal, lulusan S-1 kependidikan mencapai sekitar 260.000 orang.

Tak keberatan

Beberapa LPTK negeri mengaku tidak terbebani dengan persyaratan pemerintah yang mengharuskan para calon guru untuk mengabdikan diri dalam program SM3T. Itu dianggap sebagai sarana menyeleksi para calon guru yang berkualitas. “Itu untuk memastikan Indonesia setiap tahun memiliki angkatan guru yang bisa diandalkan,” kata Kepala Pusat Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Universitas Negeri Jakarta Budiaman.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fadhilah Suralaga, lembaga pendidikan harus mempersiapkan sarjana kependidikan agar siap bersaing dalam dunia kerja.

(ELN/DNE/B07)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Juni 2015, di halaman 11 dengan judul “Kuota Calon Guru Ditetapkan”.