Akreditasi Prodi dan PT Masih Terkendala

Pemerintah Diminta Membuat Aturan Baru Sebelum Batas Akhir

Jumat, 25 Oktober 2013
JAKARTA, KOMPAS —  Pembentukan lembaga akreditasi mandiri untuk mengatasi keterbatasan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengakreditasi program studi belum jelas. Padahal, banyak asosiasi dan organisasi profesi perguruan tinggi yang berminat mendirikan lembaga akreditasi.”Yang minat mendirikan lembaga akreditasi mandiri (LAM) banyak, tetapi belum ada yang mengajukan resmi ke BAN-PT,” kata Mansyur Ramli, Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (24/10).Sejauh ini, LAM PT kesehatan sudah disiapkan. Ada juga LAM PT untuk ilmu keteknikan.

”Inisiatif mendirikan LAM PT, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, itu nanti diajukan dulu ke BAN-PT. Jika memenuhi syarat, kami ajukan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena peraturan mendikbud belum ada, pembentukannya masih wacana. Targetnya 2014 terbentuk,” katanya.

Suyanto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), mengatakan, Aptisi telah menyiapkan pendirian LAM PT. Namun, peraturan teknisnya belum ada.

”Pembentukan LAM PT mendesak. Setiap tahun, 1.000-2.000 program studi (prodi) yang tersisa tidak diakreditasi BAN-PT karena keterbatasan anggaran dan asesor,” ujarnya.

Persoalan itu, kata Suyanto, menghambat kemajuan perguruan tinggi. Apalagi akreditasi merupakan penjamin legalitas ijazah mahasiswa.

Pemerintah lamban

Kini, perguruan tinggi bukan hanya harus memastikan semua program studinya terakreditasi. Kewajiban akreditasi juga diperluas kepada institusi PT.

”Tahun ini, jatah akreditasi institusi PT hanya 30. Padahal, untuk PTS saja ada 3.200-an institusi. Kondisi ini menunjukkan lambannya kinerja pemerintah untuk merealisasikan ketentuan dalam UU Pendidikan Tinggi tahun 2012,” ujar Suyanto.

Masa transisi PT menyesuaikan ketentuan akreditasi program studi dan institusi hingga Agustus 2014. Namun, anggaran BAN-PT hanya untuk 30 PT.

”Kemdikbud harus menyiapkan aturan baru soal akreditasi institusi karena tak tuntas sampai Agustus 2014,” kata Mansyur. Akreditasi institusi PT butuh dana Rp 30 juta hingga Rp 40 juta per institusi. Jika pemerintah punya anggaran besar, dalam setahun mungkin bisa selesai. (ELN)

Sumber : Kompas Cetak Terbitan 25 April 2013

KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI  (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) oleh Prof. Dr. Mansyur Ramly (Ketua BAN-PT 2012-2017), 4 September 2013

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PERGURUAN TINGGI Oleh M Budi Djatmiko,  Ketua Tim LAM-PT APTISI PUSAT

Uji Publik Draft Permen LAM, Draft Permendikbud LAM atau di sini

Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.