Pendidikan kedokteran
Syarat Menjadi Dokter Diperketat

30 September 2013
MANADO, KOMPAS — Pemerintah diminta membenahi kualitas dokter dengan memperketat persyaratan menjadi dokter dari setiap lulusan fakultas kedokteran di Tanah Air. Predikat dokter diberikan apabila lulusan fakultas kedokteran mampu lulus uji kompetensi dokter nasional.

Demikian salah satu rekomendasi Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Ke-7 yang berakhir Jumat (27/9) malam di Manado.

Muktamar yang diikuti 72 perwakilan fakultas kedokteran di Indonesia itu juga memilih Tri Hangono Achmad, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung sebagai Ketua AIPKI menggantikan Gufron Mukti yang kini menjadi Wakil Menteri Kesehatan.

Peserta menyepakati AIPKI ke-8 berlangsung di Solo pada tahun 2015. Adapun pameran dan ekspo pendidikan kedokteran di Palembang dilaksanakan dua tahun depan.

Gufron mengatakan, persyaratan menjadi dokter diperketat untuk membenahi kualitas dokter di Tanah Air menghadapi persaingan dokter asing. ”Selama lulusan fakultas kedokteran tidak lulus atau tidak mengikuti uji kompetensi nasional, ia tidak berhak menyandang predikat dokter. Ijazah juga tidak akan diberikan,” katanya.

Persyaratan dokter tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Rancangan undang-undang itu digarap bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta AIPKI.

Sebelumnya, gelar dokter diberikan kepada setiap lulusan fakultas kedokteran tanpa harus mengikuti uji kompetensi. Menurut Gufron, dalam undang-undang baru seluruh lulusan fakultas kedokteran harus uji kompetensi dan mendapatkan gelar dokter serta izin praktik.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Sarah Warouw mengatakan, uji kompetensi nasional dokter berlaku sama di seluruh Tanah Air sehingga kualitas dokter di mana pun akan sama.

Menurut dia, penerapan uji kompetensi harus diikuti program pendidikan kedokteran yang merata di Tanah Air. Selama ini, program pendidikan berbeda di setiap perguruan tinggi.

Gufron mengatakan, jika ada lulusan fakultas kedokteran yang tidak lulus uji kompetensi, fakultas dari perguruan tinggi itu yang bertanggung jawab.

Dari laporan Gufron diketahui, sekitar 96 persen dokter berhasil lulus uji kompetensi. Mereka yang belum lulus masih diberi kesempatan untuk mengikuti kompetensi berikutnya. (ZAL)

Sumber: Kompas Cetak

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.