Disiapkan 1.000 Calon Dosen di PTN dan PTS
Diangkat Menjadi Dosen Tetap Non-PNS

Selasa, 3 September 2013

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 1.000 calon dosen yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2 disiapkan untuk mengisi kebutuhan dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta. Calon dosen ini disiapkan melalui program beasiswa unggulan dengan memilih mahasiswa berprestasi. Supriadi Rustad, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, di Jakarta, Senin (2/9), mengatakan, 1.000 calon dosen itu melanjutkan pendidikan S-2 di dalam dan luar negeri, mengambil program studi strategis seperti teknik, sains, kesehatan, seni budaya, dan bahasa. ”Ada 800 calon dosen yang siap ditempatkan di PTN baru, sedangkan sisanya bisa dimanfaatkan PTS, sesuai kebutuhan,” kata Supriadi.

Para calon dosen tersebut akan diangkat menjadi dosen tetap non-pegawai negeri sipil (PNS) di PTN maupun di PTS. Mengacu pada UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN dapat mengangkat dosen tetap non-PNS sesuai kebutuhan. Pemberian gaji diambil dari anggaran di tiap PTN.

”Dengan adanya calon dosen yang disiapkan pemerintah ini, PTN dan PTS terbantu. Terutama untuk PTS, biaya untuk mendidik dosen jadi berkurang,” ujar Supriadi.

Dari pendataan dosen-dosen di PTS, ujar Supriadi, ditemukan banyak dosen tetap yang diakui PTS sebenarnya guru. Karena itu, program calon dosen ini sebagai salah satu wujud menyediakan dosen bermutu yang jumlahnya masih minim. Tahun depan program ini dilanjutkan dengan menyiapkan 2.300 calon dosen.

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan tunjangan kepada calon dosen tersebut sebesar Rp 3 juta per bulan, dalam kurun September hingga Desember 2013. Selanjutnya, gaji dan tunjangan ditanggung PT tempat dosen tersebut mengajar.

Edy Suandi Hamid, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, mengatakan, dukungan pemerintah untuk menyiapkan dosen berkualitas di PTS tentu sangat membantu pengembangan mutu PTS sehingga pemerataan mutu terjadi di semua perguruan tinggi, baik milik pemerintah maupun swasta. (ELN)

Sumber : Kompas cetak terbitan 3 September 2013