Keliru Membatalkan Hak untuk Diangkat Jadi CPNS, Siapa yang Layak diajukan ke  PTUN ? Mendikbud, Kabiro Kepegawaian Kemdikbud atau Pimpian PTN?


Dalam kasus Pembatalan Hak untuk diangkat jadi CPNS Dosen 2012  di Surabaya, Pengacara pihak PTN minta CPNS ybs mencabut gugatannya karena dianggap salah sasaran, karena clien mereka bukan pihak yang membuat Keputusan Pembatalan CPNSnya.

Jadi penasaran apa iya,  apa benar CPNS ybs dan Pengacaranya harus cabut gugatan ini dan ajukan gugatan baru yang mana Mendikbud, Kabiro Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan CPNS Biro Kepegawaian Sekjen Kemdikbud dijadikan sebagai tergugat ?

Ok saya baca dulu produk hukum yang terkait  ya…^_^
1 ) UU no.51 tahun 2009 : perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2 ) UU no. 9 tahun 2004 : perubahan pertama atas UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3 ) UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4 ) PP no. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
5 ) PP no. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
6 ) Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang  Pengadaan PNS
7 ) Surat Edaran Menpan & RB No. 24 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau di SINI
8 ) Surat Edaran Menpan & RB No. 115 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
9 ) Surat Edaran Menpan & RB No.471 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
10 ) Pengumuman Kemendikbud no. 72658/A4/KP/2012 tentang Pengumuman Kepala Biro Kepegawaian Seleksi Penerimaan CPNS Kemdikbud Tahun 2012
11 ) Surat Permohonan Pembatalan CPNS tahun 2012 dari Direktur Sumberdaya a.n. Rektor UNXXX Surabaya tanggal 03 Januari 2013 no.17085/H3.5/KP/2012
12 ) SURAT KEPUTUSAN Menolak Menerima Anxxx sebagai CPNS 2012 di Lingkungan UNxxx, SK ini dibuat oleh WR II a.n. Rektor UNxxx Surabaya tanggal 16 Januari 2013 dengan nomor 1018/UN3/KP/2013
14 ) UU no.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (baca Pasal 1 ayat 1 tentang definisi INSTANSI)
15 ) UU no. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (baca Penjelasan Pasal 19 ayat 2 di halaman 18 tentang definisi INSTANSI)

Dan ini dua tulisan saya sebelumnya:
1 ) PTS bukanlah Instansi, PTS adalah lembaga …
2 ) ALHAMDULILLAH …
3 ) Pak Mendikbud, Masih Adakah Nilai Sepotong Kejujuran di Wilayah Bapak ?

Hasil bacaan:
Dari UU Peradilan Tata Usaha Negara bisa disimpulan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata

Penggugat : Orang/badan hukum Perdata

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara:
Keputusan  Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat/didaerah
Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi (pasal 47 UU No. 14 Tahun 2008)

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan ( pasal 2 UU Nomor 9 tahun 2004)
Keputusan TUN hukum perdata
Keputusan TUN yang  bersifat umum
Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan
Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan peruandang-undangan lain yang bersifat pidana;
Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI;
Keputusan  KPU, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum

Alasan-alasan gugatan ( pasal 53 ayat (2) UU  Nomor 9 Tahun 2004).
Keputusan TUN yang digugat itu itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan TUN yang digugat itu itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Pencabutan Gugatan;
Sebelum tergugat mengajukan jawaban, Penggugat dapat mencabut gugatannya, apabila tergugat sudah menjawab, maka pencabutan gugatan dikabulkan apabila disetujui oleh Tergugat;
Kemudian dikeluarkan penetapan pencabutan gugatan, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Putusan dapat berupa;
Gugatan ditolak;
Gugatan dikabulkan;
Gugatan tidak diterima;
Gugatan gugur;

Apabila gugatan dikabulkan, ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN, berupa:
Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan
Mewajibkan menerbitkan keputusan yang baru
Mewajibkan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan  pada Psl 3 UU Nomor 5 Tahun 1986;
Membayar ganti rugi;
Merehabilitasi;

– Dari PP no. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS,  dan Persyaratan umum yang terdapat Pengumuman Kemendikbud no. 72658/A4/KP/2012 tentang Pengumuman Kepala Biro Kepegawaian Seleksi Penerimaan CPNS Kemdikbud Tahun 2012 jelas CPNS ybs tidak melakukan pelanggaran. Adapun Poin 7 di persyaratan umum terkait ” Instansi Lain” sudah ditanggapi di PTS bukanlah Instansi, PTS adalah lembaga …

– Dari Kepka BKN no. 11 Tahun 2002 halaman 18-20 bisa baca gambaran dari prosedur pengajuan NIP sampai pengangkatan CPNS, kurang lebih seperti ini:
1 ) PTN penerima CPNS mengirim surat pengantar NIP bersama daftar nama dan berkas yang disyaratkan ke Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Kemdikbud Bu Dxxx.Is, Dra., M.Ed. yang bertindak a.n. Kabiro Kepegawaian Kemdikbud
2 ) Kemdikbud (Bu D.Is) meneruskan berkas ke BKN untuk diproses NIP
3 ) Kepala BKN menerbitkan NIP bagi yang memnuhi persyaratan
4 ) Berdasarkan NIP maka Mendikbud menetapkan Keputusan Pengangkatan ybs menjadi CPNS
5 ) Asli SK pengangkatan sebagai CPNS harus disampaikan langsung ke ybs,  dilakukan dengan surat pemanggilan ke alamat ybs, tembusan di sampaikan ke …dst

Memperhatikan Surat Permohanan Direktur Sumberdaya a.n. Rektor UNXXX bertanggal 3 Januari 2013 dan Surat Keputusan WR II atas nama Rektor UNXXX bertanggal 16 Januari 2013 perihal pembatalan CPNS 2012, dan surat  Bu Dyxx Isxxxxxxx, Dra. M.Ed selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Kemdikbud tanggal 30 Januari 2013 telah merespon kilat dalam 10 hari kerja, menerima yang diputuskan dalam Surat Keputusan WR II UNXXX tersebut dengan pengembalian berkas pengajuan NIP a.n. Anxxx (CPNS dalam kasus ini) ke pihak UNXXX.

Kemdikbud telah mengabaikan rasa keadilan dan kejujuran,  mengabaikan air mata keluarga seorang dosen muda yang haknya diambil secara sewenang-wenang. Pada tanggal 10-11 Januari 2013  CPNS tsb ditemani orang tua kandungnya, sengaja datang ke Gedung Dikti Jakarta dengan maksud menghadap Pak TS (Kabiro Kepegawaian Kemdikbud), Bu Dy.Is (Kabag Perencanaan dan Pengadaan CPNS Kemdikbud), Pak Fxxxx (Kasubag Perencanaan dan Pengadaan CPNS Kemdikbud), Pak Txxxx (Kasubdit Mutasi Dosen) dan Pejabat Diktendik Dikti untuk klarifikasi kasus pemaksaan pengunduran cpns yang melandainya, sayangnya di sana mereka tidak diterima dengan baik, Para pejabat Kemdikbud lebih pilih percaya pada pejabat PTN bereputas dari pada dosen PTS kecil.  Dan tgl 15 Januari 2013 Pak Fxxx Kasubag Perencanaan dan Pengadaan CPNS Kemdikbud sms melapor UNXXX Perihal kedatangan CPNS tsb bersama Orang Tuanya.

Seandainya Bu Dy.Is Kabag Perencanaan dan Pengadaan CPNS Kemdikbud sedikit serius baca surat-surat yang dibuat pimpinan UNXXX, akan terbaca ada sesuatu yang tidak klop, Direktur Sumberdaya UNXXX memberitahukan sudah laksanakan klarifikasi status dosen dengan Pihak PTS asal di tgl 17 Desember 2012, sementara surat keputusan WR II UNXXX  memberitahukan klarifikasi status dosen terlaksana di tgl 19 Desember 2012. Yang lebih aneh, surat dari ketua yayasan Karunia Abadi Surabaya no. YKA/2013/1/02/02A tgl 05 Januari 2013 dengan polos memberitahukan surat undangan untuk klarifikasi dari UNXXX yang bertanggal 14 November 2012, isinya mengundang klarifikasi di tgl 17 Desember 2012, baru diterima Yayasan pada tanggal 19 Desember 2012.

KESIMPULAN:

– Kasus Pembatalan CPNS 2012 memenuhi persyaratan dibawa ke PTUN, karena merupakan sengketa kepegawaian yang merugikan seorang CPNS dosen akibat dari surat keputusan  WR II atas nama Rektor UNXXX yang MENOLAK MENERIMA ybs diangkat sebagai CPNS dosen di lingkungannya. Jadi ada sengketa dan ada Objek perkara yaitu Keputusan yang dibuat PTN.  Surat WR II butir 2 dengan tegas beritahukan Universitas xxxxxxxxx  Memutuskan (bukan mengajukan permohonan) untuk tidak menerima saudara Anxxx sebagai CPNS tahun 2012 di lingkungan Universitas XXXXXXXXX.  Isi suratnya jelas merupakan keputusan yang diteruskan ke Kabiro Kepegawaian Sekjen Kemdikbud untuk  ditindak lanjuti, bukan minta persetujuan.
(UU PTUN no. 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.)

Mendikbud tak bisa di PTUN karena belum sempat buat sk pengangkatan, Kabag Perencanaan dan Pengadaan CPNS yang bertindak a.n. Kabiro Kepegawaian juga bisa beralasan mereka tak ada buat keputusan hanya tindak-lanjuti keputusan Rektor PTN dengan  kembalikan berkas dan berhenti proses NIP CPNS tsb ke BKN (walau agak aneh kok bisa Pejabat eselon 1 Kemdikbud menindak lanjuti Keputusan WR II PTN, bukan menindak lanjuti laporan PTN).  So sepertinya yang paling memenuhi persyaratan di PTUN masih Pimpinan PTN yang telah buat dan kirim surat keputusan penolakan ke Kabiro Kepegawaian Sekjen Kemdikbud. (UU PTUN no.51 tahun 2009 pasal 1 ayat 12: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.)

Semoga kisah ini bisa menjadi pengajaran buat para dosen muda, pengalaman dari kisah nyata adalah guru yang paling baik.

Salam, Fitri