PTS bukanlah Instansi, PTS adalah lembaga..


Berbulan, berminggu, berhari, waktu berjalan terus. Setiap ada waktu luang saya prioritas cari terus sesuatu yang bisa bantu kasus dik Anxxx, dosen Stikes yang dibatalkan SK CPNSnya setelah dia dengan jujur kembalikan uang BPPS yang pernah dia terima. Saya tahu alasan pembatalan itu lemah, saya ragu PTN ybs sudah salah tafsirkan produk hukum yang berkaitan dengan INSTANSI, namun saya butuh produk hukum yang mendukung my opinion.  hehehe… Alhamdulillah sudah dapat di malam ini.

Alasan PTN Surabaya membatalkan CPNS dosennya adalah karena Persyaratan Umum Penerimaan CPNS Kemdikbud Tahun 2012, PTN beranggapan CPNS dosen tsb melanggar butir 7 dari Persyaratan umum, dengan demikian mereka beranggapan halal dibatalkan SK CPNSnya.

Ini penuturan Bu Puput Dekan Fakultas Keperawatan Unxxx : “Di pengumuman Kemendikbud sudah ada persyaratn Umum, kalo terikat tidak boleh ikut CPNS. Waktu pendaftarn ybs terikat PTS krn BPPs.”

Mari kita baca sejenak:
Pengumuman Kemendikbud no. 72658/A4/KP/2012 tentang Pengumuman Kepala Biro Kepegawaian Seleksi Penerimaan CPNS Kemdikbud Tahun 2012
II Persyaratan Umum butir (7) yang dipermasalahkan WR II dan Dekan Keperawatan Unxxx:
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang menjalani Perjanjian/Kontrak Kerja/Ikatan Dinas pada INSTANSI LAIN.

UNXXX mengartikan INSTANSI = SEMUA PERGURUAN TINGGI YANG BERADA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL, singkat kata ditafsirkan mereka larangan itu termasuk Perguruan Tinggi Swasta (STIKES Insan xxx adalah PTS)

Apakah pemahaman mereka itu benar, mari kita mengupas :
UU no.  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 1 ayat 1
INSTANSI adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

UU no. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
– Pasal 19 ayat 2
Dalam hal anggota rakyat terlatih yang terikat pekarjaan di INSTANSI atau LEMBAGA atau sedang mengikuti pendidikan…
– Penjelasan Pasal 19 ayat 2 (halaman 18)
Yang dimaksud dengan ” Instansi” adalah badan atau lembaga PEMERINTAH/NEGARA termasuk juga BUMN
Yang dimaksud dengan “Lembaga” adalah badan swasta yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

PTS = Lembaga = Institusi

Dengan demikian adalah salah besar seorang dosen YAYASAN (yang TIDAK BEKERJA PADA PEMERINTAH) pada saat melamar CPNS dibatalkan hanya dengan alasan ybs terikat pada INSTANSI LAIN, kedua UU di atas sudah cukup untuk membuktikan YAYASAN ITU BUKANLAH termasuk INSTANSI. Apalagi di belakang Instansi diikuti lain, itu jelas menunjukkan Kementerian, LPNK, BUMN dan Lembaga lain milik negara.

Kemdikbud sudah memiliki ketentuan homebase untuk mengikat dosen tetap agar tidak kabur dari kewajiban pada PT asal, namun jangan lupa Permendiknas juga memberi jalan untuk melepaskan dosen dari ikatan dinas, sejauh seorang dosen tetap sanggup menyampaikan surat lolos butuh (pelepasan secara baik-baik dari PT asal)pindah homebase halal dilaksanakan.

SEMOGA PARA PIMPINAN UNXXX SURABAYA sadar kekeliruan mereka, besar harapan Pak Koordinator Kopertis setempat yang selama ini memberi kesan sangat memperdulikan sesama, juga para pejabat Dikti dan Kemdikbud yang dalam lingkup kewenangan mereka, sudi kiranya lakukan mediasi meluruskan kekeliruan, dik Anxxx adalah lulusan hasil binaan Unxxx, anak didik adalah anak, mari bantu menjadikan akhir dari kasus ini sebuah happy end seiring dengan kedatangan bulan Suci Ramadhan. Terima kasih sebelumnya.