Silakan Unduh:

Perpres no. 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

Perpres No. 39/2013: RKP Tahun 2014 Jadi Acuan Rencana Kerja K/L dan Pemda

Oleh : DESK INFORMASI SETKAB

Rabu, 29 Mei 2013 – 10:01 WIB
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 pemerintah telah berhasil menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, yang dimulai pada 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Mei 2013, RKP Tahun 2014 itu terdiri atas: a. Buku I tentang Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro; b. Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang; dan c. Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan.

“RKP Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, serta prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini RKP Tahun 2014 menjadi: a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja K/L Tahun 2014; b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2014; dan c. Pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014.

RKP Tahun 2014 ini juga dijadikan pemerintah sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan menjadi acuan K/L dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan DPR.

Sesuai Perpres No. 39/2013 ini, Kementerian/Lembaga dituntut membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program, yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

“Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi susulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan,” bunyi Pasal 4 Ayat (3) Perpres tersebut.

Disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 itu, bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2014 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2014.

“Dalam hal RKP Tahun 2014 berbeda dari hasil pembahasan bersama DPR, Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2014 hasil pembahasan dengan DPR,” tegas Pasal 6 Perpres tersebut.

(Pusdatin/ES)

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.