Silakan unduh bagi yang membutuhkannya:

Peraturan Pemerintah no.31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

>>>

PP No. 31/2013: Setiap WNI Tidak Dapat Ditolak Masuk Indonesia
Oleh : Desk Informasi Setkab
Rabu, 08 Mei 2013 – 10:59 WIB

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 April lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Keimigrasian itu.

PP yang terdiri atas 258 pasal ini mengatur berbagai hal, di antaranya tentang persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia; persyaratan dan tata cara pemberian, penarikan, pembatalan , serta pengadaan dokumen perjalanan ; persyaratan dan tata cara permohonan, dan jangka waktu penggunaan visa; pengawasan keimigrasian, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia; pelaksaan pencegahan dan penangkalan; serta persyaratan dan tata cara pengangkatan PPNS keimigrasian dan administrasi penyidikan keimigrasian.

Pasal 2 PP ini menegaskan, setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah yang masih berlaku. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa, kecuali ditentukan lain berdasarkan UU No. 6/2011.

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, selain harus memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak termasuk dalam daftar Penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain,” bunyi Pasal 4 PP ini.

Terhadap anak berkewarganegaraan ganda, pasal 11 PP No. 31/2013 ini menjelaskan, dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali ke Indonesia. Pembebasan ini diberikan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki fasilitas Keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai  awak alat angkut asing yang datang ke Indonesia, menurut PP ini, penanggung jawab alat angkut harus memberitahukan rencana  kedatangan  atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik paling lambat 6 (enam) jam sebelum alat angkut reguler tiba, dan 48 (empat puluh delapan) jam sebelum alat angkut nonreguler tiba.

Ditegaskan dalam PP ini, Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing itu: a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan; b. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. Memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu; d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; f. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana internasional yang terorganisasi; g. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap suatu negara; h. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah RI; i. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

PP ini juga menegaskan, bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. “Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang WNI dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah WNI,” bunyi Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 itu.

Menurut PP ini, dokumen perjalanan RI terdiri atas paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Paspor sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Paspor Diplomatik; b. Paspor Dinas; dan c. Paspor Biasa.

Paspor diplomatik diberikan kepada setiap WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri  dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. WNI dimaksud meliputi: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara; c. Menteri, pejabat setingkat Menteri, dan Wakil Menteri; d. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; e. Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler RI, pejabat diplomatik, dan konsuler; f. Atase Pertahanan dan Atase Teknis yang menjalankan tugas resmi  dan diperbantukan pada Perwakilan RI; g. Pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik;  dan h. Utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan untuk mewakili Pemerintah RI  yang bersifat diplomatik.

“Paspor diplomatik dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta istri atau suami,” bunyi Pasal 38 PP No. 31/2013 ini.

Adapun paspor dinas diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

Penarikan dan Pembatalan Dokumen Perjalanan

Menurut PP ini, penarikan dokumen perjalanan RI dapat dilakukan kepada pemegangnya saat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Penarikan dilakukan dalam hal: a. Pemegangnya telah dinyatakan tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang terancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar wilayah Indonesia; dan b. Masuk dalam daftar pencegahan.

Adapun pembatalan dokumen dapat dilakukan karena pemegangnya meninggal dunia saat proses penerbitan paspor, atau tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Sementara pencabutan dokumen perjalanan juga dapat dilakukan dalam hal pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(Pusdatin/ES)

 

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :