60.000 Dosen Masih S-1
http://cetak.kompas.com/read/2013/03/25/

25 Maret 2013
SEMARANG, KOMPAS – Meski dosen perguruan tinggi minimal harus berpendidikan S-2, kenyataannya masih sekitar 60.000 dosen yang berpendidikan S-1. Banyaknya dosen yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan tersebut, menyebabkan banyak program studi di perguruan tinggi belum terakreditasi.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriadi Rustad mengatakan, setiap tahun sebenarnya tersedia sekitar 7.000 beasiswa S-2 untuk dosen. Namun, fasilitas itu tidak semuanya dimanfaatkan dosen. “Paling tinggi 90 persen. Peminatnya belum melampaui kuota yang tersedia,” ujarnya di Semarang, Sabtu (23/3).

Kalaupun peminatnya melebihi jumlah beasiswa yang disediakan, kata Supriadi, Kemdikbud siap membantu, asalkan perguruan tinggi serius memberi peluang kepada dosennya untuk menempuh pendidikan lanjutan.

Akreditasi program studi

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI, DYP Sugiharto, menuturkan masih banyaknya tenaga pengajar perguruan tinggi yang berpendidikan S-1 menjadi masalah utama belum terakreditasinya program studi. Di wilayah Jateng, misalnya, sebanyak 263 dari 1.031 program studi, hingga kini belum terakreditasi.

Saat ini, Kopertis VI berkoordinasi dengan perguruan tinggi swasta se-Jateng untuk mengatasi persoalan akreditasi program studi. Dia juga mengatakan, tidak semua masalah datang dari perguruan tinggi. Pada beberapa kasus, perguruan tinggi sudah mengajukan syarat-syarat akreditasi, tetapi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi belum menindaklanjuti. (UTI)

***

Lembaga Akreditasi Mandiri Disiapkan
http://cetak.kompas.com/read/2013/03/25/

Senin, 25 Maret 2013
Jakarta, Kompas – Pembentukan lembaga akreditasi mandiri untuk mengakreditasi program studi di perguruan tinggi sedang disiapkan. Sedikitnya, ada empat lembaga akreditasi mandiri yang digagas sesuai rumpun keilmuan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, lembaga akreditasi mandiri (LAM) dapat dibentuk dengan rekomendasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selama ini, BAN-PT bertanggung jawab mengakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Namun, baik akreditasi program studi maupun perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri dan swasta hingga saat ini belum tuntas. Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi, BAN-PT nantinya bertanggung jawab mengakreditasi perguruan tinggi, sedangkan LAM untuk mengakreditasi program studi.

“Wacana-wacana untuk segera membentuk LAM sudah ada. Sampai saat ini, masih terus dibahas. Yang penting LAM itu harus berbadan hukum,” kata Ketua Badan BAN-PT Mansyur Ramly di Jakarta, Minggu (24/3).

Menurut Mansyur, pembicaraan untuk pembentukan LAM sudah muncul dari berbagai pihak. Rencana pembentukan LAM dari masyarakat sesuai rumpun keilmuan, misalnya datang dari perguruan tinggi kesehatan.

“Ini yang paling siap. Namun, masih menunggu proses pembentukan badan hukum di Kemenhukham” kata Mansyur.

Selain itu, ada juga rencana pembentukan LAM untuk bidang teknik. Di Indonesia akan segera dibentuk Indonesian Accreditation Board for Engineering Education.

Demikian juga dari kelompok ilmu kependidikan, ada rencana pembentukan LAM Mandiri oleh Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI). Dari perguruan tinggi swasta pun, ada rencana pembentukan LAM dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) untuk enam rumpun ilmu.

Dideklarasikan

Pengurus Aptisi dalam pertemuan di Makassar pada pertengahan Februari lalu sudah mendeklarasikan pembentukan LAM-PT. Ketua Pendiri LAM-PT Aptisi Budijatmiko mengatakan, Aptisi pusat dan wilayah bertindak sebagai pendiri LAM-PT dengan satu badan hukum. Selanjutnya, mengajukan pendirian LAM-PT berdasarkan rumpun keilmuan sebagaimana diamanatkan UU Pendidikan Tinggi.

“LAM-PT Aptisi ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam lembaga dan sistem akreditasi,” kata Ketua Umum Aptisi Edy Suandi Hamid yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Edy mencontohkan, sistem asesmen kurang begitu ramah, terutama terhadap PTS yang masih kecil. Selain itu, ketidakpuasan dari PTS yang merasakan adanya perlakuan diskriminatif diharapkan dapat dikurangi.

“LAM tetap harus mengutamakan penjaminan mutu. Untuk itu, hendaknya pemerintah memberikan dukungan dana secara penuh seperti melalui biaya operasional PTS,” kata Edy.

Hingga saat ini, sekitar 2.400 program studi yang diajukan di BAN-PT belum diproses, terutama terkendala anggaran. Padahal, akreditasi program studi penting untuk legalitas ijazah mahasiswa.

Sesuai data di Kemendikbud, hingga akhir 2012 tercatat ada 16.777 program studi, yang terdiri dari 4.721 program studi di PTN, sedangkan di PTS sebanyak 12.056 program studi. (ELN)

***

Draft  Permendikbut tentang LAM

  1. Uji Publik Draft Permen LAM
  2. Draft Permendikbud LAM
Bagikan :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

 

Artikel Terkait :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.