Kementerian Keuangan

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

  1. Permenkeu no. 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Permenkeu no. 97/ PMK.05/ 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Perubahan Pertama 64/PMK.05/2011
  2. Permenkeu no. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
  3. Permenkeu no. 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
  4. Permenkeu no. 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
  5. Permenkeu no. 50/PMK.06/2014  tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
  6. Permenkeu no. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  7. Permenkeu no. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara
  8. Permenkeu no. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
  9. Permenkeu no. 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum.
  10. Permenkeu no.171/PMK.02/2013  tentang  Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
  11. Permenkeu no. 166/PMK.02/2013  tentang  Perubahan Kedua Atas Permenkeu no. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013. Perubahan pertama Permenkeu no. 117/PMK.02/2013
  12. Permenkeu no.163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
  13. Permenkeu no. 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK ini telah membatalkan 194/PMK.02/2011
  14. Permenkeu no. 156/PMK.02/2013 tentang  Perubahan Kedua Atas Permenkeu no. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dicabut oleh Permenkeu no.171/PMK/02/2013 dan dinyatakan tidak berlaku terhitung 01 Januari 2014)
  15. Permenkeu no. 141/PMK.02/2013   tanggal   18 Oktober 2013, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.
  16. Permenkeu no. 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain.
  17. Permenkeu no. 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
  18. Permenkeu no. 117/PMK.02/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
  19. Permenkeu no. 109/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  20. Permenkeu no. 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan Atas Permenkeu n. 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013
  21. Permenkeu no. 99/PMK.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014
  22. Permenkeu no. 94/PMK.02/2013 tanggal 28 Juni 2013, tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau di SINI
  23. Permenkeu no.91/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan no. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
  24. Permenkeu no. 89/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
  25. Permenkeu no. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 dan Lampiran
  26. Permenkeu no. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Lampirannya
  27. Permenkeu no. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
  28. Permenkeu no. 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Permenkeu no. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
  29. Permenkeu no. 29/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Permenkeu no. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  30. Permenkeu no. 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan
  31. Permenkeu no. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
  32. Permenkeu no. 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak.
  33. Permenkeu No. 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan
  34. Permenkeu No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
  35. Kepmenkeu No. 293/KMK.01/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  36. Kepmenkeu no. 229/KMK.02 Tahun 2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013
  37. Permenkeu No. 253/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Pada Otoritas Jasa Keuangan
  38. Permenkeu No. 246/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
  39. Permenkeu No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
  40. Permenkeu No. 202/PMK.07/2012: Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013
  41. Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  42. Permenkeu No. 166/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas PMK no. 215/PMK.3/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
  43. Permenkeu No. 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasi Anggaran Transfer ke Daerah
  44. Permenkeu No. 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
  45. Permenkeu No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tak Kena Pajak
  46. Permenkeu No. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  47. Permenkeu No. 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Permenkeu No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
  48. Permenkeu No. 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
  49. Permenkeu No. 125/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkeu No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
  50. Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  51. Permenkeu No. 112/Pmk.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  52. PerMenkeu No. 95/PMK.02/2012: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2013 dan lampiran
  53. PerMenkeu No. 59/PMK.05/2012: Pelaksanaan pembayaran pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya serta purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI, dan Anggoat Kepolisian NRI
  54. PerMenkeu No. 49/PMK.02/2012: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  55. PerMenkeu No. 37/PMK.02/2012: Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2013 dan Lampirannya
  56. PerMenkeu No.36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2012
  57. PerMenkeu No. 33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
  58. PerMenkeu No. 31/PMK.05/2012: Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara
  59. PerMenkeu No.120/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2012
  60. PerMenkeu no. 101/PMK.02/2011: Klasifikasi Anggaran
  61. PerMenkeu no. 93/PMK.02/2011: Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  62. PerMenkeu No. 84/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBU)Tahun Anggaran 2012
  63. Permenkeu no. 164/PMK.05/2010 : Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
  64. Permenkeu no. 41/PMK.09/2010 : Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  65. Permenkeu no. 29/PMK.06/2010 : Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
  66. Permenkeu no. 154/PMK.03/2009 : Beasiswa yang dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan, mengubah 246/PMK.03/2008
  67. Permenkeu no. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran) atau di sini
  68. Permenkeu no. 171/PMK.05/2007: Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005
  69. PerMenkeu no. 119/PMK.05/2007 : Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
  70. PerMenkeu no. 109/PMK.05/2007: Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
  71. PerMenkeu no. 73/PMK.05/2007: Perubahan atas PerMenkeu no. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
  72. PerMenkeu no. 22/PMK.05/2007: Pemberian Uang Makan bagi PNS
  73. PerMenkeu no. 08/PMK.02/2006: Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
  74. Permenkeu no. 134/PMK.06/2005: Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;Mencabut 606/PMK.06/2004, Mengubah 531/KMK.03/2001
  75. KepMenkeu no.478/KMK.06/2002 : Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Diubah dengan 500/KMK.06/2004
  76. KepMenkeu no. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
  77. Permenkeu No. S-465/MK.03/2000 tentang Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
  78. KepmenKeu no.235/KMK.05/1996: Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negera dan barang yang menjadi milik Negara
  79. Permenkeu no. 01/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi
  80. KepMenkeu no. 332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya

Paparan Kebijakan

  1. Tambahan/Perubahan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013
  2. Rapat Koordinasi Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014
  3. Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja K/L Tahun 2013
  4. Pentingkah Standar Biaya ???
  5. Dasar-Dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia

Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Dirjen Anggaran

  1. Perdirjen Anggaran No. Per – 1 / AG Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012

Peraturan /Keputusan/Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

  1. PER-22/PB/2013 : Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap atau di sini (tayangan penjelasan)
  2. PER-19/PB/2013 : Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  3. PER-17/PB/2013 : Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. PER-13/PB/2013 : Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Melalui Bank Operasional
  5. PER-12/PB/2013 : Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013 (Berisi Ruang Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran pada DIPA)
  6. PER-1/PB/2013 : Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja atas Setoran Pengembalian Belanja
  7. SE Dirjen PB No. SE-16/PB/2013: Petunjuk Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  8. SE Dirjen PB No. S-114/PB/2013 tentang Revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus
  9. SE Dirjen PB No. S-46/PB/2013: Format Pertanggungjawaban Uang Persediaan Yang Sulit Dikuitansikan
  10. SE Dirjen PB No. S-10498/PB.3/2012: Pencatatan dan Pelimpahan Penerimaan Negara pada Tanggal 31 Desember 2012
  11. SE Dirjen PB No. S-9833/PB/2012: Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2012
  12. SE-39/PB/2012 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2012
  13. Keputusan Dirjen PB No. KEP-224/PB/2012 : Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures tentang Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan DIPA Awal Tahun Anggaran 2013 atau di sini
  14. Perdirjen PB No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan lampirannya atau di sini atau di sini
  15. Perdirjen PB No. PER-53/PB/2012: Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Berjalan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  16. Perdirjen PB No. PER-52/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 20 (Dua Puluh) Kementerian Negara/Lembaga
  17. Perdirjen PB No. PER-49/PB/2012: Tata Cara Penyampaian Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Satuan Kerja, serta Pengujian Kebenaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  18. Perdirjen PB No. PER-47/PB/2012: Perubahan Atas PerDirjen PB No. PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012
  19. Perdirjen Perbendaharaan No. 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012
  20. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-15/PB/2012: Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012
  21. Pengumuman No.13/PJ.09/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
  22. PerDirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang
  23. Per – 1 / AG Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012
  24. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-56/PB/2011 : Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih
  25. Perdirjen PB No. PER-41/PB/2011 : Tata cara penerbitan SPM dan SP2D
  26. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-30/PB/2011 : Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
  27. Perdirjen Perbendahraan No. PER-20/PB/2011 :Tata Cara Pelaksanaan Pengunaan Anggaran melalui Pemberian Kuasa Antar-Kuasa Pengguna Anggaran
  28. Perdirjen PB No. PER-19/PB/2011 :Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara atas Beban Rekening Khusus
  29. Perdirjen PB No. PER-11/PB/2011 : Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran
  30. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-10/PB/2011 : Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
  31. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2009: Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan
  32. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-08/PB Tahun 2009: Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar
  33. Perdirjen PB No. PER-65/PB/2007 : koreksi pembukuan penerimaan dan Lampiran
  34. PerDirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2007: Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS
  35. Perdirjen PB No. PER-66/PB/2005: Mekanisme pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Aplikasi/Petunjuk Laporan Keuangan

  1. Aplikasi RKAKL-DIPA 2012, Aplikasi RKAKL-DIPA 2013
  2. Aplikasi TRPNBP
  3. Aplikasi Standar Biaya Khusus (SBK)
  4. Forum Tanya dan Help Desk Aplikasi RKAKL-DIPA, TRPNBP dan SBK atau di sini
  5. Langkah-Langkah dalam Menghadapi akhir Tahun Anggaran 2012
  6. Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013
  7. Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  8. Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  9. Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012
  10. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013
  11. Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  12. Tata Cara Revisi Data PNBP
  13. Contoh TOR untuk Penyusunan Standar Biaya Khusus
  14. Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus
  15. Juknis Uang Makan Bagi PNS
  16. Petunjuk Teknis Uang Lembur
  17. Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Dana Penelitian
  18. Dasar-Dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
  19. Nota Keuangan dan Rancangan APBN TA 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri

  1. SKB tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 unduh di sini
  2. Edaran Mendagri No. 471.13/1826/SJ tentang Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.
  3. SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 unduh di sini
  4. Lampiran Permendagri no. 37 tahun 2012: Prioritas Nasional 2013
  5. Permendagri No. 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di LIngkungan Pemerintah Daerah dan Lampiran
  6. Permendagri no. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

  1. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
  2. Permenpan & RB no.39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerinah
  3. Permenpan & RB no. 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum Tahun 2013
  4. Permenpan & RB no. 24 tahun 2013 tentang Kebijakan Tambhan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013
  5. SKB no.05/SKB/MENPAN-RB/8/2013 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 atau unduh di sini
  6. Surat Edaran Menpan & RB no.13 tahun 2013 tentang Juknis Pelaksanaan SKB 3 Menteri tetang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014
  7. Surat Edaran Menpan & RB no. 10 Tahun 2013 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 Dari tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum(Dengan Sistem Lembar Jawaban Komputer dan Sistem Computer Assisted Test) serta Spesifikasi Materi Tes Kompetensi Dasar CPNS Pelamar Umum Untuk Proses Pengadaan
  8. Surat Edaran Menpan & RB no. B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014
  9. Permenpan & RB no. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan & RP no 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Lampiran
  10. Surat Edaran Menpan & RB no. B/2215/M.PAN-RB/7/2013 tentang Reformasi Sistem Pengadaan CPNS atau di SINI
  11. Permenpan & RB no. 17 Tahun 2013 : Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI
  12. Surat Edaran Menpan & RB no.B/1793/M.PAN-RB/5/2013 tentang Penjelasan Hak Pensiun PNS atau di SINI
  13. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 : Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar atau di SINI
  14. Permenpan & RB no. 13 Tahun 2013: Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
  15. Permenpan & RB no. 1 Tahun 2013: Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya, Lampiran I dan Lampiran II
  16. Surat Edaran Menpan & RB no. 3 Tahun 2013: Penetapan Laporan Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Tahunan pada Website (lama) atau Portal Berita Resmi Instansi
  17. Surat Edaran Menteri PAN-RB  Nomor  02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS
  18. Surat Edaran Menpan & RB no. 1 Tahun 2013: Tindak Lanjut Koodinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemberantaasan Korupsi, dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah
  19. Permenpan & RB no. 233 tahun 2012: Perubahan atas Permenpan no. 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
  20. Permenpan & RB no. 197 Tahun 2012 : Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan Yang dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS, diubah oleh Permenpan & RB no. 233 tahun 2012
  21. Permenpan & RB no. 81 Tahun 2012: Pedoman Penamaan, Singkatan, Dan Akronim Instansi Pemerintah, lampiran
  22. Permenpan & RB no. 80 Tahun 2012: Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, lampiran
  23. Permenpan & RB no. 37 Tahun 2012: Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
  24. Permenpan & RB no. 36 Tahun 2012: Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan atau di SINI
  25. Permenpan & RB no. 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online, lampiran 1 dan Lampiran 2
  26. Permenpan & RB no. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  27. Permenpan & RB no. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Lampiran
  28. Surat Edaran Menpan & RB no. 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013
  29. Surat Edaran Menpan & RB no. 21 Tahun 2012: Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  30. Surat Edaran Menpan & RB no. 16 Tahun 2012: Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di LIngkungan Instansi Pemerintah
  31. Permenpan & RB no. 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri atau di sini
  32. Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, Lampiran
  33. Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, Lampiran
  34. Permenpan & RB no. 15 Tahun 2011: Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 9
  35. Permenpan & RB no. 14 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Lampiran= buku no. 8
  36. Permenpan & RB no. 13 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, Lampiran= buku no. 7
  37. Permenpan & RB no. 12 Tahun 2011: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process), Lampiran= buku no. 6
  38. Permenpan & RB no. 11 Tahun 2011: Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, Lampiran= buku no. 5
  39. Permenpan & RB no. 10 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, Lampiran= buku no. 4
  40. Permenpan & RB no. 9 Tahun 2011: Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, Lampiran= buku no. 3
  41. Permenpan & RB no. 8 Tahun 2011: Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Dan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 2
  42. Permenpan & RB no. 7 Tahun 2011: Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 1
  43. Permenpan no. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  44. Surat Edaran Menpad & RB no. 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
  45. Permenpan & RB no. 10 Tahun 2010: Road Map Birokrasi 2010-2014
  46. PerMenpan& RB no. 7 Tahun 2010 : Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
  47. Permenpan no.PER/60/M PAN/6/2005: Perubahan terhadap Ketentuan Kepmenkoswabangpan no.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan FungsionalDosen dan Angka Kreditnya
  48. Kepmenpan no. KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
  49. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  50. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  51. Kepmenkoswabangpan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Edaran Menpan & RB tentang Pelaksanaan PTUN

  1. Surat Edaran Menpan & RB No. 24 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
  2. Surat Edaran Menpan & RB No. 115 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
  3. Surat Edaran Menpan & RB No. 471 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.