Kuota Bidikmisi Tahun 2013 Ditingkatkan

Yogyakarta — Sebaran penerima beasiswa pendidikan untuk siswa miskin berprestasi (Bidikmisi) harus didorong hingga ke daerah. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan sosialisasi berkesinambungan ke sekolah-sekolah di daerah.”Jangan sampai kelompok di perkotaan saja yang mendapatkan kesempatan. Karena yang tahu informasinya hanya di perkotaan,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, usai bersilaturahmi dengan civitas akademika SMP/SMA Al-Ma’arif, Pajeksan, Yogyakarta, Minggu (5/08).

Dengan disahkannya undang-undang pendidikan tinggi, kata Menteri Nuh, maka payung hukum untuk membuka akses 20 persen bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal semakin kuat. Tahun 2012 ini, kuota pokok penerimaan Bidikmisi sebesar 30 ribu mahasiswa. Melalui APBN-P, kuota tersebut mendapat penambahan 12 ribu orang, menjadi 42 ribu, termasuk 2 ribu diantaranya untuk perguruan tinggi swasta (PTS).

Tahun depan, sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar sidang kabinet terbatas di kantor Kemdikbud, 30 Juli lalu, bahwa kuota bidikmisi harus dinaikkan, Menteri Nuh mengatakan akan menghitung kuota dan besaran untuk kenaikan tersebut. “Wajarnya kenaikan itu 10-20 persen,” katanya. Jika diambil kenaikan 20 persen, maka kurang lebih akan ada 50 ribu penerima Bidikmisi tahun depan. Namun demikian, jumlah tersebut belum masih final. “Jumlahnya sedang dihitung, dan nilai rupiahnya akan dihitung mengikuti inflasi. Inflasi itu antara 7-10 persen,” ujarnya. (AR)

Penerima Bidikmisi Dijaring Sejak SD

08/06/2012

Yogyakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan, saat ini kementerian sedang memantapkan sistem bantuan siswa miskin (BSM) terintegrasi. Sistem ini akan memuat data siswa miskin sejak SD, dan memungkinkan data siswa penerima BSM bisa dipakai hingga ke perguruan tinggi untuk penerima Bidikmisi.

“Dengan sistem tersebut, adik-adik kita di SD punya kepastian dan tidak perlu putus sekolah,” demikian disampaikan Mendikbud di Yogyakarta, Minggu (5/08). Mendikbud mengatakan, sistem BSM terintegrasi akan mulai diterapkan pada tahun 2013 mendatang. Selain itu, sistem ini juga akan dikawinkan dengan program keluarga harapan (PKH). “Kalau data-data ini terintegrasi, kita tidak perlu susah-susah mencarinya saat dibutuhkan,” tuturnya.

Mendikbud menegaskan, Bidikmisi tidak boleh berhenti meskipun terjadi pergantian menteri ataupun pergantian pemerintahan. Terlebih saat ini payung hukumnya semakin kuat dengan disahkannya undang-undang pendidikan tinggi. “Sebelum jadi undang-undang, (Bidikmisi) telah dilindungi oleh PP. Sekarang telah dilindungi UU, meski ganti pemerintahanpun akan tetap jalan,” katanya. Jika sistem integrasi ini mulai dijalankan, diharapkan kepastian siswa dari keluarga ekonomi lemah untuk mengenyam pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi semakin terjamin. (AR)

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.