Produk Hukum yang Berkaitan dengan Guru
Undang-Undang
- UU tentang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No. 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
Peraturan Pemerintah
- PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP no. 74 tahun 2008 tentang Guru
- PP no. 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
- Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
- Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS Daerah
Kepmendiknas
- Kepmendiknas no. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02)
- Kepmendiknas no. 052/P/2011 : Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan
- Kepmendiknas no.126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
- Kepmendiknas no.058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
- Kepmendiknas no. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
Permendiknas
- Permendikbud no. 57 tahun 2012 tentang Ujian Kompetensi Guru
- Peraturan Bersama no. 05/X/PB/2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS
- Permendiknas no. 34 tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru
- Permendikbud no. 05 tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. (Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011).
- Juknis Tunjangan Guru 2012
- Permendiknas no. 30 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas no. 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
- Permendiknas no. 25 tahun 2011 tentang Tunjangan Khusus bagi Guru Tetap Bukan PNS yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru yang Bertugas di Daerah Khusus
- Permendiknas no. 11 tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
- Permendiknas no. 7 tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu
- Permendiknas no. 38 Tahun 2010 tentangPenyesuaian Jabatan Fungsional Guru
- Permendiknas no.35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
- Permendiknas no. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
- Permendiknas no. 27 tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula (mutasi dari jabatan lain bisa baca pasal 10)
- Permendiknas no. 22 Tahun 2010 Perubahan Atas Permendiknas no. 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
- Permendiknas no. 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
- Permendiknas no. 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
- Permendiknas no. 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan kebutuhan,Peningkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau terkecil Terluar
- Permendiknas no. 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
- Permendiknas no. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
- Permendiknas no. 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap bukan PNS yang belum memiliki jabatan fungsional guru
- Permendiknas no. 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan
- Permendiknas no. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompentensi Guru Pendidikan Khusus
- Permendikbud no. 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
- Permendiknas no. 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan
- Permendiknas no. 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru
- Permendiknas no. 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Yang Bertugas Di Daerah
- Permendiknas no. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Permendiknas no. 31 tahun 2005 tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Penataran dan Pengembangan Guru, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
- Permendiknas no.18 tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
- Permendiknas tentang Beban Kerja Guru dan Satuan Pengawas Pendidikan
Permendiknas no. 30 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas no. 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
- Permendiknas no. 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
- Permendiknas tentang Standar Kualifikasi Guru
Permendiknas no. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Gur
Jabatan Fungsional dan Angka Kredit
- Permendiknas no.35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
- Permenpan no. 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
Program Induksi Bagi Guru Pemula
- Salah satu persyaratan untuk diangkat jadi jabatan fungsional guru adalah harus mengikuti program induksi bisa baca link ini:
- Permendiknas no. 27 tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula (mutasi dari jabatan lain bisa baca pasal 10)
Sertifikasi Guru
Wesite resmi Sertifikasi Guru:
http://sergur.kemdiknas.go.id/index.php?pg=home
Inpassing pangkat bagi Guru bukan PNS dan Tunjangan Guru bisa kunjungi:
http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id/?option=com_skinpassing
- Permendiknas no. 22 Tahun 2010 Perubahan Atas Permendiknas no. 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
Ujian Kompetensi Guru (UKG)
Permendikbud no. 57 tahun 2012 tentang Ujian Kompetensi Guru
Pedoman dan Kisi Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2012 bisa klik di sini
Bimtek Online Kemdikbud untuk Latihan Soal-Soal UKG bisa daftar di sini
Jenjang dan Pembinaan karir guru bisa baca di sini
Kerangka Peningkatan Karir Guru
| TINGKAT JABATAN | GOL | ANGKA KREDIT | KARIR | LAMA DALAM GOL |
| GURU UTAMA | IV/e | Akhir jabatan | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Akhir jabatan; Tidak ada batas |
| IV/d | 200; 5 dari pengembangan diri; 14 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun;Total kumulatif 32 tahun | |
| GURU MADYA | IV/c | 150; 5 dari pengembangan diri; 14 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun total 12 tahun; Total kumulatif 28 tahun |
| IV/b | 150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
| IV/a | 150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
| GURU MUDA | III/d | 100; 4 dari pengembangan diri; 8 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahunTotal 8 tahunTotal kumulatif 16 tahun |
| III/c | 100; 3 dari pengembangan diri; 6 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
| GURU PERTAMA | III/b | 50; 3 dari pengembangan diri; 4 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru; 4 tahun | Min. 4 tahunTotal 8 tahun |
| III/a | 50; 3 dari pengembangan diri; | Guru; 4 tahun | Min. 4 tahun |
Sumber: Materi Bintek Guru SMK Disdikprov Jawa Tengah 2011
Peraturan Menteri Keuangan
- Peraturan Menkeu Nomor 71/Pmk.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menkeu Nomor 35/PMK.07/2012 tanggal 9 Maret 2012, tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menkeu Nomor 34/PMK.07/2012 tanggal 9 Maret 2012, tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012
Larangan alih Profesi Guru PNS ke Non Guru
Surat Edaran MenPan no. SE/15/M.PAN/2004 tentang larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
Semoga bermanfaat, salam, Fitri.
Tags Beban Kerja Guru Inpassing pangkat bagi Guru bukan PNS Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Guru Jenjang karir guru Pembinaan Karir Guru Produk Hukum tentang Guru Program Induksi Bagi Guru Pemula Sertifikasi Guru Standar Kualifikasi Guru Tunjangan Profesi Guru Ujian Kompetensi Guru (UKG)



0 Comments
You can be the first one to leave a comment.
Enter your WordPress.com blog URL
http://.wordpress.com
Proceed