Permendikbud no. 14 tahun 2012 tentang kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012

Kebijakan Pengawasan Itjen Tahun 2012 ( Juknis Permendikbud no. 14 tahun 2012) lengkap Rekapitulasi Tindak Lanjuti Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen tahun 2001-2011

Berita Terkait:

Mendikbud Pertanyakan Audit Disclaimer dari BPK
http://infopublik.kominfo.go.id/?page=news&newsid=23291

Jum’at, 01 Juni 2012 | 16:57
Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohaamdad Nuh belum menerima dokumen resmi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2011. Namun, pihaknya sudah mendapatkan kabar dari berbagai sumber kalau Kemdikbud satu-satunya kementerian yang mendapatkan disclaimer. “Yang menyebabkan disclaimer Kemdikbud itu disebut-sebut adalah aset UI dan UGM yang nilainya mencapai Rp2,6 triliun. Tapi setelah kami lakukan konfirmasi dengan UI dan UGM, aset itu sudah diaudit oleh akuntan publik. Hasilnya sudah WTP,” ujar Mendikbud Mohammad Nuh kepada para wartawan saat memberikan penjelasan tetang hasil UN SMP/SMPLB 2012 di Gedung Kemdikbud Jakarta, Jumat (1/6). Nuh mengatakan semua temuan harus bisa dipertanggungjawabkan. “Coba bayangkan satu-satunya kementerian yang mendapat disclaimer dan satunya lagi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) memperoleh penilaian disclaimer,” ujar Mendikbud.

…dst

Audit Kemendikbud Tetap Disclaimer
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=29372

Padang Ekspres • Jumat, 01/06/2012 14:53 WIB
Jakarta, Padek—Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengejar status hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecua­lian (WTP) gagal. Hasil audit anggaran Kemendikbud 2011 berujung opini BPK disclai­mer. Capaian ini mengulangi hasil audit anggaran Kemen­dikbud 2010 lalu. Pihak Kemendikbud sendi­ri masih enggan menanggapi hasil negatif tersebut. Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Ha­mad di Jakarta kemarin mengatakan, informasi lebih rinci terkait hasil audit BPK itu sedang ditangani jajaran In­spek­torat Jenderal (Itjen) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendikbud. “Silakan hubungi masing-masing satuan tersebut,” kata­nya. Komentar serupa juga disampaikan Mendikbud Mo­ham­mad Nuh. Dia tidak mau mengomentari dulu hasil audit BPK ini karena sedang berada di luar negeri. Sementara In­spektur Jendearl (Irjen) Ke­men­dikbud Haryono Umar hingga tadi malam belum bisa dihubungi.

…dst

Mendikbud Bantah PTN Penyebab Disclaimer
http://www.jpnn.com/read/2012/06/02/129240/Mendikbud-Bantah-PTN-Penyebab-Disclaimer-

Sabtu, 02 Juni 2012 , 00:28:00
JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh membantah jika pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sebelumnya berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi penyebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memperoleh opini Disclaimer dari BPK atas hasil audit tahun anggaran 2011. “Saya rasa pengelolaan keuangan 7 BHMN yang saat ini sedang masa transisi ke Badan Layanan Umum (BLU) ataupun PTN murni bukanlah penyebab disclaimer. Karena masa transisi mereka itu sudah sesuai aturan PP No.66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,” terang Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (1/6). Pola sistem keuangan 7 BHMN yang terdiri dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (Unair), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga saat ini dinilai sudah dalam jalur yang benar. “Mereka akan tetap mengikuti pola sistem keuangan di masa transisi ini sampai akhir tahun 2012. Sedangkan tahun pengelolaannya berjalan sampai tahun 2013. Jadi, ya tidak ada yang salah,” jelas Nuh.

…dst

Mendikbud Serius Tangani Disclaimer
http://www.bpk.go.id/en/content/uploads/2012/02/Hal-6-21.pdf

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.