Ini Syarat PNS Ingin Punya Bisnis Sampingan  
http://finance.detik.com/read/2012/02/28/154821/1853630/4/

Foto: dok.detikFinance

Selasa, 28/02/2012 15:49 WIB
Kementerian Keuangan memberikan 3 syarat untuk pegawainya yang ingin melakukan bisnis sampingan di luar urusan pekerjaannya. Apa saja syaratnya?

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan PNS golongan III/d ke bawah sebetulnya diperbolehkan untuk melakukan bisnis di luar pekerjaannya, asalkan mendapat izin dari pejabat yang bertanggung jawab.

“Kalau golongan III/d ke bawah harus minta izin ke Menteri, tetapi bisa diturunkan ke saya misalnya. Kalau selama ini yang terjadi paling tidak mereka meminta izin kepada kepala kantornya atau atasannya langsung,” ujar Badaruddin kepada detikFinance, Selasa (28/3/2012).

Selain itu, Badaruddin menegaskan bisnis usaha yang dilakukan para PNS tidak boleh mengandung conflict of interest.

“Etikanya orang tidak boleh berusaha yang menimbulkan conflict of interest. Jadi misalkan pegawai Bapepam-LK itu bermain saham, itu tidak boleh. Kalau istri atau suaminya bisa saja melakukan usaha, asal yang bersangkutan menyadari jangan ada conflict of interest,” tegasnya.

Kemudian, tambah Badaruddin, bisnis tersebut harus dilihat dari sisi kepatutan. Maksudnya, bisnis tersebut tidak boleh mengganggu konsentrasi dan waktu kerja.

“Yang paling pokok adalah usaha itu tidak menghabiskan waktunya, tidak boleh menganggu jam kerjanya, konsentrasinya. Konsentrasi saja tidak boleh apalagi jam kerja,” paparnya.

Badaruddin menilai bisnis tersebut bukanlah dilihat dari berapa besar nilai usahanya, tetapi kemampuan PNS itu dalam memenuhi ketiga persyaratan tadi.

“Ya kalau punya warung kelontong, tapi si bersangkutan nongkrong seharian di warung ya sama saja tidak boleh,” pungkasnya.

Pelarangan PNS melakukan usaha sampingan di luar pekerjaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Aturan ini sudah ada dan dibuat pada zaman Presiden Soeharto.

Dalam salinan PP tersebut terlihat PP tersebut diteken atas nama Jenderal TNI Soeharto pada 5 Maret 1974.Aturan itu mengatakan, untuk PNS. golongan III/d ke bawah diperbolehkan melakukan bisnis lain tetapi harus seizin Menteri atau pejabat yang berwenang. Sementara untuk golongan IV/a, tidak diizinkan sama sekali untuk membuka usaha lain.

PNS golongan ruang III/d ke bawah, serta isteri dari PNS wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki Perusahaan Swasta atau melakukan kegiatan usaha dagang.

Pejabat berwenang dapat menolak permintaan izin atau persetujuan yang dimaksud apabila pemberian izin atau persetujuan itu akan mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas dari yang bersangkutan, atau dapat merusak nama baik instansinya.

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

1 Comment

  1. Fitri says:

    Fwd: Re: Bantahan terhadap Pernyataan Sdr Didit Agus Irwantoko yg Mengatakan PNS boleh Berbisnis sampingan karena PP no. 6 tahun 1974 sudah dicabut!

    Wah Dik Didit kita tidak dibenarkan (tak berwenang) revisi atau koreksi dasar hukum lho, apalagi turut menyebarkan sesuatu bantahan yang tak memiliki dasar hukum. Bisa dituntut lho.
    Kata siapa PP no. 6 tahun 1974 tak berlaku lagi, tolong tunjukan pasal yang mencabut dan membatalkannya !

    Nampaknya Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi itu memiliki banyak bisnis sampingan yang bertentangan dengan hukum maka asal berkomentar aja. Dik, PP no. 06 tahun 1974 sampai hari ini 100% masih hidup dan berlaku, tolong beritahukan di PP no. 30 tahun 1980 ataupun PP no. 53 tahun 2010 pasal mana yang menyatakan PP ini sudah dibatalkan ? PP tentang kedisplinan PNS tak bisa membatalkan PP no. 06 tahun 1974 tanpa ada satu pasalpun menyinggungnya. Malah kalo adik cermati sebelum ikut menyebarkan komentar pejabat yang mungkin banyak memiiki bisnis sampinga atas namanya, tolong luangkan sedikit waktu baca baik PP no. 30 tahun 1980 maupun PP no. 53 tahun 2010 tentang Kedispilin PNS. Malah PP no. 06 tahun 1974 ini turut dijadikan sebagai dasar pembentukan PP tentang displin pegawai. Silakan baca PP no. 30 tahun 1980 alinea Mengingat…butir ke 4

    PP no. 30 tahun 1980 tenang Peraturan Disiplin Pegawai (dibatalkan oleh PP no. 53 tahun 2010)
    http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1980/30TAHUN~1980PP.htm
    PP no. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
    53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
    http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/pns/PP53-2010.pdf

    Aneh tapi nyata:
    Berani mengatakan PP 6 tahun 1974 telah diperbarui menjadi PP 30 tahun 1980 ??? Berani mengatakan dengan batalnya PP 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS maka PP no. 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta turut jadi batal? untuk membatalkan suatu PP harus jelas tercantum dalam peraturan setara yang lebih baru atau yang lebih tinggi. The world may be crazy ! Membatalkan PP no. 30 tahun 1980 apa = membatalkan semua PP tentang PNS ?

    Terlalu banyak manusia asal-asal komentar karena memiliki suatu kepentingan pribadi terselubung, mereka membantah atau berkomentar hanya karena merasa dirinya dirugikan, mana mungkin seorang Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin tak mengerti hukum…^_^
    Salam, Fitri

    >>>

    To: DiktiGroup@yahoogroups.com
    From: didit.agus@xxxx
    Date: Thu, 1 Mar 2012 11:40:59 +0700
    Subject: Re: [DG] Persyaratan PNS Memiliki Bisnis Sampingan

    Dear All,

    Merevisi sekaligus koreksi dasar hukum dari berita rekan Nurfitri:

    Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan usaha sampingan di luar pekerjaannya ternyata sudah tidak berlaku lagi. Aturan yang dibuat pada zaman Presiden Soeharto dulu sudah digantikan oleh PP 53/2010 pada pemerintah Presiden SBY di 6 Juni 2010.

    “Sudah tidak berlaku, soalnya PP 6 tahun 74 sudah dicabut dan sekarang berlaku PP 53 tahun 2010,” menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi.

    Dedi mengungkapkan hal tersebut setelah dikonfirmasi apakah pegawai pajak boleh berbisnis diluar pekerjaannya atau tidak. Dedi memberikan data-data PP 6 tahun 1974 telah diperbarui menjadi PP 30 tahun 1980.

    Dalam PP pasal 3 ayat 1 tertuang larangan pegawai yang dalam aturan itu mengatakan, untuk PNS golongan III/d ke bawah diperbolehkan melakukan bisnis lain tetapi harus seizin Menteri atau pejabat yang berwenang. Sementara untuk golongan IV/a, tidak diizinkan sama sekali untuk membuka usaha lain.

    Serta, PNS golongan ruang III/d ke bawah, serta istri dari PNS wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki Perusahaan Swasta atau melakukan kegiatan usaha dagang.

    “Namun hal ini dihapus pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” tutur Dedi.

    Dalam ketentuan penutup PP 53/2010 memang disebutkan pada saat PP ini berlaku (PP 53/2010) maka PP nomor 30 tahun 1980 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

    Pernyataan Dedi ini sekaligus membantah pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin. Ia mengatakan, dasar aturan PNS tidak boleh berbisnis ini dalam PP nomor 6 tahun 1974.

    Terima Kasih,

    Didit Agus Irwantoko,

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.