Pemerintah Tetapkan Gaji Guru Swasta

Harus di Atas Upah Minimum Provinsi

Jakarta, Kompas - Pemerintah akan menetapkan standar gaji minimum bagi guru honorer yang bertugas di sekolah swasta. Hal ini tercantum dalam rancangan peraturan pemerintah tentang tenaga honorer yang kini sudah berada di Sekretariat Negara.

”Jika peraturan pemerintah itu disahkan, pemerintah daerah tidak dapat menolak kebijakan pemerintah pusat itu dengan alasan otonomi daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMP dan PMP Kemdikbud) Syawal Gultom, Jumat (11/11), di Jakarta. ”Peraturan pemerintah ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sehingga harus diikuti semua sekolah,” ujarnya.

Kepala Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMP dan PMP Unifah Rosyidi menambahkan, kendala pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru honorer dan guru swasta adalah adanya otonomi daerah. Dengan otonomi daerah itu, pemerintah pusat tidak mempunyai kewenangan.

”Kemdikbud bisa dengan mudah membuat peraturan, tetapi persoalan guru, misalnya kewenangan mengangkat guru, masih dipegang daerah,” ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengingatkan bahwa sebelum peraturan pemerintah tersebut disahkan, rancangan peraturan pemerintah itu sebaiknya ditinjau ulang. Ini disebabkan isi peraturan pemerintah disinyalir akan berlaku untuk tenaga honorer dan guru honorer di sekolah negeri serta tidak secara spesifik membahas guru honorer di sekolah swasta. Selain itu, tenaga honorer tata usaha di sekolah belum diatur.

Menurut Sulistyo, tidak semua guru dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun tidak berstatus PNS, pemerintah tetap harus melindungi guru honorer, terutama yang di sekolah swasta. Salah satu caranya, dengan memberikan gaji minimum yang harus dipatuhi penyelenggara pendidikan, dengan subsidi pemerintah.

Standardisasi gaji ini, menurut Syawal, akan menjadi syarat wajib pendirian sekolah swasta. Yayasan atau sekolah swasta harus memberikan gaji di atas upah minimum provinsi (UMP). Dengan adanya aturan ini, sekolah tidak dapat lagi asal-asalan memberikan gaji kepada guru. (LUK)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/11/12/03224773/pemerintah.tetapkan.gaji.guru.swasta

>>

Kategori I tak Boleh Diganti (Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS)

Sel, 01/11/2011 – 10:44

Pemerintah bertekad menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini. Terutama untuk tenaga honorer kategori I (dibiayai APBN dan APBD). Lantas, bagaimana instansi yang sudah tidak memiliki honorer kategori I? Apakah bisa menggantinya dengan honorer kategori II (dibiayai selain APBN dan APBD)?

Kepala Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengakui ada beberapa kabupaten/kota yang mengajukan tenaga honorer kategori II untuk diangkat menjadi CPNS. Alasannya, tenaga honorer kategori I di daerah tersebut sudah habis alias seluruhnya telah diangkat pada tahun sebelumnya.

Menyikapi hal tersebut, Tumpak tegas mengatakan tidak bisa. ’’Kalau kosong (tidak ada honorer kategori I, red), ya kosong. Pengangkatan tahap pertama ini khusus kategori I,’’ katanya di Jakarta kemarin, Senin 31 Oktober.

Tumpak juga menjelaskan, ketika BKN sibuk mengurusi validasi honorer kategori I beberapa bulan lalu, ada sejumlah daerah yang nekat menyusupkan honorer kategori II untuk masuk pengangkatan tahap pertama. Rata-rata, pemkab dan pemkot menyelipkan 20 sampai 40 orang.

Upaya itu, menurut Tumpak, mudah diketahui. Sebab, dalam validasi tersebut dilampirkan keterangan penghasilan yang diterima honorer setiap bulan. Di beberapa pemkab dan pemkot, keterangan gaji berpeluang diakali. Tetapi, setelah di-crosscheck ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan diketahui apakah yang bersangkutan itu digaji dari APBN/APBD atau bukan. ’’Validasi sudah selesai, pengangkatan honorer kategori I tinggal menunggu RPP (rancangan peraturan pemerintah, Red) disahkan,’’ tandasnya.

Terkait dengan pengesahan RPP yang terus berlarut, Tumpak enggan berkomentar. Dia mengatakan, posisi RPP sudah selesai dibahas di tingkat kementerian dan badan serta DPR. Selanjutnya, tinggal menunggu pengesahan dari Presiden SBY.

Dalam salinan RPP diterangkan bahwa ada perbedaan sistem pengangkatan honorer kategori I dengan kategori II. Bagi tenaga honorer kategori I, proses pengangkatannya hanya melalui seleksi administrasi. Dari 67 ribu honorer kategori I, seluruhnya berpeluang diangkat.

Untuk honorer kategori II, pengangkatannya selain melalui seleksi administrasi juga harus menjalani seleksi ujian tertulis layaknya rekrutmen CPNS reguler. Namun, saat ujian nanti, mereka hanya bersaing antara sesama honorer kategori II. Diperkirakan, tidak semua honorer kategori II yang jumlahnya mencapai 600 ribu orang bisa diangkat menjadi CPNS.

Dalam RPP itu juga disebutkan, jika dengan sistem tersebut masih ada honorer yang tertinggal gara-gara gagal dalam seleksi administrasi dan tes tulis, instansi yang bersangkutan boleh tetap memperkerjakan yang bersangkutan hingga umur 56 tahun. Ketentuan lain, instansi harus memberikan penghasilan paling rendah sebesar upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, honorer juga mendapatkan tunjangan hari tua dan wajib diikutkan dalam program asuransi kesehatan.

Tumpak mengingatkan, honorer yang bakal diangkat dalam RPP ini adalah tenaga honorer yang SK kerjanya berumur minimal satu tahun pada 31 Desember 2005. Artinya, mereka yang bisa diangkat adalah yang SK kerjanya keluar maksimal 31 Desember 2004.

Dengan demikian, RPP tadi tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat honorer yang SK kerjanya keluar pada 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan seterusnya. ’’Pengangkatan honorer yang ber-SK 2005 ke atas akan diatur dalam RPP lain,’’ jelas Tumpak. Yakni, RPP tentang pegawai tidak tetap (PTT).

FAJAR ONLINE

Sumber : http://www.dprdsulsel.go.id/content/kategori-i-tak-boleh-diganti-pengangkatan-tenaga-honorer-menjadi-cpns

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

4 Comments

  1. Agus says:

    Pemerintah hanya janji dan janji saja tentang PP yang mengatur gaji guru, alasan otonomi lah itu lah………………. memang seharusnya mentripun gajinya outsorsing kali ya atau diambil dari tenaga honorer biar merasakan bagaimana jadi tenaga honorer

    • Fitri says:

      Dear Dik Agus, mari kita berdoa semoga Negeri kita semakin hari semakin baik, tidak mungkin Allah SWT membiarkan Guru Honorer terpuruk terus, apapun kesulitan pasti ada jalan keluar.

      Kehidupan saya dulu juga sangat susah, hidup berdua bersama Mama yang sakit depresi berat karena ditinggal ayah, tak ada yang perdulikan nasib kami, saya melangkah sendiri hanya berbekal ” Harapan dan harga diri” yang saya miliki, usiaku baru 10 tahun saat itu, melangkah dalam kondisi sering menghadapi jalan buntu. Namun saya tak pernah berhenti berjuang melawan nasib. Saya yakin Tuhan Maha Penyayang tidak akan membiarkan umatnya yang mau berusaha derita terus.

      Saya tidak memiliki ijazah SD karena hanya sempat 4 tahun duduk di SD. Tidak sangka di usia 16 tahun ada seorang kepala sekolah yang merasa iba melihat nasibku membiarkan saya duduk di Kls 2 SMP (usiaku sudah tak mungkin dikembalikan ke bangku SD) di sekolah yang beliau kelola. Saat itu saya tidak tahu bedakan kepala dengan kelapa, bingung membaca rumput dengan lumpur, selalu bertanya di hati yang mirip kuda itu kedelai atau keledai? sungguh berat bagi seorang remaja yang hanya pernah 4 tahun mengikuti pelajaran SD yang semua mata pelajaran pakai bahasa China dan sudah 6 tahun putus sekolah. Namun saya tahu itu adalah satu-satunyakesempatanku untuk keluar dari lumpur kemiskinan. Selama satu tahun saya rata-rata hanya tidur satu jam dalam sehari, karena selain belajar saya harus merawat Mama dan cari kehidupan.

      Alhamdulillah pada ujian naik kelas saya peroleh juara kedua, dan seterusnya sampai tamat kuliah saya pertahankan prestasi Pemuncak. Dan Karena prestasi studi sebelum tamat kuliah saya sudah ditawari kerja di suatu perusahaan swasta dengan penghasilan yang bisa membahagiakan Mama dan bantu saudara-saudaraku yang hidup melarat di negeri seberang. Sepanjang perjalanan hidup bukan tak ada gelombang lagi yang saya hadapi, baik dalam kehidupan rumah tangga atau karir selalu ada aja ujian yang saya hadapi, namun Dik Agus saya tak pernah menyerah, tak pernah berhenti berjuang mengalahkan keterpurukan.

      Jadi dik Agus walaupun pemerintah kita terkesan hanya janji dan janji, kita jangan sampai dihinggapi pesimis lantas berputus asa dan berhenti berusaha, lihatlah saya yang dulu tak memiliki harta dan hanya memiliki Mama, sekarang alhamdulillah memiliki seorang suami yang sangat baik, dua putera yang sangat patuh, pekerjaan yang lumayan bagus dan Mama (sekarang usia 88 tahun) dan Ibu mertua (92 tahun) alhamdulillah masih bersama kami (mama dan ibu mertua hidup rukun seatap dengan kami), masih bekerja dan di setiap freetime bisa turut kontribusi dunia pendidikan lewat web ini.

      Dik Agus, maju terus berhenti mengeluh, mari menyambut hari esok yang lebih cerah, yakinlah kalo saya bisa adik juga bisa berhasil, semoga sukses dan bahagia selalu…
      Mohon maaf bila terkesan menggurui,
      Salam kompak, Fitri

  2. Pery says:

    Ya,…mudah2n para petinggi terkait urusan guru dapat menepati janjinya,…karena janji dalam PP adalah janji kepada Allah SWT dan janji kepada seluruh guru honorer se – Indonesia. Segeralah untuk merealisasikannya dan buktikan bahwa para petinggi dunia pendidikan kita tidak omong kosong saja. Malu pada negara tetangga Malaysia, banyak guru Indonesia pindah mengajar ke sana dan menjadi warga negara Malaysia semata2 di Indonesia menjadi guru honorer tidak dihargai semestinya. Lihatlah negara besar, di USA gaji PN dan Honor perbedaannya hanya 20% dari gaji PN, kenapa demikian, karena mereka mengutamakan kesetaraan dan tanggungjawab yang sama dalam profesi. di Indonesia sebaliknya, honorer tidak masuk ngajar saja di potong, sedangkan PN tidak masuk gaji tetap saja sama. Saya mendoakan jajaran petinggi Pendidikan yang sekarang dapat mengatasi masalah ini dengan segera. terima kasih.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.