Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan 2012 Rp 286,6 Triliun Diprioritaskan untuk BOS dan Sekolah Rusak
http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2011/8/17/alokasi-bos.aspx

17 Agustus 2011 | Laporan oleh aline
Jakarta-Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tahun sebanyak Rp 286,6 triliun pada 2012. Prioritas utama penggunaan anggaran tersebut adalah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan perbaikan sekolah rusak. Demikian disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato  pokok-pokok kebijakan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2011-2012 di Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Selasa (16/08/2011). Presiden SBY menyampaikan, pada RAPBN 2012 mendatang pemerintah tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. “Kita bersyukur dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus ditingkatkan, bahkan melampaui amanat konstitusi,” katanya.

Pada tahun lalu anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 225,2 triliun atau 20 persen dari APBN, sedangkan pada tahun ini, jumlah anggaran meningkat menjadi Rp 266,9 triliun atau 20,2 persen dari APBN. “Tahun 2012 kita rencanakan sebesar Rp 286,6 triliun atau 20,2 persen,” kata Presiden disambut tepuk tangan para peserta sidang. Presiden berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Presiden menyatakan, di berbagai pelosok desa masih terdapat banyak gedung sekolah yang kurang layak. “Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya dengan anggaran pendidikan yang tersedia.”

Alokasi anggaran pendidikan juga tetap diprioritaskan untuk memberikan BOS bagi 31,3 juta siswa setingkat sekolah dasar (SD) dan 13,4 juta siswa setingkat sekolah menengah pertama (SMP), serta menyediakan beasiswa bagi lebih dari delapan juta siswa miskin pada semua jenjang pendidikan. Sementara, di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah memberikan beasiswa peningkatan prestasi akademik, bantuan belajar mahasiswa, dan beasiswa bidik misi yaitu bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada para mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai namun kurang mampu secara ekonomi.

Sejalan dengan itu, kata Presiden SBY, akan ditingkatkan pula mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah melalui sertifikat guru sebanyak 90 ribu orang. “Dari apa yang saya kemukakan tadi, Insya Allah tahun 2012 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air.” (agung/aline)

>>>

Alokasi Dana BOS 2012 Naik 40,5 Persen
http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2011/8/17/bos-naik.aspx

17 Agustus 2011 | Laporan oleh aline
Jakarta-Pemerintah  berencana menaikkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Rp 23,6 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Anggaran ini mengalami kenaikan sebanyak Rp 6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P tahun ini. Demikian disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan menyampaikan pidato pokok-pokok kebijakan dan RAPBN 2012 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2011-2012 di Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Selasa (16/08/2011). Presiden SBY menyampaikan, alokasi dana BOS tersebut merupakan bagian dari dana penyesuaian yang mencapai Rp 58,4 triliun yang mengalami peningkatan Rp 3,9 triliun dari pagu APBN-P 2011 Rp 54,5 triliun. Dana penyesuaian ini, kata Presiden, dimaksudkan sebagai stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendidikan BOS daerah.

“Saya mendengar ada  permasalahan dalam penyelenggaraan dana BOS ke daerah pada tahun ini. Saya tidak ingin perolehan dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya menjadi terlambat. Saya berharap pada tahun mendatang hal-hal yang menghambat penyaluran dana BOS harus ditiadakan,” kata Presiden SBY.

Disamping dana BOS, pemerintah juga merencanakan alokasi dana  tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil (PNS) daerah sebesar Rp 30,6 triliun. Jumlah itu naik sebesar Rp 12,1 triliun atau lebih dari 65 persen dari pagu APBN-P 2011. Sementara, untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS daerah menjadi minimal Rp 2 juta per bulan, pemerintah juga tetap menyediakan anggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru, yang keseluruhannya mencapai Rp 2,9 triliun. “Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya,” pungkas Presiden SBY.(agung/grace)

>>>

Tiga Menteri Teken SKB Percepatan Pencairan Dana BOS
http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2011/8/16/skb-bos.aspx

16 Agustus 2011 | Laporan oleh aline
Jakarta — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada Selasa (16/08) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Jakarta menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2011. Menkokesra Agung Laksono menyaksikan penandatanganan.

Menteri Agung menyampaikan, pemerintah menempuh berbagai upaya untuk mempercepat pencairan dana BOS agar sampai ke sekolah tepat waktu. Melalui SKB tiga menteri ini, kata dia, pemerintah akan melakukan empat hal yaitu monitoring, evaluasi, asistensi, dan pelaporan. “Komitmen kepala daerah harus sama dengan komitmen pusat untuk sungguh-sungguh mencairkan dana tersebut sampai ke tangan yang berhak. Diharapkan di triwulan terakhir nanti tidak ada lagi yang terlambat mencairkan,” katanya. Pemerintah akan membentuk tim terdiri atas Kemdiknas, Kemdagri, dan Kemenkeu termasuk BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk memonitor jalannya penyaluran BOS. Dana BOS saat ini telah mencukupi 70 persen kebutuhan operasional sekolah. “Kalau ditambah dengan BOS daerah maka sudah 100 persen. Dengan demikian, tidak ada pungutan-pungutan lagi bagi sekolah-sekolah yang mendapatkan aliran dana bos tersebut,” kata Menteri Agung.

Menteri Nuh menyampaikan, kebijakan penyaluran dana BOS 2011 masih menggunakan sistem yang berlaku saat ini. Dari sistem yang ada saat ini kemudian dilakukan upaya percepatan. “(Kebijakan pada) 2012 sangat tergantung dari rekomendasi tim ini. Nanti harus dituangkan dalam Undang-Undang APBN, yang akan ditetapkan Oktober 2011,” katanya.

…dst

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.