Kinerja Kemendiknas Ranking 2
http://kampus.okezone.com/read/2011/03/07/373/432220/kinerja-kemendiknas-ranking-2

Senin, 7 Maret 2011 – 15:49 wib
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berhasil menempati urutan kedua, dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2010 yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenegpan dan RB).

Kemendiknas mampu unggul dibanding 79 kementerian atau lembaga pemerintahan yang dievaluasi Kemeneg PAN&RB.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PAN&RB E E Mangindaan kepada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendiknas Dodi Nandika, di Aula Serba Guna Kemenpan&RB, Senin (7/3/2010).

Menpan menyatakan, akuntabilitas kerja merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi. “Penilaian ini dilakukan agar instansi pemerintah termotivasi untuk semakin baik sebagai aparatur, sebagai abdi negara, dan abdi masyarakat,” kata Mangindaan seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemendiknas, Senin (7/3/2011).

Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup lima komponen, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

…dst

Yang di bawah ini adalah Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat yang dikutip dari Website Kemenpan:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Meningkat
http://www.menpan.go.id/index.php/berita-index/82-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-pusat-meningkat 

Senin, 07 Maret 2011 17:16

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2010 yang nilainya cukup baik (CC) ke atas melampaui target. Tercatat sebanyak 50 kementerian/lembaga (63,29%) mendapatkan kategori cukup baik (CC) ke atas, dibanding tahun 2009 yang hanya 47,37% atau naik 16,27%. Padahal target tahun 2010, instansi pusat yang nilainya CC ke atas 60%. 

Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat di Jakarta, Senin (7/3).

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tahun 2010, terdapat 11 kementerian/lembaga (K/L) mendapat predikat B (baik), 39 K/L berpredikat CC (cukup baik), 27 K/L predikat C (agak kurang) dan tinggal 2 K/L mendapat predikat D (kurang).

Sebagai perbandingan, dari laporan hasil evaluasi AKIP pusat tahun 2009, hanya ada 7 instansi yang mendapat nilai B, sementara yang nilainya CC sebanyak 29 instansi, 33 instansi mendapat nilai C, dan tiga instansi nilainya D.

Berdasarkan RPJMN, ditargetkan pada tahun 2014, sebanyak 80 persen instansi pemerintah pusat sudah mencapai kategori cukup baik (CC) ke atas. ”Saya yakin, dengan tekad, komitmen, konsistensi dan kesungguhan yang tinggi, target tersebut dapat dicapai dengan baik,” ujar Menteri.

Lebih dari itu, lanjut Menteri, target akan dapat dicapai dengan implementasi manajemen kinerja pemerintah yang berfokus pada hasil (outcome) dalam waktu tidak terlalu lama.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB Herry Yana Sutisna, dari 79 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi sebanyak 11 instansi yang mendapatkan nilai B KPK, Kemendiknas, Kementerian ESDM, Kementerian Budpar, Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, LAPAN, Kemendagri, Kementerian PAN dan RB, dan MK.

Adapun tujuh instansi pemerintah pusat yang mendapat nilai B pada tahun 2009, adalah Kemendiknas, Kementerian ESDM, Kementerian Budpar, Kementerian Keuangan, BPKP, KPK, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini setidaknya terdapat 4 isu penting yang diungkap. Pertama, untuk melihat sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang lebih berfokus pada hasil. Kedua, pembangunan sistem pengukuran, pengumpulan data kinerja, dan pelaporan kinerja; Ketiga, perkembangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan khususnya program strategis instansi; dan keempat adalah perkembangan dan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Terdapat lima komponen besar manajemen kinerja yang dinilai, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. (HUMAS MENPAN-RB)

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat

No Instansi Kategori
1 Komisi Pemberantasan Korupsi B
2 Kementerian Pendidikan Nasional B
3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral B
4 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata B
5 Kementerian Keuangan B
6 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan B
7 Badan Pemeriksa Keuangan B
8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional B
9 Kementerian Dalam Negeri B
10 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B
11 Mahkamah Konstitusi B
12 Kementerian Riset dan Teknologi CC
13 Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah CC
14 Kementerian Perumahan Rakyat CC
15 Kementerian Pemuda dan Olahraga CC
16 Kementerian Luar Negeri CC
17 Kementerian Pertahanan CC
18 Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia CC
19 Kementerian Perindustrian CC
20 Kementerian Perdagangan CC
21 Kementerian Pertanian CC
22 Kementerian Kehutanan CC
23 Kementerian Perhubungan CC
24 Kementerian Kelautan dan Perikanan CC
25 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi CC
26 Kementerian Pekerjaan Umum CC
27 Kementerian Kesehatan CC
28 Kementerian Agama CC
29 Kementerian Komunikasi dan Informatika CC
30 Arsip Nasional Republik Indonesia CC
31 Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional CC
32 Badan Koordinasi Penanaman Modal CC
33 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional CC
34 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia CC
35 Badan Pengawas Obat dan Makanan CC
36 Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi CC
37 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional CC
38 Badan Standarisasi Nasional CC
39 Badan Tenaga Nuklir Nasional CC
40 Lembaga Administrasi Negara CC
41 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia CC
42 Lembaga Ketahanan Nasional CC
43 Lembaga Sandi Negara CC
44 Perpustakaan Nasional CC
45 Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat CC
46 Sekretariat Negara CC
47 Sekretariat Kabinet CC
48 Badan Narkotika Nasional CC
49 Otorita Batam CC
50 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia CC
51 Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan C
52 Kementerian Koordinator Perekonomian C
53 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat C
54 Kemterian Lingkungan Hidup C
55 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak C
56 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal C
57 Kementerian Badan Usaha Milik Negara C
58 Kementerian Sosial C
59 Badan Intelejen Negara C
60 Badan Kepegawaian Negara C
61 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika C
62 Badan Pengawas Tenaga Nuklir C
63 Badan Pertanahan Nasional C
64 Badan Pusat Statistik C
65 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat C
66 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah C
67 Mahkamah Agung C
68 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial C
69 Kejaksaan Agung C
70 Kepolisian Negara Republik Indonesia C
71 Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum C
72 Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia C
73 Badan Nasional Penanggulangan Bencana C
74 Dewan Ketahanan Nasional C
75 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan C
76 BPL Sidoarjo C
77 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah C
78 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban D
79 Badan SAR Nasional D
Rata-rata CC

 

 

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.