RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2011

TENTANG

PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :
a.   bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.   bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa dan pembangunan pendidikan menuju bangsa yang berpengetahuan serta berkarakter;
c.   bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam interaksi global diperlukan perguruan tinggi yang sehat, bermutu, mandiri, dan maju;
d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi.

Mengingat       :
1.   Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.    Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengelola pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2.    Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang selanjutnya disebut PTP adalah satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah.
3.    Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut PTM adalah satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.    Statuta Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah anggaran dasar bagi Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan akademik dan nonakademik Perguruan Tinggi.
5.    Organ Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Organ adalah unit organisasi Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi Perguruan Tinggi, baik sendiri maupun bersama-sama.
6.    Majelis Pemangku adalah Organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
7.    Pemimpin adalah pejabat yang memimpin Organ yang menjalankan fungsi pengelolaan dengan sebutan rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik/akademi.
8.    Pimpinan Organ adalah Pemimpin bersama sekelompok pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Pemimpin berdasarkan Statuta untuk secara bersama menjalankan fungsi pengelolaan suatu organ.
9.    Senat Akademik adalah Organ yang menjalankan fungsi pengawasan akademik.
10.  Satuan Pengawas adalah Organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.
11.  Dewan Pengawas adalah Organ yang menjalankan fungsi pengawasan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
12.  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13.  Setiap orang adalah orang perorang atau badan hukum yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi
14.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16.  Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2
Perguruan Tinggi dikelola berdasarkan asas:
a.    kebenaran;
b.    keadilan;
c.    nirlaba;
d.    otonomi;
e.    transparansi;
f.     akuntabilitas; dan
g.    penjaminan mutu.

Pasal 3
Tata kelola Perguruan Tinggi bertujuan:
a.   memajukan Perguruan Tinggi agar mampu mewujudkan visi pendidikan nasional, sesuai dengan tahapan kemandirian Perguruan Tinggi berdasarkan asas kebenaran, keadilan, nirlaba, otonomi, transparansi, akuntabilitas, dan penjaminan mutu.
b.   mewujudkan kemandirian Perguruan Tinggi agar sesuai dengan tahapan kemandiriannya sehingga mampu melakukan:
1.   pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang strategis untuk masa depan bangsa dan negara;
2.   perluasan akses pada pendidikan tinggi secara nasional;
3.   peluasan akses khusus pada pendidikan tinggi untuk daerah tertinggal, perbatasan, konflik, dan bencana;
4.   penyelenggaraan program pada jenjang pendidikan tinggi untuk menunjang pemberdayaan daerah dan Pemerintah Daerah;
5.   pengembangan dan pelestarian ilmu yang menunjang keberlangsungan seni dan budaya bangsa;
6.   penyelenggaraan program untuk internasionalisasi pendidikan tinggi;
7.   penyelenggaraan program pembinaan dalam rangka meningkatkan kemandirian Perguruan Tinggi lain.

BAB II
TANGGUNGJAWAB

Pasal 4
(1)  Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTP dan PTM.
(2)  Menteri berwenang memberikan kemandirian pada Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tata kelola pendidikan tinggi.

BAB III
STATUTA

Pasal 5
(1)  Setiap Perguruan Tinggi harus membuat Statuta sebagai dasar penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
(2)  Statuta digunakan untuk sebagai dasar penyusunan peraturan akademik dan nonakademik, serta prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
(3)  Statuta paling sedikit memuat:
a.    pembukaan;
b.    ketentuan umum;
c.    visi, misi, dan tujuan;
d.    identitas;
e.    penyelenggaraan pendidikan yang meliputi  jalur, jenjang, jenis, bentuk, program pendidikan, dan  program studi;
f.     sistem penjaminan mutu internal dan eksternal;
g.    kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
h.    gelar akademik dan penghargaan;
i.     susunan organisasi;
j.     tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota pimpinan  dan anggota Majelis Pemangku, pemimpin dan pimpinan organ pengelola, pimpinan  dan anggota senat akademik, pimpinan  dan anggota satuan pengawas;
k.    dosen dan tenaga kependidikan;
l.      mahasiswa dan alumni;
m.   kerjasama;
n.    sarana dan prasarana;
o.    pendanaan dan pembiayaan;
p.    pengawasan; dan
q.    ketentuan penutup.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Statuta diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6
(1)  Statuta PTP dengan kemandirian penuh ditetapkan oleh Majelis Pemangku atas usul Senat Akademik.
(2)  Statuta PTP dengan kemandirian sebagian ditetapkan oleh Menteri atas usul Senat Akademik.
(3)  Statuta PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah ditetapkan oleh Menteri bersama menteri lain atau pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian atas usul Senat Akademik.
(4)  Statuta PTM ditetapkan oleh Menteri atas usul pendiri.

BAB IV
FUNGSI, BENTUK, DAN MANDAT

Pasal 7
Perguruan tinggi berfungsi memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni melalui penelitian ilmiah, yang hasilnya didiseminasikan melalui proses pembelajaran pada pendidikan tinggi serta diabdikan untuk pengembangan masyarakat.

Pasal 8
(1)  Perguruan Tinggi dapat berbentuk:
a.   universitas;
b.   institut;
c.   sekolah tinggi;
d.   politeknik; atau
e.   akademi.
(2)  Bentuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9
(1)  Kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
a.   Perguruan Tinggi dengan kemandirian penuh bagi PTP dan PTM.
b.   Perguruan Tinggi dengan kemandirian sebagian bagi PTP dengan cara menerapkan PPK-BLU dan PTM dalam pengelolaan kegiatan akademik;
c.   PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah.
(2)  PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Perguruan Tinggi sesuai dengan tahapan kemandiriannya dapat diberi mandat menyelenggarakan:
a.    program akademik melalui program pendidikan sarjana, magister, dan doktor;
b.    program profesi melalui program pendidikan spesialis; dan
c.    program vokasi melalui program pendidikan diploma.

BAB V
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN

Pasal 11
(1)  Pendirian Perguruan Tinggi wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12
(1)  Perubahan Perguruan Tinggi terdiri dari:
a.    perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggitertentu menjadi nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggi yang lain;
b.    penggabungan 2 (dua) atau lebih Perguruan Tinggi menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi baru;
c.    1 (satu) atau lebih Perguruan Tinggi menggabungkan diri ke Perguruan Tinggi lain; atau
d.    pemecahan dari 1 (satu) bentuk Perguruan Tinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk Perguruan Tinggi  yang lain;
e.    pengalihan pengelolaan Perguruan Tinggi  dari PTM menjadi PTP, atau dari PTP Kementerian lain dan lembaga pemerintah non kementerian menjadi PTP Kementerian Pendidikan Nasional;
(2)  Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13
(1)  Pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dilakukan oleh Menteri dalam hal:
a.   Perguruan Tinggi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.   proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipencabutan izin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14
(1) Penutupan Perguruan Tinggi wajib dilakukan oleh pendirinya dalam hal izin pendirian dicabut.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 15
(1)  Fungsi pada tata kelola PTP diberikan berdasarkan tahapan kemandirian PTP.
(2)  Tingkat kemandiran PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    tata kelola PTP dengan kemandirian penuh;
b.    tata kelola PTP dengan kemandirian sebagian; dan
c.    tata kelola Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah.

Pasal 16
Fungsi pada tata kelola PTP dengan kemandirian penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
a.    penentuan kebijakan umum;
b.    pengelolaan;
c.    pengawasan akademik; dan
d.    pengawasan nonakademik.

Pasal 17
Fungsi pada tata kelola PTP dengan kemandirian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
a.    pengelolaan;
b.    pengawasan akademik;
c.    pengawasan nonakademik; dan
d.    pengawasan PPK-BLU.

Pasal 18
Fungsi pada tata kelola Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
a.    pengelolaan;
b.    pengawasan akademik; dan
c.    pengawasan nonakademik.

Bagian Kedua
Organ

Pasal 19
Organ pada tata kelola dibentuk berdasarkan fungsi dan mengikuti fungsi dan berdasarkan tahapan kemandirian PTP.

Pasal 20
(1)  Organ pada tata kelola PTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki fungsi sesuai dengan tahapan kemandiriannya.
(2)  Organ pada tata kelola PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.    Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian penuh;
b.    Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian sebagian; dan
c.    Organ pada tata kelola PTP yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah.

Pasal 21
Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a.   Majelis Pemangku yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum;
b.   Pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan;
c.   Senat Akademik yang menjalankan fungsi pengawasan akademik; dan
d.   Satuan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

Pasal 22
Organ pada tata kelola PTP dengan taraf kemandirian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a.   Pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan;
b.   Senat Akademik yang menjalankan fungsi pengawasan akademik;
c.   Satuan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik; dan
d.   Dewan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan PPK-BLU.

Pasal 23
Organ pada tata kelola PTP yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari:
a.   Pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan;
b.   Senat Akademik yang menjalankan fungsi pengawasan akademik; dan
c.   Satuan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

Pasal 24
Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:
a.    Menteri atau yang mewakili;
b.    Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang keuangan atau yang mewakili;
c.    Menteri lain atau pemimpin lembaga negara nonkementerian atau yang mewakili, bagi yang mengelola PTP;
d.    gubernur; dan
e.    wakil dari masyarakat.

Pasal 25
(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, Pasal 22 huruf a, dan Pasal 23 huruf a terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin dan paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Pemimpin.
(2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.    Wakil Pemimpin bidang akademik; dan
b.    Wakil Pemimpin bidang nonakademik.

Pasal 26
Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, Pasal 22 huruf b, dan Pasal 23 huruf b terdiri dari:
a.    wakil dari dosen guru besar atau profesor setiap jurusan atau nama lain yang sejenis;
b.    wakil dari dosen bukan guru besar atau bukan profesor setiap jurusan atau nama lain yang sejenis; dan
c.    kepala perpustakaan.

Pasal 27
Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, Pasal 22 huruf c, dan Pasal 23 huruf c paling sedikit terdiri dari:
a.    ahli keuangan;
b.    ahli manajemen organisasi;
c.    ahli hukum; dan
d.    ahli manajemen aset.

Pasal 28
Susunan anggota Dewan Pengawas diatur sesuai ketentuan  peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 1
Majelis Pemangku

Pasal 29
Menteri mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Majelis Pemangku.

Pasal 30
Majelis Pemangku bertugas dan berwenang:
a.    menetapkan statuta dan perubahan statuta atas usul Senat Akademik;
b.    menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan atas usul Pemimpin setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
c.    menyusun dan menetapkan kebijakan umum atas usul Pemimpin setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
d.    mengesahkan usul Senat Akademik tentang ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik;
e.    mengangkat dan memberhentikan Pemimpin atas usul Senat Akademik;
f.     mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Satuan Pengawas;
g.    melakukan pengawasan umum atas pengelolaan PTP;
h.    melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Pemimpin;
i.      melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Pemimpin, Senat Akademik, dan Satuan Pengawas;

Pasal 31
(1)  Majelis Pemangku dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
(2)  Ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Pemangku berkewarganegaraan Indonesia.
(3)  Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Pemangku adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
(4)  Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota dilakukan oleh Menteri.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Pemangku diatur dalam Statuta.

Pasal 32
(1) Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mendelegasikan tugas dan wewenangnya di bidang keuangan PTP kepada Majelis Pemangku.
(2) Tugas dan wewenang Majelis Pemangku di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.    menetapkan tarif layanan dan biaya satuan;
b.    menetapkan rencana alternatif perolehan dana;
c.    menetapkan sistem dan besaran remunerasi di lingkungan PTP;
d.    melakukan pinjaman dana jangka pendek dan jangka panjang;
e.    melakukan investasi jangka panjang melalui pendirian badan usaha dan/atau portofolio;
f.     melaporkan keuangan PTP sesuai standar akuntansi kepada Menteri Keuangan.

Pasal 33
(1)Pengambilan keputusan Majelis Pemangku dalam penentuan kebijakan umum dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
(2)  Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
(3)  Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Statuta.

Paragraf 2
Pemimpin

Pasal 34
(1) Pemimpin pada PTP dengan taraf kemandirian penuh diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pemangku atas usul Senat Akademik.
(2) Pemimpin pada PTP dengan taraf kemandirian sebagian dan PTP sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat Akademik.
(3) Masa jabatan Pemimpin PTP selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta.

Pasal 35
(1) Pemimpin bertindak ke luar untuk dan atas nama PTP berdasarkan Statuta.
(2) Pemimpin tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PTP dalam hal:
a.   terjadi perkara di depan pengadilan antara PTP dengan Pemimpin; atau
b.   pemimpin mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PTP menurut pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 36
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Senat Akademik harus menunjuk seseorang yang berasal dari salah satu Organ PTP bertindak untuk dan atas nama PTP.

Pasal 37
(1)  Pemimpin dan wakilnya dilarang merangkap:
a.    jabatan pada Perguruan Tinggi lain;
b.    jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau
c.    jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
(2)  Pemimpin dan wakilnya yang mempunyai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 38
Pemimpin bertugas dan berwenang:
a.      menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Pemangku atau Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
b.      menyusun kebijakan umum untuk diusulkan kepada Majelis Pemangku atau Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
c.      menyusun dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Akademik setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik;
d.      menyusun dan menetapkan kebijakan, manual, standar, dan formulir sistem penjaminan mutu internal setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik;
e.      menyusun sistem penjaminan mutu internal setelah mendapatkan persetujuan senat akademik;
f.       mengelola pendidikan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan;
g.      mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan;
h.      mengangkat dan memberhentikan wakil Pemimpin, dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan Statuta serta peraturan perundang-undangan;
i.       menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
j.       menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, berdasarkan Statuta serta peraturan perundang-undangan; dan
k.      membina dan mengembangkan hubungan baik PTP dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Paragraf 3
Senat Akademik

Pasal 39
(1)  Anggota Senat Akademik dipilih dari dan oleh setiap jurusan atau nama lain yang sejenis, dan disahkan oleh Majelis Pemangku atau Menteri.
(2)  Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a.    wakil dosen guru besar atau profesor; dan
b.    wakil dosen bukan guru besar atau bukan profesor.
(3)  Perimbangan jumlah wakil anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proporsional antarjurusan dengan jumlah dosen yang diwakilinya.

Pasal 40
(1) Senat Akademik dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik diatur dalam Statuta.

Pasal 41
(1) Pengambilan keputusan dalam Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Statuta.

Pasal 42
Senat Akademik bertugas dan berwenang:
a.      memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Pemimpin kepada Majelis Pemangku atau Menteri;
b.      memberi pertimbangan atas kebijakan umum yang diusulkan Pemimpin kepada Majelis Pemangku atau Menteri;
c.      memberikan persetujuan atas kebijakan dan peraturan akademik yang disusun Pemimpin;
d.      memberikan persetujuan atas kebijakan, manual, standar, dan formulir sistem penjaminan mutu internal yang disusun Pemimpin;
e.      mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin kepada Majelis Pemangku atau Menteri;
f.       memberi pertimbangan kepada Majelis Pemangku tentang kinerja bidang akademik Pemimpin;
g.      memberikan pertimbangan kepada Pemimpin dalam pengusulan guru besar atau profesor;
h.      memberikan rekomendasi atas usul sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
i.        menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik civitas akademika;
j.        mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
k.      memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar akademik, dan penghargaan akademik; dan
j.     mengusulkan perubahan Statuta.

Paragraf 4
Satuan Pengawas

Pasal 43
(1)  Satuan Pengawas melakukan pengawasan bidang nonakademik tata kelola PTP.
(2)  Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan anggota.
(3)  Masa jabatan ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
(4)  Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian satuan pengawas diatur dalam Statuta.

Pasal 44
Satuan Pengawas bertugas dan berwenang:
a.    menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal PTP dalam bidang nonakademik;
b.    mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal PTP;
c.    mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal PTP; dan
d.    mengajukan saran dan/atau pertimbangan tentang perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik PTP pada Majelis Pemangku atau Menteri atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

Pasal 45
Nama organ Satuan Pengawas dapat menggunakan nama lain yang ditetapkan dalam Statuta.

Paragraf 5
Dewan  Pengawas

Pasal 46
Dewan Pengawas bertugas dan berwenang sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-perundangan.

Bagian Ketiga

Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 47
(1)  Sumber daya manusia PTP terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
(2)   Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

Pasal 48
(1)  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai tidak tetap ditetapkan dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tidak tetap membuat perjanjian kerja dengan pemimpin PTP berdasarkan Statuta.

Pasal 50
Hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51
(1)  Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan pada PTP, baik berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)  Pegawai negeri sipil pada PTP dengan kemandirian penuh memperoleh remunerasi dari:
a.                    Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.                    PTP sesuai dengan ketentuan dalam statuta.

Pasal 52
(1)  Penyelesaian perselisihan yang timbul antara dosen atau tenaga kependidikan dengan Pimpinan Organ diatur dalam Statuta.
(2)  Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 53
Pendanaan PTP merupakan tanggung jawab Pemerintah yang bersumber dari APBN.

Pasal 54
(1) PTP dapat memperoleh sumbangan pendidikan dari:
a.    mahasiswa;
b.    orang tua; atau
c.    donatur.
(2) PTP dapat memperoleh bantuan dana yang tidak mengikat dari masyarakat, Penjelasan: diperuntukkan untuk biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
(3) Bantuan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. hibah;
b. wakaf;
c. zakat;
d. pembayaran nazar;
e. sumbangan perusahaan; dan/atau
f. penerimaan lain yang sah.

Pasal 55
(1) Pola pengelolaan dana PTP terdiri atas:
a.   pengelolaan dana secara mandiri untuk PTP dengan kemandirian penuh;
b.   pengelolaan dana secara mandiri berdasarkan PPK-BLU untuk PTP dengan kemandirian sebagian;
c.   pengelolaan dana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara untuk PTP unit pelaksana teknis Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56
(1) PTP dapat menyelenggarakan badan usaha atau portofolio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan Perguruan Tinggi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57
(1) Kekayaan PTP digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
(2) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.   biaya investasi;
b.   biaya operasional;
c.   beasiswa; dan
d.   bantuan biaya pendidikan.

Pasal 58
(1) PTP wajib menjaring dan menerima calon mahasiswa Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru.
(2) PTP wajib mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.
(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya dan mendapat bantuan biaya pendidikan.
(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59
(1) PTP yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
a.   peringatan tertulis;
b.   penghentian sementara pendanaan;
c.   pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian; atau
d.   pencabutan izin PTP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60
Kekayaan PTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun, kecuali untuk memenuhi biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Akuntabilitas dan Pengawasan

Pasal 61
(1)  Akuntabilitas publik PTP terdiri dari akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
(2)  Akuntabilitas publik PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan melalui keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap jurusan atau nama lain yang sejenis dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 62
(1)  Pengawasan dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
(2)  Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
(1)  Laporan tahunan PTP terdiri dari laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
(2)  Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)  Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

Pasal 64
(1)  Pemimpin pada PTP dengan kemandirian penuh menyusun dan menyampaikan laporan tahunan PTP secara tertulis kepada Majelis Pemangku untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
(2)  Pemimpin pada PTP dengan kemandirian sebagian dan PTP unit pelaksana teknis Pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Pasal 65
(1)  Majelis Pemangku mengevaluasi laporan tahunan PTP dengan kemandirian penuh dalam rapat pleno Majelis Pemangku.
(2)  Hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Majelis Pemangku dalam memberikan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan PTP dengan kemandirian penuh.
(3)  Majelis Pemangku memberitahukan secara tertulis laporan PTP dengan kemandirian penuh dan hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku kepada Menteri.

Pasal 66
(1)  Laporan keuangan tahunan PTP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan PTP dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.
(2)  Laporan keuangan tahunan PTP dengan taraf kemandirian penuh diaudit oleh akuntan publik.
(3)  Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan PTP, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan APBN atau APBD.
(4)  Laporan keuangan tahunan PTP dengan kemandirian penuh harus diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman PTP.
(5)  Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTP merupakan tanggung jawab Pemimpin pada PTP.

Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengawasan PTP diatur dalam Statuta.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI MASYARAKAT

Pasal 68
(1)  PTM dapat menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi secara mandiri.
(2)  Penyelenggaraan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pelaksanaan fungsi;
b. pembentukan organ;
c. pengaturan dosen dan tenaga kependidikan;
d. pendanaan dan pembiayaan; dan
e. akuntabilitas dan pengawasan.
(3)  Penyelenggaraan kegiatan akademik PTM menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 69
(1)  Tata kelola PTM diatur dalam Statuta.
(2)  Tata kelola PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pendiri.
(3)  Statuta PTM dapat disusun secara mutatis mutandis dengan berpedoman pada undang-undang ini.

Pasal 70
PTM dapat menerima bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan dari;
a.      Pemerintah;
b.      Pemerintah Daerah; dan/atau
c.      bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 71
PTM yang mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 72
PTM yang mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh badan pengawasan daerah.

Pasal 73
PTM dapat menerima perbantuan dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74
PTM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dikenakan sanksi administrasi berupa:
a.      teguran lisan;
b.      teguran tertulis;
c.      penghentian bantuan pendanaan;
d.      penutupan sementara PTM; atau
e.      pencabutan izin PTM.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75
Setiap orang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa memperoleh izin pendirian dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 76
Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengalihkan kepemilikan kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 79
(1)  PTP dan PTM yang telah memiliki izin pendirian menyelenggarakan pendidikan tinggi sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.
(2)  PTP harus menyesuaikan tata kelolanya menurut Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(3)  PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelola akademikmenurut Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 80
Statuta Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sebelum undang-undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 82
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal…
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal…

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR…

Sumber :

http://kopertis5.org/index.php?p=detail_berita&id=8882
Untuk memenuhi perintah UU Sisdiknas dan memulihkan kondisi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang telah memiliki kemandirian, yang telah berhasil diwujudkan selama hampir satu dasawarsa, maka perlu dibentuk undang-undang yang mampu mewujudkan kemandirian perguruan tinggi.
Berikut RUU tentang Perguruan Tinggi yang saat ini sedang dilakukan pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI dan Ditjen Dikti, beserta Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
Download file lengakap  Bahan DPR Komisi X.zip


Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.