UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pasal 3
(1)
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik
Pasal 2
2)
PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai PNS
3) PNS yang akan menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS

Larangan PNS dalam kegiatan kampanye PEMILU
Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2004 :  Larangan PNS dalam Kegiatan Kampanye Pemilu 2004

Larangan Berpolitik dalam Kehidupan Kampus

- Kepmendikbud no. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- SK Dirjen Dikti no. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus

Salam, Fitri

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.