Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesia Qualification Framework)

  1. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – situs asli
  2. Pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerah (situs asli)
  3. Persiapan menuju KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau Indonesian Qualification Framework
    1. Draft Peraturan Presiden tentang KKNI
    2. Buku Pedoman KKNI Edisi Pertama Juli 2010 (2,1 MB pdf)
    3. Sosialisasi KKNI Tahun 2010 (9 MB pdf)

    Deskriptor (draft 2010):

    1. Contoh generik
    2. Prodi Akuntansi
    3. Prodi di bidang Politik dan Pemerintahan
    4. Prodi Biologi
    5. Prodi S1-Fisika
    6. Prodi Hukum
    7. Prodi Kesehatan dan Kedokteran
    8. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
    9. Prodi Kimia
    10. Prodi Matematika
    11. Prodi Pertanian – Kedokteran Hewan
    12. Prodi Pertanian – Kehutanan
    13. Prodi Pertanian – Perikanan dan Perairan
    14. Prodi Pertanian – Pertanian
    15. Prodi Pertanian – Peternakan
    16. Prodi Pertanian – Teknologi Pertanian
    17. Prodi Seni
    18. Prodi Teknik

Berita Terkait:
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)
Tuesday, 05 January 2010 07: oo
Diirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sedang menyusun Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan Indonesian Qualification Framework (IQF)Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan Indonesian Qualification Framework (IQF)
KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (biak yang diperoleh secara formal, non formal, in formal, atau otodidak) Secara ringkas KKNI ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia dan akan diresmikan dengan Peraturan Presiden. Ditargetkan Dokumen Peraturan Presidennya sudah masuk ke Sekretaris Negara pada akhir Januari 2010…dst
Selengkapnya silakan Klik: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)
>>>
Kolokium Psikologi Indonesia XX Di Kuta Bali
Selasa, 18 Mei 2010 – 08:24:28 WIB
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Psikologi” berdasarkan IQF (Indonesian Qualification Framework)
Pelaksanaan Kolokium Psikologi Indonesia XX dihelat di Hotel Inna Kuta Beach mulai tanggal 22 sampai dengan 24 April 2010 yang dihadiri oleh para delegasi dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi di seluruh Indonesia.
Kegiatan kolokium ini diawali dengan sesi stadium general yang menghadirkan nara sumber dari Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kemendiknas yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemendiknas mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi. Salah satu kebijakannya adalah diterapkannya IQF (Indonesian Qualification Framework) atau yang lebih terkenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Di mana, seluruh proses akreditasi akan mengacu pada deskriptor tentang KKNI dari suatu program studi tertentu yang ada pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan.
Selengkapnya silakan klik : Kolokium Psikologi Indonesia XX Di Kuta Bali
>>>
KKNI Kedokteran Hewan Indonesia
05 Desember 2010
Ditulis Oleh: M. Arief Ervana
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjendikti), Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah mengundang semua wakil dari berbagai bidang ilmu yang termasuk dalam pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, teknologi pertanian, dan kedokteran hewan) untuk bersama-sama menyusun KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) atau IQF (Indonesian Qualification Framework). KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (baik yang diperoleh secara formal, non formal, in formal, atau otodidak). Secara ringkas KKNI ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia dan akan diresmikan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini disambut gembira oleh fakultas-fakultas kedokteran hewan se-Indonesia. Selama ini profesi dokter hewan masih dianggap sama dengan teknisi kesehatan hewan. Dengan adanya penjenjangan ini, teknisi kesehatan hewan akan dibedakan dari profesi dokter hewan. Menurut Dekan FKH Universitas Airlangga, Prof. Hj. Romziah Sidik, Ph.D., drh., beliau mengatakan bahwa penjenjangan ini memperjelas status dokter hewan di Indonesia. Kelak, dengan adanya penjenjangan ini profesi dokter hewan diakui sama seperti profesi lain dengan tingkat pendidikan magister. “Ini kan sebagai pengakuan untuk skill yang dimiliki oleh para dokter hewan,” ujar Prof. Romziah.
Sistem penjenjangan kompetensi yang dibentuk oleh Depdiknas ini dimaksudkan untuk membedakan sistem penggajian, jenjang karir, dan sertifikasi profesi. Setiap tingkat pendidikan memiliki jenjang level. Misalnya lulusan D3 memiliki level 4, sementara lulusan sarjana memiliki level 6. Untuk profesi dokter hewan, dokter gigi, dan dokter umum memiliki jenjang level 7 atau sama dengan pendidikan magister. Diknas mengharuskan setiap bidang ilmu untuk menyusun sendiri jenjang-jenjang kompetensinya. Profesi kedokteran hewan juga memiliki kekhususan sendiri untuk penataan, dan penjenjangan tersebut ditentukan oleh Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH).
Selengkapnya silakan klik: KKNI Kedokteran Hewan Indonesia

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.