Assalamualaikum,
Semoga ibu dalam keadaan sehat selalu, saya ingin menanyakan bagaimana seorang dosen PTN/PTS yang memiliki jabatan rangkap, jabatan struktural dan fungsional(mis: seorang kajur juga merangkap sebagai dosen, bukan sebagai pimpinan PT/fakultas seperti permendiknas No. 67/2008, padahal dalam PP no. 47 tahun 2005 hanya ada tiga saja yang boleh memegang jabatan rangkap.
Terima kasih sebelumnya Bu Fitri. Salam Alayxxx

>>>

2011/01/20 at 1:36 pm | In reply to alayxxxx.

WalaikumSalam Wr.Wb.
Terima kasih Dik Alayxxxx,
Dosen tetap boleh diberi tambahan tugas untuk memangku jabatan Pimpinan di PT SENDIRI. Ini dibenarkan oleh PP dosen, dalam kondisi seperti ini mereka tidak dianggap memangku jabatan rangkap, statusnya dosen dengan tugas tambahan. Silakan baca:

PP Dosen
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP37-2009Dosen.pdf
Silakan baca pasal 8 ayat 3 dan pasal 10 ayat 5
>>>

Yang termasuk pimpinan PT selain Rektor/Dekan/Ketua/Direktur dan wakilnya, juga termasuk yang berikut, silakan baca :
Kepmendiknas No 36/D/O/2001
http://www.dikti.go.id/Archive2007/kepmendiknas_36do2001.htm
Pasal 4(11)
Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi :
a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kredit
nya sama dengan Pembantu Rektor.
b. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/Institut,angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu
Ketua sekolah tinggi.
d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkung-
an Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.
e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.
>>>

Kemudian di Lampiran beban Kerja Dosen 2010 juga diberi penjelasan (hal 32) :
http://www.kopertis3.or.id/html/wp-content/uploads/2010/03/lampiran-beban-kerja-2010.pdf
DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas
tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan
tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan.
Pimpinan Perguruan Tinggi:
1 Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur S
2 Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil direktur
3 Dekan, Direktur Pascasarjana
4 Pembantu Dekan
5 Ketua Jurusan, departemen, ketua unit pelaksana teknis

Sekian penjelasan saya,
Terima kasih,
Wassalam,

Fitri


Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

8 Comments

  1. hebron says:

    Yth Ibu Fitri,
    Dosen Kopertis (PNS), yang mendapat tugas tambahan misalnya diangkat menjadi Dekan di PTS penempatannya, apakah akan mendapat tunjuangan seperti yang tertera pada lampiran II PP No.65 Tahun 2007? Dan bagaimana prosedur untuk memperoleh tunjangan tersebut.
    Mohon penjelasannya bu, terimakasih

    • Fitri says:

      Dear Dik Hebron,
      Sangat sorry for late reply, banyak hambatan hari ini, listrik di kantor dari pagi sampai pulang kerja padam, generator rusak teknisi tak bisa datang, awal bulan banyak laporan masuk, jadinya tertunda sampai malam ini baru bisa beri tanggapan, sorry ya dik.
      >>>
      http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres65-2007Tunjangan.pdf
      Perpres No. 65 tahun 2007 masih tetap berlaku, lampiran I adalah tunjangan fungsional untuk PNS yang diangkat jadi dosen. Lampiran II adalah tunjangan fungsional untuk PNS dosen yang memperoleh tugas tambahan sebagai pimpinan pada PTN di lingkungan Kemdiknas dan Kemenpag bukan jabatan struktural. Perhatikan pasal 2 ayat 2 ada perkataan pada PTN berarti dosen DPK Kopertis tak bisa dapat karena diperkerjakan di PTS bukan di PTN.
      >>>
      Terima kasih Dik,
      Salam, Fitri

  2. rizal says:

    mbak fitri, mau nanya. jika seorang dosen dari suatu fakultas diangkat menjadi dosen pada fakultas lain yang tidak mempunyai rumpun ilmu yang sesuai dengan keahliannya, apakah status ybs tetap di fakultasnya yang lama atau dipindahkan pada fakultas tempat beliau menjadi dekan? terima kasih atas jawabannya

    • Fitri says:

      Dik Rizal, prinsipnya homebase hanya boleh satu, homebase pertama ditentukan oleh SK pengangkatan Yayasan (PTS) atau SK Pengangkatan PNS (dosen PTN), bila pindah homebase baik antar fakultas dalam satu PT maupun pindah ke PT lain harus diusulkan ke Diktendik Dikti dengan lampirkan dokumen pendamping yang dibutuhkan. Selama belum disetujui Dikti homebase dosen tak akan berubah dan status dosen juga di homebase tersebut. Dik Rizal bisa melihat homebase sendiri dengan masukkan nama (tanpa gelar) ke :
      http://evaluasi.dikti.go.id/epsbed/dosen
      klik telusur setelah muncul baca di pengampuan itu, tertera nama prodi dan PT yang merupakan homebase Dik Rizal.

  3. rizal says:

    mbak fitri, mau nanya lagi. untuk pembayaran tunjangan kehormatan bagi guru besar apakah harus menunggu sertifikat dari Diknas?dan dengar info diknas saat ini sudah tidak mengeluarkan sertifikat pendidik untuk guru besar, apa benar?makasih jawabannya

    • Fitri says:

      Dik Rizal sampai saat ini belum ada dengar kabar penerbitan sertifikat pendidik untuk GB ditiadakan, masih tetap berpedoman pada Permendiknas no. 19 tahun 2009 pasal 1 butir 2a.
      Permendiknas no. 19 tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
      http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen19-2009.pdf :
      Pasal 1
      (2) Tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      a. memiliki satu sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen Pendidikan Nasional

  4. rizal says:

    bu fitri, saya mau menanyakan apakah ada keharusan bagi dosen yang menjadi dekan atau pimpinan pada fakultas yang berbeda untuk mutasi ke fakultas tersebut. mohon dasar hukumnya juga dibantu..makasih

    • Fitri says:

      Pak Rizal, di dalam artikel ” Dosen dengan tugas tambahan” sudah ada saya beri penjelasan lengkap Pasal PP dosen, Kepmendiknas 36/D/O/2001 dan lampiran BKD yang berkaitan dengan tugas tambahan dosen. Itu berlaku untuk semua dosen (baik PTS maupun PTN). Untuk dosen PNS ada tambahan Perpres no. 65 tahun 2007 pasal 2 ada singgung tugas tambahan buat dosen PNS.
      http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/Perpres65-2007Tunjangan.pdf

      Kalo masih dalam satu PT yang sama hanya beda fakultas tak perlu mutasi, bukankah menjadi rektor di PT tempat kita bertugas juga anggap tugas tambahan, jadi menjadi dekan di dalam satu PT walaupun di fakultas lain yang berbeda dengan tempat kita mengajar tidak jadi masalah, tetap dianggap sebagai tugas tambahan yang diberikan PT. Dan harus perhatikan seandainya bertugas sebagai pimpinan di luar PT bagi yang berstatus PNS selain tidak bisa dihitung sebagai beban kerja dosen (bukan tugas tambahan) juga akan kena sanksi memangku jabatan rangkap,
      Ok back to work, salam, Fitri.

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.