3 Menteri Teken Keputusan Bersama Soal Pendidikan Bidang Kesehatan
http://www.detiknews.com/
Kamis, 23/12/2010 13:42 WIB

Yuda Ari Kusuma – detikNewsJakarta – Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Keputusan Bersama Pengelolaan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Pemda). Keputusan bersama tersebut mengatur penyelenggara pendidikan diploma bidang kesehatan adalah tanggung jawab tiga menteri terkait. Isi keputusan bersama itu adalah pertama, Menteri Pendidikan Nasional memberi izin penyelenggaraan dan pembinaan akademik pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemda setelah memperoleh rekomendasi atau pertimbangan tertulis dari Menteri Kesehatan. Kedua, Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan pemda. “Ketiga, Mendagri bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana pemenuhan SDM pendidik dan fasilitas pendidikan lainnya serta kelembagaan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi,” kata Menko Kesra Agung Laksono di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (23/12/2010).

…dst

SKB PENGELOLAAN INSTITUSI PENDIDIKAN DIPLOMA BIDANG KESEHATAN MILIK PEMDA DITANDATANGANI
http://www.depkominfo.go.id/

Jakarta, 23/12/2010 (Kominfo-Newsroom) Tiga kementerian, yakniKementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, danKementerian Dalam Negeri, menandatangani surat keputusan bersama(SKB) dengan Menko Kesra Agung Laksono mengenai PengelolaanInstitusi Pendidikan Tenaga Kesehatan milik pemerintah daerah.

Penandatangan SKB No.07/XII/SKB/2010, No1962/Menkes/PB/XII/2010, No. 420-1072/2010 ini, dilakukan MenteriKesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Pendidikan NasionalM. Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di hadapan Menkokesra Agung Laksono, berlangsung di kantor Kemenkokesra,Jakarta, Kamis (23/12).

Menkokesra Agung Laksono kepada pers mengatakan, bahwa, SKB iniuntuk menjamin tersediannya tenaga kesehatan baik bidan dan perawatdari 76 perguruan tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah. Untuk menjamin dan melahirkan tenaga kesehatan yang dibutuhkanmaka diperlukan kesepakatan bersama agar tercapai ketentuan hukumdan eksistensi lembaga. Perijinan dilakukan ke Mendiknas dengan rekomendasi dari Menkes dan yang memfasilitasinya adalah Mendagri,diharapkan ini bisa membantu program yang sudah digulirkan, kataAgung Laksono. SKB ini ditandatangani sebagai komitmen pemerintah gunamendukung pencapaian MDGs Bidang Kesehatan. Untuk mencapainyadibutuhkan ketersediaan tenaga perawat dan medis yangmencukupi.

Pada saat ini terdapat 76 perguruan tinggi kesehatan milikPemerintah Daerah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesiayang ijin operasionalnya berasal dari Kementerian Kesehatan danmemberikan kontribusi positif dalam pembangunan bidangkesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, danPemerintahan Kabupaten/Kota, juga telah ditetapkan bahwa pemberiandan pencabutan izin pendirian serta pengelolaan pendidikan tinggimerupakan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Terkait hal itu maka, dinilai perlu diambil kebijakan strategis yang menjamin kesinambungan pendidikan tinggi kesehatan di daerahyang secara de facto sudah berjalan, dan harus tetap menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memberikan pelayanan wajib dan mendasar kepada masyarakat.Maka dibentuklah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan.

>>>

SKB Tiga Menteri Ditandatangai Untuk Selamatkan Sekolah Tinggi Kesehatan di Daerah
http://seruu.com/nasional/

23 December 2010 14:40
Jakarta, seruu.com – Surat Keputusan Bersana (SKB) tiga menteri tentang pengelolaan institusi pendidikan diploma di bidang kesehatan milik pemerintah daerah ditantandatangi di Jakarta, Rabu (23/12/2010). SKB yang ditandatangai oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Menteri Pendidikan M Nuh dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono ini dikeluarkan untuk menyelematkan puluhan sekolah pendidikan tinggi milik daerah.

Karena sejak tidak berlakunya UU Badan Hukum Pendidikan nasib sekitar 76 sekolah tinggi di bidang kesehatan milik pemerintah daerah menjadi tidak memiliki dasar hukum. “SKB ini hanya membenahi dasar hukum, standar kurikulum dan sebagainya sudah kita selesaikan semua. Hanya saja UU BHP yang tidak berlaku lagi membuat lembaga pendidikan tingg ini lalu tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditutup,” kata Endang Rahayu Sedyaningsih. Karena itu diambil terobosan dengan mebuat dasar hukumnya agar puluhan sekolah tersebut tidak ditutup.

Sementara itu M. Nuh memaparkan tidak berlakunya UU BHP ini membuat sekolah tinggi bidang kesehatan milik pemda harus diselenggarakan oleh Kemendiknas. Karena untuk pengelolaan sekolah tinggi itu kewenangannya berada pusat di Kemendiknhas. “Tapi kalau Kemendiknas mengambil alih semua sekolah tinggi kesehatan itu menjadi sekolah negeri seperti PTN lainnya, terus terang bebannya menjadi luar biasa, katanya. Dikatakannya, Kemendiknas tidak sanggup kalau me-negeri-kan seluruh sekolah-sekolah yang telah diselenggarakan oleh pemda. “Karena konsekuensinya harus membiayai secara keseluruhan termasuk gaji karyawan,” tutur dia.

Karena itu pemilik aset dan gaji pegawai tetap wewenang pemda. Sedangkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan termasuk memberikan perizinan, pendampingan dan pembinaan terkait akademik menjadi kewenangan Kemendinas. Sementara Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, mengatakan bahwa sekolah tinggi di daerah tidak termasuk wewenang pemda. Tapi dengan diterbitkannya SKB ini pemda yang mempunyai sekolah tinggi diantaranya di bidang kesehatan bisa tetap berjalan.”Untuk status dosen tetap di lingkup pemda. Nanti akan dikoordinasikan dengan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” pungkasnya. [wid]

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

2 Comments

  1. Sabarudin says:

    Selamat kepada 76 institusi pendidikan tinggi (Akademi Kesehatan) milik Pemda selamat berkarya, kepada tenaga pengelola tunjukkan dedikasi dan kinerja paripurna anda bagi kemauan dan kesejahteraan
    bangsa Indonesia. Terima kasih Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional serta Menteri Koordinator Kesra RI.

    Conratulation APTIKESDA (Mr. Carsim Cs)

  2. aho.comPius A. L. Berek says:

    Terimakasih banyak buat Menkes, MEndagri, Mendiknas dan Menkokesra, setidaknya Akper Belu Atambua Nusa Tenggara Timur akan menjadi lebih bersinar lagi…
    Salam kasih dari kami.

    Hormat kami

    Pius A. L. Berek

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.