From: stimikxxx@yahoo.com
Date: Mon, 29 Nov 2010 03:21:26 -0800

Subject: [evaluasi-dikti] PERATURAN MHS TRANSFER DARI D3 ke S1

Yth Bapak Mxxxx
dan Rekan Milis
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pertanyaan Asesor BAN-PT tentang peraturan / landasan hukum
tentang MHS Lulusan D3 untuk melanjut ke Jenjang S1, yang ingin kami tanyakan
disini :
1. Apakah Mhs yang telah lulus Diploma-III boleh langsung melanjutkan ke Jenjang
S-1 ?
2. Bagaimanakah STATUS Mhs Diploma-III yang melanjut ke jenjang S-1, Apakah
dianggap Mhs Transfer Reguler atau Mahasiswa Ekstensi ?
3. Apakah Prodi wajib membuka Jalur Ekstensi untuk menampung Lulusan Diploma-III
yang ingin melanjut ke jenjang S-1 ?
Terima kasih yang sebesar-besarnya.
==================================================================================
Tanggapan:
Dear Dik Stmikxxx,
Topik Program Lintas Jalur/ekstensi/alih jenjang, Program kls jauh dan Program kls Sabtu-Minggu merupakan topik sensitif yang rawan kontroversi, saya rasa Pak Mxxx tak di posisi yang elok beri tanggapan.
Saya coba beri tanggapan menurut pemahamanku:
1) Kalo jawab boleh mana landasan hukumnya? (TAK ADA DONK) kalo jawab tak boleh kenapa program lintas jalur/ekstensi sudah bertahun-tahun ditawarkan dan dilaksanakan beberapa PTN/PTS ( Fak UI malah klaim PE-FEUInya sudah ada program ini sejak tahun 1956) tak pernah ada tindakan bahkan sekalipun teguran keras dari Dikti. Yang jelas materi kuliah dari program pendidikan akademik dan vokasi/profesional sama sekali berbeda karena dirancang untuk tujuan dan sasaran yang berbeda.
2) Kalau diterima sebagai mahasiswa pindahan program regular ya berstatus transfer reguler, kalo diterima di program lintas jalur/ekstensi ya berstatus mahasiswa Lintas Jalur atau Ekstensi namun ijazah yang diterbitkan PT untuk mhs program regular dan ekstensi sama 100%.
3) Tidak wajib, kalo ingin dilaksanakan masih bisa diterima sebagai mahasiswa pindahan program regular dengan sks konversi, jangan karena merupakan bisnis yang menggiurkan (maklum SPP kls ekstensi lebih mahal dari kls regular, apalagi SPInya) lantas terjadi pelacuran pendidikan. Namun kalo sanggup nutup hati nurani atau karena desakan dana, dipersilakan buka program lintas jalur/ekstensi/alih jenjang, itu semua kan tak perlu apply ijin Dikti, program produk kampus sendiri kok. MAU PAKAI DASAR HUKUM APA DIKTI TERBITKAN IJIN PROGRAM EKSTENSI/ALIH JALUR ?
>>>
Di bawah ini ada saya kumpulkan beberapa data, bisa dibaca biar lebih jelas penyakit program lintas jalur.
Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Jadi hasilnya merupakan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang sanggup memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan.
Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Hasilnya merupakan lulusan yang memiliki kemampuan profesional yang sanggup menerapkan dan mengembangkan suatu ketrampilan dan pengetahuan.
>>>
Dalam peraturan Dikti (sk 232) sudah jelas menguraikan perbedaan antara kedua macam program pendidikan, sudah ada ketentuan yang mengatur sekian semester sekian sks terhitung mulai dari sekolah menengah. Kalaupun dipaksakan, itupun hanya bisa dianggap sebagai mahasiswa pindahan (bukan lanjutan) dengan sks konversi (yang harus diselesaikan mhs ybs adalah sks minimal program S1 dipotong nilai konversi yang diterima). Bukan seperti program lintas jalur/ekstensi yang ditawarkan berbagai PT saat ini, yang sudah ditentukan terlebih dahulu sks di programnya (berkisar 70an-80an sks untuk 4 semester), mahasiswa lanjutan diberi kemudahan konvers sks D3nya sehingga mereka bisa selesai kurang dari 4 semester dengan sks program ekstensi (70-80an) dipotong sks yang dikonvers.

Di lapangan banyak kita temukan program LINTAS JALUR/EKSTENSI/ALIH JENJANG, mirip kasus program kls sabtu-minggu dan kelas jauh, larang ya larang dijalan terus. Mungkin pembukaan program ini lebih bertujuan untuk mencari dana maklum subsidi dari pemerintah semakin kurang. Selain SPP lebih tinggi dari program regular ( berkisar 3-12 jt persemester), SPI (sumbangan pengembangan institusi) mencapai 10-15jt dan peminatpun cukup banyak. Sangat diminati para karyawan/staff yang ingin melanjutkan ke jenjeng lebih tinggi (maka banyak yang tawarkan kelas sore atau kls sabtu-minggu). Perhatikan Program Ekstensi UI (yang saya fwd di bawah ini) jatah yang tersedia 1500 kursi yang mendaftar 4000 orang. Jempol untuk UGM yang sejak tahun lalu sudah tutup program ekstensinya. ITB masih cukup baik karena alih jenjangnya dari D3 ke D4 masih sejalur. Ya apa mau dikata, idealisme menuntut kita cerdaskan anak bangsa namun dalam realitas keterbatasan dana membuat sebagian PT sering harus kesampingkan idealismenya.
>>>
Di bawah ini ada beberapa contoh program Lintas Jalur, Ekstensi dan Alih Jenjang
Program Lintas Jalur ITS
http://lj.its.ac.id/ (di menu vertikal sebelah kiri tertera persyaratan, biaya dll)
http://www.ee.its.ac.id/lang-in/agenda-lainnya-/357-pendaftaran-s1-lintas-jalur-21-juni-2010
>>>
Program Ekstensi UI
http://www.ui.ac.id/download/biaya-pendidikan/sarjana-ekstensi.pdf
http://www.fe.ui.ac.id/index.php/akademik/program-sarjana/program-s1-ekstensi
Daya Tampung Terbatas, UI Pararelkan Kelas Ekstensi
http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/07/16/23455/Daya-Tampung-Terbatas-UI-Pararelkan-Kelas-Ekstensi-
Sosbud / Jumat, 16 Juli 2010 13:21 WIB
Untuk tahun ini, pendaftar Ekstensi UI mencapai 4000 orang sementara daya tampung hanya 1500 untuk 15 Program Studi yang dibuka dari tujuh Fakultas di UI…dst
Program Ekstensi UNDIP-Departemen Kesehatan (bahkan depkes juga mendukung program lintas jalur walaupun tak ada payung hukumnya)
http://www.undip.ac.id/download/Leaflet%20LJ%20Fisika%202009.pdf
>>>
Program Alih Jenjang UM
http://www.um.ac.id/data/download/file10CD46F679036DCFEA2385C6C391E3D4.pdf
Program Alih Jenjang UNAIR
http://pmdk.unair.ac.id/2010/ds/index.php?menu=alih_jenis
UGM tutup alih jalur D3 ke S1
http://edukasi.kompas.com/read/2009/06/14/11164786/UGM.Tutup.Alih.Jalur.D-3.ke.S-1..Mahasiswa.Kecewa
Dampak penutupan program ekstensi atau program swadaya, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menutup alih jalur dari program D-3 ke sarjana (S-1). Sekitar 3.000 mahasiswa D-3 yang ingin melanjutkan ke sarjana disarankan mendaftar ke perguruan tinggi lain…cut…
Menurut Direktur Akademik dan Administrasi (DAA) UGM Yogyakarta Budi Prasetyo Widyobrato , semua program diploma UGM pada akhirnya akan digabungkan dalam sekolah vokasi yang mulai membuka pendaftaran pada awal Juni ini. Sekolah vokasi adalah lembaga pendidikan diploma meliputi jenjang D-1, D-2, D-3, dan D-4.
Budi mengatakan, jenjang pendidikan di sekolah vokasi ini bersifat terminal atau tidak dapat dilanjutkan ke jenjang sarjana mengingat materinya berbeda. ”Karena untuk menghasilkan tenaga terampil, di sekolah vokasi materi praktik lebih banyak daripada teori, kebalikan dari jenjang sarjana,” terang Budi.
Program alih jenjang ITB-SEAMOLEC
http://www.seamolec.org/news.php?id=128

Semoga bermanfaat, mohon maaf bila tak berkenan.
Salam, Fitri

>>>

Tanggapan dari Pak Wartono,  Pelopor Program Epsbed:

— In evaluasi-ps-dikti@yahoogroups.com, Stefanus A Wartono <sta@…> wrote:

Alih jenjang dari D3 ke S1, diperlakukan sebagai mahasiswa pindahan.

Bisa sama atau tidak program studinya yang penting memenui ketentuan
tentang konversi matakuliah yang ditetapkan oleh P.T. masing-masing pada peraturan akademiknya dan didasari pada kaidah akademik dalam konteks good practice.

Dengan demikian, TIDAK SEMUA sks yang telah diperoleh di D-3 bisa
diakui/dikonversi, tetapi hanya SEBAGIAN saja.
Untuk mengkonversi matakuliah yang HARUS dibandingkan adalah SILABUS
matakuliah tersebut dan BUKAN NAMA matakuliah.

Kurikulum D-3 jelas sangat berbeda dengan S-1, istilah keren-nya kedua jalur tersebut berbeda kompetensinya, oleh karena JELAS bahwa konversi harus berdasarkan pada silabus.

Apabila kita (sebagai contoh) mengacu pada kelompok matakuliah masa lalu yang terbagi atas MKU, MKDK, MKK maka hanya MKU dan sebagian kecil MKDK dari D-3 yang bisa diakui.
MKK jelas tidak bisa dikonversi karena silabinya akan sangat berbeda,
apalagi MKK biasanya merupakan ciri khas program studi dari P.T.
tersebut, istilah keren jaman sekarang adalah ciri khas kompetensinya.

Nah, apabila semua P.T. melaksanakan good practice dalam melakukan
konversi dari D-3 ke S-1, maka hanya sedikit sks yang bisa diakui yang akhirnya akan membuat para calon pindahan mengundurkan diri.

Di sini baru timbul masalah karena UUD yang akhirnya dominan. P.T.
merasa sayang melepas potensi pendapatan dari mahasiswa pindahan
sehingga akhirnya “memperlunak” persyaratan konversi.
Jadi dalam hal ini bukan sistemnya tetapi UUD-lah yang membuat
terjadinya penyimpangan.
Bahkan ada P.T. yang jelas-jelas dalam peraturan akademiknya menetapkan “tidak menerima mahasiswa pindahan dari jalur vokasi”.

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

4 Comments

  1. umar jono says:

    ada-ada saja, hukum ini lah, hukum itu lah, undang-undang ini lah, undang-undang itu lah, cuma satu kata yang cocok untuk pendidikan di Indonesia ini, yaitu : BEGO !!! (pake tanda seru 3)
    bayangin aja, itu para perancang pendidikan punya konsep ataupun orientasi ga untuk membentuk suatu wadah pendidikan (apapun nama nya lah), perhatikan juga tenaga-tenaga pendidik yang mbertugas mengajar, kira-kira memenuhi kriteria ga tuh untuk layak dipanggil sebagai guru, dosen, tutor, pamong, atau apapun istilahnya lah. Konsep pendidikan di Indonesia ini cuma dijadikan salah satu proyek yang HARUS memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi pengelolanya, jauh meleset dari tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kalo mau jujur, tanya hati nurani anda, sudah ideal kah model pendidikan di Negara ini ? saya yakin, 99,99% pasti menyatakan tingkan keidealannya 0 (NOL) BESAR.

    jadi saya ga terlalu heran dengan yang nanya landasan hukum lanjut D3 ke S1, sebab semua sama-sama proyek !

    • Fitri says:

      Dear Dik Umar Jono,
      Bukankah dengan adanya produk hukum kita terhindar jadi bangsa ” BEGO” ? Kalo menurut pendapatku yang salah selama ini adalah minimnya kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ada dan ketidakadilan dalam menerapkan hukuman terhadap yang menyalahi peraturan. Produk hukum pendidikan cukup banyak namun kadang hanya merupakan pajangan bahkan terkesan tidak dikenali para pelaksana pendidikan. Kendati demikian kita tak boleh putus asa dan berhenti berjuang, pendidikan merupakan sarana yang bisa mengantarkan bangsa kita menuju masyarakat yang adil dan makmur, tak bisa kita pesimis begitu aja. Walaupun kita hanya bisa kontribusi sedikit untuk pendidikan kita tetap tak boleh berhenti, bukankah sedikit demi sedikit akan terhimpun menjadi suatu kekuatan hebat yang mampu mengantar kita menuju tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu mencerdaskan anak bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur, terhindar dari kebodohan dan kemiskinan. Untuk itu saudaraku, janganlah pernah berputus asa, mari sama-sama berjuang dan berkontribusi untuk pendidikan tinggi di negeri tercinta ini.
      >>>
      Mengenai landasan hukum yang mengatur D3 ke S1, sebenarnya memang tak ada produk hukum yang spesial mengaturnya. Namun PP no 17 tahun 2010 ataupun PP no. 60 tahun 1999 sebelumnya tetap memperbolehkan konversi nilai untuk mahasiswa pindahan, jadi mahasiswa D3 (baik yang sudah selesai ataupun yang paruh jalan) bisa diterima di program S1 dengan status mahasiswa pindahan yang sebagian sksnya diterima sesuai dengan ketentuan konversi nilai yang berlaku di PT tersebut, yang sudah diatur dalam peraturan akademik masing-masing dengan ketentuan jumlah sks dan masa kuliah tidak boleh melanggar sk 232.
      >>>
      Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf agak late reply karena jari tangan sedang bengkak agak terganggu di saat mengetik.
      Terima kasih, salam hangat, Fitri.

  2. erika says:

    sebenarnya d3 teknik perencanaan wilayah & kota ( PWK ) bisa ngelanjutin ke s1 PWK gak ? Dan dimana aja ya universitasnya ?

    • Fitri says:

      Dik Erika di postingan saya sudah jelaskan Peraturan Perundangan membenarkan kredit transfer dari D3 ke S1, namun kewenangan menerima atau menolak ada pada PT tujuan, adik silakan tanya langsung ke prodi yang adik minati.
      Salam, Fitri

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.