Kemendiknas Tetapkan PP 66/2010 Pengganti PP 17
03 Oktober 2010, 17:14:25
suarasurabaya.net| Kementerian Pendidikan Nasional resmi menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010.

Menurut M NUH Menteri Pendidikan Nasional, PP ini merupakan pengganti PP 17 yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Badan Hukum pendidikan (UU BHP) pasca pencabutan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Maret lalu. “PP No. 66 Tahun 2010 ini resmi berlaku sejak ditetapkan, yakni 28 September 2010 lalu. Pemerintah membuat peraturan ini setelah MK membatalkan UU BHP yang memberikan amanah dan konsekuensi untuk menyiapkan dua hal, yang salah satunya perubahan PP ini,”ujar M NUH pada wartawan ketika ditemui di sela peresmian Gedung Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma’arif (YPM) Sepanjang, Sidoarjo, Minggu (03/10).

Mengutip Antara, NUH menjelaskan, dalam PP ini, ada beberapa hal pokok, di antaranya yakni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tercantum dalam Badan Hukum Milik Negara (BHMN), pengelolaan keuangannya harus tunduk pada UU Keuangan. “Presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO juga sudah menyampaikan pidato nota pengantar keuangan bahwa keuangan BHMN masuk dalam APBN. Maka, penggunaannya hanya ada dua pilihan, yakni melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU),”paparnya.

Setelah dikaji, BHMN sepakat menggunakan yang paling dekat dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Lebih lanjut dikatakannya, untuk menyesuaikan dengan penggunakan PKBLU maka masih diperlukan masa transisi. Namun, diharapkan pada 31 Desember 2012, semuanya sudah selesai. Sementara, dalam PP baru ini, ada juga kewajiban bagi PTN dalam proses rekrutmen mahasiswa baru. Kata Nuh, setiap perguruan tinggi minimal harus menerima 20% mahasiswa yang berkebatasan ekonomi, namun memiliki otak cemerlang.

“Ini bukan beasiswa lho, tapi bantuan pendidikan. Jadi, khusus mahasiswa berprestasi yang nilai akademiknya bagus, namun dalam hal ekonomi masuk kategori menengah ke bawah maka PTN wajib menerimanya. Ada 20% kuotanya,”tukasnya. Sedangkan, untuk penerimaan mahasiswa baru, sesuai PP ini ditetapkan bahwa 60% mahasiswa baru harus melalui seleksi nasional dan terhitung sejak 2011 mendatang, sudah mulai dilaksanakan. (ant/tin)

Sumber :

http://www.suarasurabaya.net/v06/kelanakota/?id=675b063a24240d1a48f20ffa93380310201083112

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mendiknas Berwenang Berhentikan Rektor
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/53460/regionalntt/humaniora/2010/10/3/mendiknas-berwenang-berhentikan-rektor

3 Oktober 2010 | 22:18 WIB
Sidoarjo, POS KUPANG.Com – Menteri Pendidikan Nasional memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan rektor yang memimpin di sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Kalau dulu, kewenangan itu ada di tangan Presiden. Tapi saat ini tidak lagi, cukup oleh Menteri Pendidikan Nasional saja. Dan ini sudah tertuang dalam PP 66/2010 sebagai pengganti PP 17 yang tertuang dalam UU BHP,” ujar Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, di Sidoarjo, Jatim, Minggu.

Dijelaskannya, dasar perubahan ini sederhana. Sesuai aturan, dulu rektor dijabat oleh pegawai tingkat eselon I yang syaratnya minimal golongan IV B ataupun IV C. Sementara, pegawai tingkat eselon I, mutlak diangkat oleh Presiden.”Sejak 1999 lalu, sebenarnya rektor bisa dijabat oleh golongan III D, asalkan dia seorang Lektor Kepala. Dan, itu cukup diangkat oleh seorang menteri, tidak harus Presiden,” tukas mantan Menteri Komunikasi dan Informasi tersebut.

Ia menjelaskan, sebelumnya ada tiga kategori yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan seorang pejabat rektor. Yang pertama, Majelis Wali Amanah, Presiden melalui senat, dan Menteri yang memiliki otoritas mengangkat Direktur Politeknik maupun Sekolah Tinggi. “Tapi, saat ini cukup menteri saja yang berperan,” tutur pria asli Surabaya tersebut. Sementara, selain mengenai masalah Menteri yang memiliki kewenangan terhadap rektor, dalam PP ini juga ada beberapa pokok lainnya, di antaranya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tercantum dalam Badan Hukum Milik Negara (BHMN), pengelolaan keuangannya harus tunduk pada UU Keuangan. “Setelah dikaji, BHMN sepakat menggunakan yang paling dekat dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,” kata Nuh menegaskan.

Dalam PP baru ini, ada juga kewajiban bagi PTN dalam proses rekrutmen mahasiswa baru. Setiap perguruan tinggi minimal harus menerima 20 persen mahasiswa yang berkebatasan ekonomi, namun memiliki otak cemerlang. “Ini bukan beasiswa lho, tapi bantuan pendidikan. Jadi, khusus mahasiswa berprestasi yang nilai akademiknya bagus, namun dalam hal ekonomi masuk kategori menengah ke bawah maka PTN wajib menerimanya. Ada 20 persen kuotanya,” papar mantan Rektor ITS Surabaya itu.(ant)

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

5 Comments

  1. tjahjo winarto says:

    ALHAMDULILLAH semoga dengan PP ini RAKYAT mendapat pendidikan yang murah berkualitas. APBN kita 20% untuk pendidikan tapi selama ini pendidikan di perguruan tinggi negeri MAHAL! terima kasih pak SBY dan Mendiknas yang sudah pro rakyat. Kepada perguruan tinggi negeri yang selama ini MAHAL, jangan memikirkan kepentingan individu manajemennya. Pikirkanlah rakyat miskin yang hidup serba kekurangan. Kalau pendidikan ini mahal maka yang akan jadi orang besar, hanya orang orang kaya walaupun otaknya tidak seberapa cerdas!

  2. arfan says:

    boleh saja, menganggarkan 20% untuk mahasiswa kurang mampu. namun ada kh yang menjamin bahwa 20% itu benar-benar untuk rakyat golongan menengah kebawah???
    jangan sampai itu hanya bermanfaat bagi golongan-golongan tertentu…

  3. erni says:

    kayanya masih ada yang perlu ditinjau kembali deh, terutama tentang larangan sekolah dan komite sekolah.

  4. ade says:

    ada yg kurang. 20% untuk mahasiswa kurang mampu tp berotak cemerlang, 60% dari seleksi nasional, lalu 20% nya lagi darimana ?

    • Fitri says:

      Tak ada yang kurang Dik. Itu maksudnya dari total keseluruhan mhs yang diterima, harus ada 20% mhs berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi.
      Contohnya : bila PTN A pada tahun akademik akan terima 1000 mhs, maka 600 orang itu harus dari jalur seleksi nasional, sisa 400 orang (40% dari 1000) boleh diterima via jalur mandiri. Namun diantara 1000 mhs yang diterima ( seleksi nasional + mandiri) harus ada 200 penerima beasiwa (msh berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi).
      Salam, Fitri

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.