1 ) Mendiknas Harus Perhatikan Merosotnya Akreditasi PTS
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/21/373/374335/373/mendiknas-harus-perhatikan-merosotnya-akreditasi-pts

Selasa, 21 September 2010 – 14:48 wib
JAKARTA – Polemik merosotnya akreditasi perguruan tinggi swasta membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. Tak hanya di tataran para rektor, namun hingga ke tingkat menteri. Para rektor yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) berharap adanya pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Aptisi menunggu momentum tersebut guna membahas polemik, mengenai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai satu-satunya lembaga pengakreditasi perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Aptisi Suharyadi, dalam pertemuan bersama sejumlah rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Universitas Sahid (Usahid), Jakarta, Selasa (21/9/2010). “Sampai sekarang belum ada kepastian kapan pertemuan tersebut akan dilangsungkan,” jelasSuharyadi. Suharyadi menjelaskan, merosotnya akreditasi sebagian besar PTS dilatarbelakangi oleh keputusan BAN PT periode terdahulu yang tidak diperhitungkan oleh BAN PT periode saat ini. Akibatnya, sebagian besar perguruan tinggi mengalami penurunan akreditasi.

…dst

2 ) Sejumlah Rektor Serukan Boikot BAN PT!
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/21/373/374347/sejumlah-rektor-serukan-boikot-ban-pt

Selasa, 21 September 2010 – 15:02 wib
JAKARTA – Keberadaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai satu-satunya lembaga pemberi akreditasi bagi perguruan tinggi menjadi polemik tersendiri di kalangan akademisi. Hal itu pun mengundang sejumlah rektor dan pemimpin perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta bersuara keras. Mereka mengajukan ide pemboikotan BAN PT. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan para pemimpin PTS bersama Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Universitas Sahid (Usahid), Jakarta, Selasa (21/9/2010). Salah seorang yang mengajukan ide boikot BAN PT adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Syahrial Yusuf. Menurut Syahrial, pembahasan serius mengenai BAN PT masih akan terus berlanjut. Tetapi, sarannya, para pemimpin PTS pun mengambil langkah nyata untuk menghadapi masalah tersebut. “Sebaiknya para pemimpin PTS tidak cuma banyak omong di sana-sini. Kita lakukan sesuatu yang nyata, misalnya memboikot BAN PT sebagai satu-satunya lembaga pemberi akreditasi pada perguruan tinggi,” cetus Syahrial.

…dst

3 ) Akreditasi Banyak yang Merosot, PTS Harus Solid!
http://kampus.okezone.com/read/2010/09/21/373/374145/373/akreditasi-banyak-yang-merosot-pts-harus-solid

Selasa, 21 September 2010 – 10:03 wib
JAKARTA – Penurunan akreditasi dialami sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi swasta (PTS). Keadaan ini memerlukan strategi khusus agar PTS dapat melangkah lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Sahid (Usahid) Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M.S., dalam acara Halal Bi Halal, di Kampus Usahid, Jalan Dr Soepomo, Jakarta, Selasa (21/9/2010). “Selain itu, PTS-PTS juga harus solid dan bersama-sama dalam menghadapi gempuran perguruan-perguruan tinggi asing yang masuk Indonesia,” imbuh Sutyastie.

…dst

4 ) Akreditasi Universitas Ditenggat 2012
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/351543/

Sunday, 19 September 2010
JAKARTA(SINDO) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menenggat semua perguruan tinggi (PT) untuk mengakreditasikan seluruh program studi (prodi) pada 2012. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, pada 2012, perguruan tinggi yang program studinya belum ada status akreditasi tidak dapat mengeluarkan ijazah. Sementara untuk tahun ini,imbauan melakukan akreditasi hanya untuk membedakan mutu. Fasli mengatakan, uji akreditasi ini merupakan realisasi dari PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.”Maka dari PP itulah semua program studi baik di perguruan tinggi negeri dan swasta harus sudah terakreditasi,” tegas Fasli di Jakarta kemarin. Idealnya, ujarnya, akreditasi dilakukan setiap lima tahun sekali. Perguruan tinggi langsung meminta ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk dievaluasi. Enam bulan sebelum status akreditasi kadaluwarsa, perguruan tinggi harus datang untuk diuji.

…dst

5 ) Semua Perguruan Tinggi Wajib Akreditasikan Program Studinya
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/09/16/134927-semua-perguruan-tinggi-wajib-akreditasikan-program-studinya

Kamis, 16 September 2010, 07:26 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Semua perguruan tinggi wajib akreditasikan program studi yang dibukanya. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) memberi batas waktu bagi seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk mengakreditasi seluruh program studinya pada 2012. ”Jika tidak, mereka tak diperkenankan mengeluarkan ijazah,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal, Rabu (16/9). Kewajiban untuk mengakreditasi program studi memang belum diberlakukan dengan tegas pada tahun ini. Sebab, kata Fasli, akreditasi perlu diberlakukan secara bertahap, dan pemerintah memberikan waktu yang cukup kepada seluruh perguruan tinggi ….cut… Dengan demikian, sebelum 2012 nanti, seluruh program studi sudah terakreditasi. “Dananya 22 juta rupiah untuk akreditasi satu program studi,” jelasnya. Melihat antusiasme PT, Fasli yakin akreditasi itu akan selesai pada 2012. Keyakinan itu juga dilihatnya dari kesiapan dana dan kinerja BAN PT sendiri.

…dst

6 ) BAN PT untuk Lindungi Mahasiswa
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/27/121893/BAN-PT-untuk-Lindungi-Mahasiswa

27 Agustus 2010
SOLO – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dibentuk dan berfungsi untuk melindungi kepentingan mahasiswa, agar mendapatkan haknya sesuai dengan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Hal itu dikemukakan Asesor BAN PT Prof Dr Adi Sulistiyono SH MH, menanggapi usulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) agar dibentuk BAN PT Tandingan, karena dianggap tidak transparan. (SM, 25-26/8). ’’Saya justru menolak keras usulan itu. Sebab, BAN PT termasuk yang mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga terbersih yang tidak bisa disogok untuk menentukan akreditasi sebuah program studi (prodi),’’ katanya.

…dst

7 ) Dinilai Masih Kredibel
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/27/121898/Dinilai-Masih-Kredibel

27 Agustus 2010
PURWOKERTO- Sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di Purwokerto tidak sepakat dengan usulan Aptisi untuk membentuk BAN PT di luar yang ditunjuk pemerintah.
Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr H Syamsuhadi Irsyad MH mengatakan, jika memang ada BAN PT yang bukan berasal dari pemerintah, justru akan memberatkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Bisa jadi dengan adanya lebih dari satu BAN PT akan membuat mekanisme penilaian menjadi rancu. Selain itu, tim asesor yang ada di BAN PT juga merupakan orang yang ahli di bidangnya, sehingga jika ada lebih dari satu BAN PT malah membuat bingung standar mana yang akan digunakan. Meski begitu, dia berpendapat seharusnya Aptisi bisa memperjuangkan beberapa keberatan PTS terkait aturan akreditasi yang diterapkan.

…dst

8 ) Akreditasi BAN PT Tanpa Tindak Lanjut
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/26/121763/Akreditasi-BAN-PT-Tanpa-Tindak-Lanjut

26 Agustus 2010
SOLO-Usulan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) untuk membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) lain mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Hasil akreditasi tersebut dinilai tidak ada tindak lanjut kecuali sertifikat. PTS mengusulkan hasil pemeriksaan dari akreditasi menjadi bahan pertimbangan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai bahan pembinaan. Rektor Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Prof Dr Ir Ongko Cahyono MSc membenarkan pendapat Sekretaris Aptisi Jateng Prof Y Sutomo. Akreditasi dari BAN PT saat ini dirasa menyulitkan PTS untuk berkembang. Sebab dari segi fasilitas, terdapat kesenjangan antara PTS dan PTN. Terlebih dengan persyaratan saat ini yang semakin memberatkan. Terutama untuk kualifikasi dosen, jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat, serta hubungan dengan dunia luar. Hal tersebut sangat berpengaruh pada hasil akreditasi. Sebab PTS membangun semua dari awal dengan kemampuan sendiri. Sementara, untuk PTN segala proses dibantu oleh pemerintah,” katanya.Dia mengutarakan, dulu untuk mengakses bantuan ke pemerintah sangat sulit. Tidak banyak bantuan yang bisa didapat. Belakangan, bantuan tersebut sudah lebih gampang diakses. Pemerintah tidak terlalu membedakan antara swasta dan negeri.

…dst

9 ) Aptisi Usul BAN PT Tandingan
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/25/121615/Aptisi-Usul-BAN-PT-Tandingan

25 Agustus 2010
SEMARANG- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) lain selain yang ada saat ini. Sebab, BAN PT yang sekarang sudah dianggap tidak mampu lagi menangani akreditasi program studi di seluruh PT secara objektif, transparan, terbuka, dan komprehensif.

…dst

10 ) DIRJEN DIKTI: MASYARAKAT BISA BUAT BAN ; Tak Terakreditasi, Bantuan Dana Terancam
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=223259&actmenu=43

24/08/2010 07:38:14
JAKARTA (KR) – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Djoko Santosa mengatakan, masih banyaknya program studi (Prodi) di Perguruan Tinggi (PT) belum terakreditasi sampai saat ini masih menjadi kendala. Karena untuk mengakreditasi suatu Prodi Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT, perlu ada undangan dari PT yang bersangkutan. Demikian disampaikan Djoko Santosa di Jakarta Senin (23/8), mengomentari masih adanya ribuan Prodi yang belum kedaluwarsa. Djoko mengatakan, sebetulnya, masyarakat bisa membuat badan pengevaluasi dan pemberi status akreditasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai pendamping BAN PT yang dianggap memonopoli pemberian akreditasi. Karena dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 disebutkan, selain BAN PT, masyarakat bisa membentuk badan akreditasi lain yang pendiriannya mesti diajukan dulu ke Kemendiknas. Dengan peraturan itu, Kemendiknas akan menyusun peraturan entah dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) ataukah peraturan menteri (Permen) untuk mengakomodasi pembentukan badan akreditasi tandingan. “Kita akan lihat substansinya dulu, bagaimana kriteria badan akreditasi yang baik dan proses pemberian statusnya juga akan kami lihat. Kami tidak dapat terjun langsung, perguruan tinggi yang harus aktif,” tuturnya.

…dst

11 ) 2.788 Program Studi PT Kadaluarsa termasuk USU 53, IPB 46, UI 22, Unair 10 , UGM 41 dan PTN/PTS lainnya.

2.788 Kadaluarsa + 5000 belum tersentuh = 7.788 saat ini butuh akreditasi
http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=151331

Jumat, 20 Agustus 2010
Ribuan program studi (prodi) di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) belum melakukan reakreditasi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mencatat dari 7.567 prodi yang terdaftar, sebanyak 2.788 prodi yang sudah kadaluarsa.

Menteri Pendidikan Nasional (mendiknas) M. Nuh mengakui, tidak semua prodi di PT disiplin melakukan reakreditasi. Nuh mengatakan, lama akreditasi setiap prodi berbeda-beda. Mulai dari tiga hingga lima tahun. “Tergantung kemampuan prodi untuk melakukan perbaikan dan merubah statusnya. Dari B ke A atau dari C ke B,” jelasnya.Kata Nuh, enam bulan sebelum masa akreditasi prodi berakhir seharusnya pihak fakultas dan penanggungjawab prodi aktif mengajukan reakreditasi. “Tapi kenyataannya banyak juga yang masih menunda,” ujar Nuh saat ditemui di Jakarta, kemarin. Mantan rektor ITS Surabaya itu menegaskan, sekitar 36 persen prodi yang tidak melakukan reakreditasi memang menjadi prioritas kedua. Pasalnya, kemendiknas lebih memprioritaskan prodi yang belum pernah mengantongi akreditasi sebelumnya. “Jadi kami utamakan prodi yang belum pernah memiliki akreditasi sama sekali,” terangnya.

Wakil Mendiknas Fasli Jalal menambahkan, prodi yang belum mengantongi akreditasi jumlahnya sekitar lima ribu. Tahun ini kemendiknas menarget akan memasukkan empat ribu prodi baru untuk diakreditasi. “Tahun depan kami upayakan sisanya bisa terakomodir, agar semua bisa tuntas,” terang Fasli. Upaya percepatan dan perpanjangan akreditasi tersebut, kata Fasli, diupayakan selesai pada 2011. Sebab pada 2012 mendatang, seluruh prodi yang tidak terakreditasi dilarang untuk mengeluarkan ijasah. “Jika tetap mengeluarkan ijasah, itu tidak sah,” paparnya.

Dari penelusuran Jawa pos di situs ban-pt.depdiknas.go.id mencatat sebaran prodi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tidak terkecuali PTN ternama. Misalnya di Universitas Sumatera Utara (USU) tercatat 53 prodi yang kadaluarsa. Di Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki 46 prodi yang juga belum direakreditasi. Di Universitas Indonesia (UI) tercatat 22 prodi yang belum diperbarui akreditasinya dan ada 10 prodi di Universitas Airlangga (Unair) yang juga belum melakukan reakreditasi. Universitas Gajah Mada (UGM) terdapat 41 prodi yang kadaluarsa. Prodi yang kadaluarsa pun beragam. Mulai dari Fakultas kedokteran, ilmu komunikasi, manajemen, akuntansi, teknik mesin, hingga teknik elektro. (nuq)

>>>

12 ) BANYAKNYA PRODI TAK TERAKREDITASI ; Dikhawatirkan Timbulkan Efek Domino
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=222945&actmenu=43

20/08/2010 09:16:00
YOGYA (KR) – Menyikapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang berjumlah lima ribu belum terakreditasi, Ketua Aptisi Wilayah V Prof Dr Didit Welly Udjianto MS mengatakan, hal tersebut akan berdampak buruk bagi masa depan dunia pendidikan dan bisa menimbulkan efek domino.
Menurut dia, apabila sejumlah PTS dan PTN tidak bisa memenuhi batas yang telah ditentukan yakni sampai tahun 2012, dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah baru dalam penyelenggaraan sistem belajar mengajar. Dijelaskan, efek domino di sini adalah suatu permasalahan yang bisa merembet ke berbagai hal, misalnya seperti mahasiswa yang tidak mendapatkan ijazah, PTS/PTN tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan sampai dicabutnya izin penyelenggaraan prodi yang belum terakreditasi tersebut. Padahal, sosialisasi agar prodi tersebut mendaftarkan diri pada Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi sudah dilakukan sejak 2005.

…dst

13 ) AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
Keluhan PTS Jadi Masukan
http://cetak.kompas.com/read/2010/08/19/03140797/keluhan..pts.jadi.masukan

Kamis, 19 Agustus 2010 | 03:14 WIB
Jakarta, Kompas – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan segera membahas keluhan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia terhadap standar akreditasi perguruan tinggi yang dinilai merugikan perguruan tinggi swasta. Secara terpisah, pengelola perguruan tinggi swasta meminta supaya akreditasi mengedepankan aspek pembinaan. “Masukan pengelola perguruan tinggi swasta akan kami bahas dalam rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pekan ini. Kami hanya memperoleh informasi mengenai pernyataan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dari media,” kata Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kamanto Sunarto di Jakarta, Senin (16/8).

…dst

14 ) Kementerian Percepat Akreditasi Sekitar 5.000 Program Studi
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/08/18/brk,20100818-272076,id.html

Rabu, 18 Agustus 2010 | 13:43 WIB
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain
TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Pendidikan Nasional, M.Nuh, mengatakan Kementrian Pendidikan Nasional telah meminta Dirjen Pendidikan tinggi untuk segera mengakreditasi program studi Pendidikan Tinggi yang belum terakreditasi. “Kita sudah meminta dirjen Dikti untuk mempercepat prosesnya akreditasinya,” ujar Nuh saat ditemui wartawan di kantor Kemendiknas, Rabu (18/8). Sebelumnya diberitakan bahwa terdapat setidaknya 5.000 program studi di perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Menurut Wakil Menteri Kemendiknas, Fasli Jalal, pada 2012 program studi yang belum terakreditasi maupun yang belum reakreditasi tidak dapat mengeluarkan ijazah. Untuk menyelesaikan hal itu, kata M. Nuh, Dirjen Dikti terlebih dahulu akan memetakan program studi apa saja yang belum dan atau masa akreditasinya habis. “Pertama dipetakan dulu programnya kemudian begitu sudah dipetakan status akreditasinya akan dikeluarkan lebih cepat,” katanya.

…dst

15 ) Kriteria Akreditasi BAN PT Bebani PTS
Soal Anggaran Jadi Dilema
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/19/120924/Kriteria-Akreditasi-BAN-PT-Bebani-PTS-

Kamis, 19 Agustus 2010
SEMARANG- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jateng menilai pelaksanaan akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) belum sepenuhnya melihat kondisi PTS yang sesungguhnya. Padahal, masing-masing PTS memiliki kemampuan berbeda, khususnya berkaitan dengan dukungan finansial untuk penyiapan akreditasi sebuah program studi (prodi). Karena itu, hal ini akan menjadi beban bagi PTS untuk bisa berkembang. Sekretaris Aptisi Wilayah VI Jateng Prof Dr Y Sutomo MM mengungkapkan, penilaian akreditasi BAN-PT justru banyak merugikan PTS, karena jika standardisasinya dinaikkan cukup tinggi, maka yang terjadi PTS akan kesulitan khususnya dalam persyaratan tenaga pengajar. ”Situasi di lapangan itu berbeda antar-PTS. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Jika menuntut terlalu tinggi, seharusnya pemerintah juga perlu memikirkan apa yang bisa dilakukan bagi PTS. Prinsipnya, Aptisi sangat mendukung upaya Kemendiknas dan Dikti untuk meningkatkan daya saing lulusan, tetapi BAN juga harus melihat kondisi PTS di bawah seperti apa,” jelas Prof Sutomo, Rabu (18/8).

…dst

16 ) Lima Ribu Program Studi Belum Terakreditasi
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/08/17/brk,20100817-271791,id.html

Selasa, 17 Agustus 2010 | 11:36 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon mahasiswa baru yang akam memulai masa perkuliahan dianjurkan untuk waspada karena saat ini masih ada 5 ribu program studi yang belum terakreditasi. Demikian dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal usai upacara kemerdekaan di kantornya, Selasa (17/8). Padahal pemerintah sejak 2005 sudah meminta seluruh perguruan tinggi, baik swasta dan negeri, untuk mendaftarkan program studinya pada Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi. Kewajiban akreditasi termaktub dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.”Di dalamnya (peraturan pemerintah), ada sejak ditetapkan peraturan tersebut, selama tujuh tahun perguruan tinggi harus sudah terakreditasi semua,” kata bekas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini.
Maka GARIS BATAS di 2012 akan menentukan bahwa, program studi yang belum terakreditasi maupun yang belum re-akreditasi, kata Fasli, TIDAK BERHAK MENGELUARKAN IJAZAH.

…dst

17 ) Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Tandingan Bisa Dibentuk
http://kampus.okezone.com/read/2010/08/16/373/363623/badan-akreditasi-perguruan-tinggi-tandingan-bisa-dibentuk

Selasa, 17 Agustus 2010 – 12:14 wib
JAKARTA – Masyarakat bisa membuat badan pengevaluasi dan pemberi status akreditasi perguruan tinggi swasta sebagai pendamping Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang dianggap memonopoli pemberian akreditasi. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Dikti Kemendiknas) Djoko Santoso mengatakan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 disebutkan selain BAN PT, masyarakat bisa membentuk badan akreditasi lain yang pendiriannya mesti diajukan dulu ke Kemendiknas. Dengan peraturan itu, ujarnya, Kemendiknas akan menyusun peraturan entah dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) ataukah peraturan menteri (Permen) untuk mengakomodasi pembentukan badan akreditasi tandingan. “Kita akan lihat substansinya dulu, bagaimana kriteria badan akreditasi yang baik dan proses pemberian statusnya juga akan kami lihat juga,” katanya, di Jakarta, Senin (16/8/2010).

…dst

Tags

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

5 Comments

  1. bambang says:

    akreditasi di Indonesia memang perlu, akan tetapi hal itu tidak menjadi tolak ukur dari kemampuan skill mahasiswa dari sisi akademis dan keilmuwan serta penelitian, sejumlah fakta mencengangkan memang, kelompok saya misalnya, telah mampu mengikuti dan lolos PKM-T di bali, berarti dari sisi kemampuan telah mampu bersaing dengan mahasiswa dari kampus PTN yang terakreditasi baik,,, sedangkan realitasnya,,,, semua itu tak berpengaruh bagi hasil penilaian Akreditasi oleh BAN PT, kampus kami GAGAL MEMPEROLEH AKREDITASI oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa monopoli akreditasi oleh BAN-P, adalah kegiatan pemusnahan masal atau sama dengan GENOSIDA bagi perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi,,, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur, pancasila, atau memang akreditasi sudah melupakan azas2 dari pancasila,,, Ketuhann, keadilan rkayt,,, persatuan indonesia,, ,,,kemanusiaan,,,,,, keadilan sosial ,,,,
    saya akui niat pemerintah melakukan peningkatan mutu PTN&PTS itu baik namun dengan sistem akreditasi itu akan mempunyai dampak luas yang berkepanjangan,,,, misalnya dari data saat ini sekitar 2700 PTN&PTS kadaluwarsa akreditasinya akan sama dengan mengeluarkan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi,, padahal katanya pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas mahasiswa putus sekolah,, namun disisi lain ternyata mengurangi nilai-nilai keadilan itu sendiri..

    Semoga manusia yang masih peduli dengan nasib kami yang tertindas ini akan masih mendapat Ridho dari Alloh,, Ta’ala,,, sedangkan bagi manusia yang lalai kami telah memperingatkan,,, apabila tidak mengindahkan maka Alloh yang akan melaknatnya,,,,
    Alloh SWT akan mendengar do”a orng2 yg tertindas
    Amin,,,

  2. bambang says:

    kampus kami dari PTS Universitas Merdeka Madiun Program Studi Teknik Mesin,,, Mohon dicek kebenarannya,, tentang akreditasi tersebut trims

  3. budi anduk says:

    beri kontrbusi yang positif bagi negeri jangan primitif gtu bozzz..

  4. Pras says:

    sikap pimpinan PTS sangat berlebihan, kaya anak TK saja ah… bagi kami mahasiswa, BAN PT sangat diperlukan untuk melindungai kepentingan kami. maju terus BAN PT…

  5. Infowebkita says:

    kampus saua UIN jakarta mengalami penurunan akreditasi yang merugikan bagi lulusan nya, saya harap pembinaan terhadap perguruan tinggi agar bisa lebih meningkatkan kualitas nya

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.