Undang-Undang
1. UU no. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan | Download |
2. UU no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan | Download |
3. UU no. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa | Download |
4. UU no. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran | Download |
5. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasan | Download |
6. UU no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum | |
7. UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | |
8. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga | |
9. UU no. 44 tahun 2009 & penjelasan tentang rumah sakit | |
10. UU no. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan | Download |
11. UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan | |
12. UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika | |
13. UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | |
14. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial | |
15. UU no. 44 tahun 2008 tentang Anti Pornografi | Download |
16. UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | |
17. UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | |
18. UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia | |
19. UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | |
20. UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | |
21. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen | Download |
22. UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | |
23. UU no. 29 tahun 2004 & Penjelasan tentang praktek kedokteran | |
24. UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | |
25. UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | Download |
26. UU no. 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta | Download |
27. UU no. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan IPTEK | |
28. UU no. 14 tahun 2001 tentang Paten | Download |
29. UU no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional | |
30. UU no. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Download |
31. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | |
32. UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | |
33. UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika | |
34. UU no. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular | |
35. UU no. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara | |
36. UU no. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut | |
37. UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan | |
38. UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras | |
39. Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpratek medik | |
40. Kode Etik Kedokteran |
Rancangan Undang–Undang
1. Rancangan Undang-undang Tentang Keperawatan Dan Kebidanan | Download |
2. Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Kesehatan |
Peraturan Pemerintah
1. PP no.52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana UU no. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran | Download |
2. PP no.93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan | Download |
3. PP no. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional | Download |
4. PP no. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga | Download |
5. PP no. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan | Download |
6. PP no. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi | Download |
7. PP no. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan | Download |
8. PP no .46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan | Download |
9. PP no. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan | Download |
10. PP no. 101 Tahun 2012 tentang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan | |
11. PP no. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif | |
12. PP no. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah | |
13. PP no. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor | Download |
14. PP no. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian | |
15. PP no. 48 tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian,Pengembangan Dan Penerapan IPTEK Yang Berisiko Tinggi | Download |
16. PP no.13 tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan | Download |
17. PP no. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | |
18. PP no. 37 tahun 2007 tentang Kependudukan | Download |
19. PP no.41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Litbang Bagi PT Asing, LPP Asing,Badan Usaha Asing Dan Orang Asing | Download |
20. PP no. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri | Dowbload |
21. PP no. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal | |
22. PP no. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan | Download |
23. PP no. 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik | Download |
24. PP no. 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga LITBANG | Download |
25. PP no. 16 tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum | |
26. PP no. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan | |
27. PP no. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan | |
28. PP no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan | |
29. PP no. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan | |
30. PP no. 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya | Download |
31. PP no. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular | |
32. PP no 01 tahun 1988 tentang masa bakti dan praktek dokter gigi | |
33. PP no. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat | |
34. PP no. 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah | |
35. PP no. 26 tahun 1960 tentang Lafal sumpah dokter | |
36. PP no. 10 tahun 1960 tentang wajib simpan rahasia kedokteran |
Instruksi Presiden
1. Inpres no. 3 tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Napza | |
2. Inpres no. 1 tahun 2007 tentang Penanganan Avian Influenza |
Keputusan Presiden
1. Keppres no. 56 tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan | |
2. Keppres no. 12 tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional | |
3. Keppres no. 37 tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti | Download |
Peraturan Presiden
1. Perpres no.04 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis | Download |
1. Perpres no.77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit | Download |
1. Perpres no.74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan | Download |
2. Perpres no.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehantan Tingkat Pertama Milik Pemda | Download |
3. Perpres no. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres no. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan | Download |
4. Perpres no. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial | Download |
5. Perpres no. 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan | Download |
6. Perpres no. 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan | Download |
7. Perpres no. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan | Download |
8. Perpres No. 108 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan | Download |
9. Perpres no. 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya | Download |
10. Perpres no. 97 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil | Download |
11. Perpres no. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan lampiran | Download |
12. Perpres no. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012 | Download |
13. Perpres no. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga | Download |
14. Perpres no. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional | Download |
15. Perpres no. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya | Download |
16. Perpres no. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara | Download |
17. Perpres no 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara | Download |
18. Perpres no. 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara | Download |
19. Perpres no. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 | Download |
20. Perpres no. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara | Download |
21. Perpres no. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan | Download |
22. Perpres no. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara | Download |
23. Perpres no. 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan | Download |
24. Perpres no. 42 tahun 2009 tentang jabfung psikologi klinis, fisikawan medis dan dokter pendidik klinis | Download |
25. Perpres no. 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu | Download |
26. Perpres no. 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jafung Dokter Pendidikan Klinis | Download |
27. Perpres no. 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu | Download |
28. Perpres no. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia | Download |
29. Perpres no.54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, | Download |
30. Perpres no. 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan | Download |
Keputusan Menteri Kesehatan
Keputusan Menkes Tahun 2015
1. | HK.02.02/MENKES/110/2015 | Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja Dan Koka |
2. | Kepmenkes 2015 lainnya bisa unduh di | SINI |
Keputusan Menkes Tahun 2014
1. | 159/MENKES/SK/V/2014 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/MENKES/SK/IX/2013 Tentang Formularium Nasional |
2. | KF.03.01/MENKES/312/2014 | Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik |
3. | HK.02.02/MENKES/413/2014 | Tata Cara Pelaksanaan Sumpah Janji Apoteker |
Keputusan Menkes Tahun 2013
1. | 27/MENKES/SK/I/2013 | Pemberhentian Ketua MTKI Dan PLT Ketua MTKI |
2. | 89/MENKES/SK/II/2013 | Formularium Program JAMKESMAS |
3. | 109/MENKES/SK/III/2013 | Paten Obat Antiviral Dan Antiretroviral |
4. | 220/MENKES/SK/VI/2013 | Tim Binaan Wilayah Kesehatan Tessss |
5. | 312/MENKES/SK/IX/2013 | Daftar Obat Esensial Nasional 2013 |
6. | 326/MENKES/SK/IX/2013 | Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional |
7. | 328/MENKES/IX/2013 | Formularium Nasional |
8. | 472/MENKES/SK/XII/2013 | Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan |
9. | 455/MENKES/SK/XI/2013 | Asosiasi Fasilitas Kesehatan |
Kepmenkes 2001 dan seterusnya bisa unduh di : 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Produk Hukum Terkait Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan bisa baca di SINI
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Iptek dan Dikti
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Masyarakat
Peraturan Mendikbud/Menristekdikti Tahun 2014-2016
- Permenristekdikti no.18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- Permenristekdikti no.76 Tahun 2017 tentang Penyatuan PT Kesehatan yg Diselenggarakan oleh Pemda Provinsi,Kabupaten dan Kota ke dalam PTN di Lingkungan Ristekdikti dan Perguruan Tinggi di Kemenkes atau di SINI
- Permenristekdikti no. 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Kedokteran dan Prodi Kedokteran Gigi atau di SINI
- Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan Lampiran
- Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi
- PermenRistek & Dikti nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
- Paparan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Periode Kedua Tahun 2015
- Pedoman-pedoman dan informasi lainnya bisa unduh di http://pnukmppd.dikti.go.id
- Permendkbud no. 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
- Permendikbud no. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Edaran Dirjen Dikti no.526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor)
- KepmenRistekdikti N. 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Kepmen no. 389/M/Kp/VI/2015 tentang Panitia Nasional UKMPPD Tahun 2015-2016
- Kepmen no. 338/M/Kp/VI/2015 tentang Penetapan Satuan Biaya Penyelenggaraan UKMPPD Tahun 2015-2016
- Kepdirjen Belmawa No. 641.3/B/SK/2015 tentang Bentuk Dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Tenaga Kesehatan atau di SINI dan Panduan Cetak di SINI, Pengumuman Pelaksanaan Ukom 2016 di SINI
- SK Dirjen Dikti no. 28/DIKTI/Kep/2014 tentang Penetapan Satuan Biaya Penyelenggaraan UKMPPD Tahun 2014-2015 dan Lampirannya
- SK Dirjen Dikti no. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015
- Edaran Dirjen Dikti no. 672/E.E3/KM/2014 tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015
- Edaran Dirjen Dikti no. 598/E.E3/DT/2014 tentang PNUKMPPD dan Penerbitan Sertifikasi Profesi/Ijazah Profesi Dokter
- Edaran Dirjen Dikti no. 576/E/HK/2014 tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran
- Edaran Dirjen Dikti No.547/E3.3/DT/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Menerima Kembali Usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter.
- Edaran Dirjen Dikti No.529/E.E3/DT/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners (UK Naske tak jadi penentu Kelulusan)
- Edaran Dirjen Dikti No.370/E.E3/DT/2014 tentang Uji Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan
- Edaran Dirjen Dikti No.315/E.E3/DT/2014 tentang Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013
- Edaran Dirjen Dikti No.704/E.E3/DT/2013 tentang Ujian Kompetensi bagi Calon Lulusan Pedidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan dan Lampiran
- Integrasi Pelaksanaan Uji Kompetesni Dokter dan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter di SINI
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menkes Tahun 2015
Peraturan Menkes Tahun 2014
Peraturan Menkes Tahun 2013
Peraturan Menkes Tahun 2012
Permenkes Tahun 2011
Perhatikan :
Permenkes no. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, membatalkan Permenkes no. 1796/MENKES/PER/VIII/2011, yang sebelumnya Permenkes no. 1796 ini telah membatalkan Permenkes no.161/MENKES/PER/I/2010
Permenkes Tahun 2010
Permenkes Tahun 2007-2009
1. PMK no. 659/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia | |
2. PMK no 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan tindakan kedokteran | |
3. PMK no 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis | |
4. PMK 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat | |
5. PMK 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas PMK 1010/MENKES/PER/XI/2008 | |
6. PMK 541/MENKES/PER/VI/2008 tentang Tugas Belajar SDM Kesehatan Depkes RI | |
7. PMK 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata cara pengusulan calon anggota konsil kedokteran Indonesia | |
8. PMK no 512 tahun 2007 tentang izin praktek dan pelaksanaan izin praktek kedokteran | |
– Lampiran | |
9. PMK no 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotik Rakyat | |
10. PMK 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan izin praktik okupasi terapis |
Permenkes Lainnya : 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Peraturan Bersama
1. PBM Mendagri no. 7 Tahun 2011 dan Menkes no. 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok | |
2, PBM Mendagri no 15/2010 dan Menkes no 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab kematian | |
Keputusan Bersama
Keputusan Bersama MENKES Dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional No. 171/MENKES/SKB/II/2008 tentang Pemanfaatan Tenaga Nuklir |
Standar Profesi dan Kompetensi
Dokter
1. Standar Pendidikan Profesi Dokter | |
2. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis | |
3. Standar Kompetensi Dokter |
Dokter Gigi
1. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi | |
2. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis | |
3. Standar Kompentensi Dokter Gigi | |
4. Buku Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia beserta Perubahannya |
Keputusan KKI
1. Persetujuan Kedokteran | |
2. Rekam Medis | |
3. Kep. Konsil No. 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi WNA – | |
4. Kep. Konsil No. 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi | |
5. Kep. Konsil No. 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (Online) | |
6. Kep. Konsil No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan KKI Bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | |
7. Kep. Konsil No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi Dokter/Dokter Gigi | |
8. Kep. Konsil No. 18 Tahun 2007 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan (Versi Bahasa Indonesia) | |
9. Kep. Konil no 2 tahun 2005 tentang Penetapan besaran biaya registrasi dokter dan dokter gigi |
Peraturan KKI
1. | No. 2 tahun 2012 | Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi |
2. | No. 3 tahun 2012 | Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi |
3. | No. 4 tahun 2012 | Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi |
4. | No. 6 tahun 2012 | Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi |
5 | No. 1 Tahun 2010 | Registrasi Dokter Program Internsip |
6 | No. 157 Tahun 2009 | Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asean yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia – (Versi Bahasa Indonesia) |
MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia )
1. Tentang MKDKI | |
2. Kumpulan peraturan MKDKI |
Download File Alur Registrasi Ulang Dokter / Dokter Gigi
SURAT EDARAN IAKMI No. 287/IAKMI PUSAT/XI/2014 tentang Tata Cara Pengurusan STR Sarjana Kesehatan Masyarakat
Surat Edaran IBI no. 1734/E/PPIBI/III/2015 tentang Pengambilan Sumpah dan Janji Bidan bisa unduh di SINI
Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi
STR Baru, STR Ulang, Prosedur
Panduan Penggunaan Aplikasi Registrasi Online
Formulir-formulir STR
Tarif Pengurusan STR
Rekomendasi Sekolah Kesehatan
Rekomendasi Pengobat Tradisional Asing
Ethical Clearance Peneliti Kesehatan
Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik
Formulir Pengaduan
Ebook
- Standar Kompetensi Dokter Gigi
- Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis
- STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA
- STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER INDONESIA
- BUKU MKDKI
Semoga bermanfaa, Fitri.
terima kasih mbak fitri…sangat membantu nih infonya….
Hebat nih bu Fitri. Salute. Terima kasih bu…. Info ini sangat bermanfaat…..
isi peraturan menkes no 1988/menkes/per/x/2011 apa ya?
Bu Teya, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1988/Menkes/Per/IX/2011, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan no. 890/Menkes/Per/VII/2007, tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan.
Salam, Fitri.
bu teya, bisa ditampilkan gak Kepmenkes-sos No. 394 tahun 2001 tentang Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan….nyari2 susah nih….terimakasih
Pak Eko, tak ada yang namanya Nu Teya di sini.
Sangat sorry kami tak ada arsip Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial no. 394/Menkes-Kesos/SK/V/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Institusi Penguji alat Kesesehatan
Namun kami ada arsip:
REGULASI DASAR HUKUM Institusi/Balai Penguji Fasilitas kesehatan:
http://www.bpfk-sby.org/index.php/artikel-seputar-bpfk/regulasi
REGULASI
– UU RI No.44 Tahun 2009 berisi tentang regulasi dasar hukum BPFK
http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._44_Th_2009_ttg_Rumah_Sakit.pdf
Pasal 16
“Peralatan medis harus diuji secara oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan yang Berwenang”
Pasal 17
“Rumah Sakit yang tidak melakukan pengujian dan kalibrasi terhadap peralatan kesehatan yang digunakan tidak akan diberikan ijin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasionalnya”
– PERMENKES No. 363 Tahun 1998 Pasal 4
http://www.bpfk-sby.org/index.php/donlot/doc_download/7-permenkes-no-363-tahun-1998-pasal-4
Kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh Institusi Penguji secara berkala sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun
Pedoman Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
http://www.psppk-depkes.org/Buku/ped%20pengujiaqn%20dan%20kalibrasi%20alat%20kesehatan.pdf
Salam, Fitri.
Jika ada produk hukum tentang Standarisasi harga alat kesehatan mohon di share, klo bisa yang terbaru, makasih…
Ini Widy, saat ini belum ada yang baru, masih berlaku ketentuan yang telah saya himpun di http://www.kopertis12.or.id/2013/01/25/produk-hukum-terkait-pengadaan-alat-kesehatan-dan-obat-obatan.html
Salam, Fitri.
Bunda Fitri Yth…produk hukum lengkap sekali, trimakasih. Tapi kok produk hukum tentang perawat ndak muncul, misalnya permenkes ttg praktik perawat. Atau draf RUU keperawatan dsb. Salam
Trims Bu Fitri, sangat membantu.
saya sedang cari UU, PP, PerKaLAN, Permenkes atau kepmenkes terkait pelaksanaan Diklat PIM III. juga tentang tenaga kesehatan, lebih khusus nakes yang dipersiapkan untuk bekerja ke LN.
Trims banget